The Ties that Bind: Law, Islamisation and Indonesia’s Prosperous Justice Party (PKS)

Australian Journal of Asian Law, (2008), Vol 10 (2): 233-267
Najwa Shihab, Yanuar Nugroho

Abstract

There are clear indications that Indonesia’s Prosperous Justice Party (Partai Keadilan Sejahtera or PKS) has shifted from being a hardline (garis keras) Islamist party, to take a more moderate stance, with significant changes to its platform. Prominent among these are decisions to step back from earlier demands for the enforcement of Islamic law and the creation of an Islamic state in Indonesia, as well as major modifications to doctrinal positions relating to the legal status of women as leaders, and formal relations with non-Muslims. This article investigates the factors that have contributed to this shift, and argues that it is a result of political processes in Indonesia that compel PKS to moderate its platform to expand its constituency. It is also argued that an ideological transformation has taken place within PKS, that the transformation is genuine, albeit contested internally, and that it is probably necessary for electoral success.

Authors

Najwa Shihab is an Indonesian journalist specialising in law, politics and social change. She has been working as an anchor and host of political talk shows on an Indonesian national television network. She is currently undertaking a Masters program in the Faculty of Law at the University of Melbourne.

Yanuar Nugroho is Research Associate with the Manchester Institute of Innovation Research at the University of Manchester. His research interests include new media innovation and social change, focusing on civic politics and democracy. He is also active in the Indonesian NGO movement and is associated with Business Watch Indonesia (BWI), Uni Sosial Demokrat and ELSPPAT.

This article is dated 2008, but was just out in September 2009 :-). Read the full article here, or here. Or if you cannot get the access, email me or Najwa and we perhaps can share the pre-publication proof for you – depending what it is for .. 🙂

Kriteria Pemimpin Kita – Membela yang Tersisih (Bagian Terakhir)

TEROPONG – Mingguan Hidup, Mei 2004

oleh Yanuar Nugroho

Catatan: Penulisan artikel bersambung ini diperkaya dalam berbagai diskusi di komunitas Uni Sosial Demokrat dan Forum Masyarakat Merdeka di Jakarta, Bogor, Bandung, Solo, Yogyakarta dan Surabaya. Catatan ini telah dirumuskan dalam bentuk kampanye penyadaran publik sebagai bahan pendidikan pemilh (voters education) bagi masyarakat akar rumput dan masyarakat basis. Terima kasih kepada Bp. Bambang Warih Koesoema, Sdr. Joannes Joko, Sdri. Esti Wulandari, Sdr. Jati Kuswardono, Sdr. DJ. Patrick Pello dan Sdr. Julius Bagus yang membantu mempertajam rumusan ini.

Bocah itu baru 12 tahun. Namanya Haryanto. Tinggal dan bersekolah di sebuah desa kecil di Garut, Jawa Barat, kelas 6 SD. Tak ada yang istimewa darinya. Ia hanya satu dari sekian juta anak-anak Indonesia yang sering dilupakan. Di bulan Agustus 2003, ia mengejutkan kita dengan kenekadannya menggantung diri dengan seutas tali jemuran. Ia mencoba bunuh diri, karena merasa sangat malu ibunya tak mampu memberi uang Rp 2.500 yang dibutuhkan untuk membayar kegiatan tambahan di sekolah yaitu membuat sulaman burung. Ketika ibunya ditanya, jawabnya “Di hari naas itu, saya hanya mendapat uang belanja Rp 7.000 dari suami saya. Itu pun sudah habis untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Mana ada sisa untuk membayar biaya praktek sulaman burung?” Kita pun terpana: sebuah keluarga dengan sejumlah anak, hidup dengan Rp 7.000 sehari. Kira-kira sama dengan tingkat hidup kaum marhaen di jaman Belanda dulu. (Radio 68H, Tajuk, 25 Agustus 2003)

Kriteria Pemimpin Kita – Membangun Demokrasi (Bagian Pertama)

TEROPONG – Mingguan Hidup, Mei 2004

oleh Yanuar Nugroho

Catatan: Penulisan artikel bersambung ini diperkaya dalam berbagai diskusi di komunitas Uni Sosial Demokrat dan Forum Masyarakat Merdeka di Jakarta, Bogor, Bandung, Solo, Yogyakarta dan Surabaya. Catatan ini telah dirumuskan dalam bentuk kampanye penyadaran publik sebagai bahan pendidikan pemilh (voters education) bagi masyarakat akar rumput dan masyarakat basis. Terima kasih kepada Bp. Bambang Warih Koesoema, Sdr. Joannes Joko, Sdri. Esti Wulandari, Sdr. Jati Kuswardono, Sdr. DJ. Patrick Pello dan Sdr. Julius Bagus yang membantu mempertajam rumusan ini.

Sampai tulisan ini ditulis, KPU belum juga selesai melakukan penghitungan suara. Padahal, menurut jadwal semula (KPU, 2003), 7 Mei 2004 ini adalah batas waktu pencalonan pasangan presiden dan wakilnya. Maka tak heran kalau pelaksanaan Pemilu membawa optimisme sekaligus skeptisme di tengah-tengah kita. Yang optimis buru-buru mengatakan sebagai ‘demokratis’ berjalan ‘lancar dan transparan’, merasa proses ini menyelamatkan negara dari kehancuran. Yang skeptis, sebaliknya, buru-buru menyatakan sikapnya menolak hasil Pemilu dan bahkan melihat matinya proses reformasi karena “…proses politik yang sedang berlangsung tidak berwibawa dan tidak berdasarkan aspirasi rakyat.” (Kompas, 7 April 2004).

Wakil Rakyat

TEROPONG – Mingguan Hidup, April 2004

oleh Yanuar Nugroho

mBah Kromo, sebut saja demikian namanya, 72 th, terpekur di bilik suara aluminium yang lebarnya hanya 60cm itu. Ia nampak bingung membolak-balik keempat kertas suara yang lebih panjang (80cm) dari lebar biliknya. Lebih dari 10 menit ia di dalam bilik hingga membuat khawatir petugas KPPS, sebelum akhirnya keluar dengan senyum lebar, memasukkan keempat kertas suara di keempat kotak yang tersedia di TPS 014 di Kelurahan Gandekan Tengen, Kecamatan Jebres, Solo. Waktu duduk kembali di sebelah saya untuk sekedar istirahat, saya tanya beliau dalam bahasa Jawa, “Mbah, kok tadi lama sekali di dalam bilik?” Jawabnya, “Wah, lha saya bingung mau milih yang mana. Maka tadi semua nama saya coblosi, biar adil, biar semua kepilih. Yang penting kan milih wakil rakyat, to”. Memahami kompleksitas perkara ‘wakil rakyat’ ini, saya hanya tersenyum.

Parpol 2004: Menuju Matahari Terbenam

TEROPONG – Mingguan Hidup, Oktober 2003

oleh Yanuar Nugroho

Baru saja diumumkan bahwa 34 partai politik (parpol) lolos verifikasi untuk ikut dalam pemilu 2004. Entah berapa lagi yang akan lolos, atau justru gugur, bukanlah inti soalnya. Melainkan, apakah para parpol tersebut cukup visioner sebagai penyambung lidah aspirasi rakyat –atau setidaknya, konstituennya? Mari kita lihat secuplik data.