Home > 0 ALL, 0 bahasa indonesia, democratisation, election, politics, social > Kriteria Pemimpin Kita – Membangun Demokrasi (Bagian Pertama)

Kriteria Pemimpin Kita – Membangun Demokrasi (Bagian Pertama)

TEROPONG – Mingguan Hidup, Mei 2004

oleh Yanuar Nugroho

Catatan: Penulisan artikel bersambung ini diperkaya dalam berbagai diskusi di komunitas Uni Sosial Demokrat dan Forum Masyarakat Merdeka di Jakarta, Bogor, Bandung, Solo, Yogyakarta dan Surabaya. Catatan ini telah dirumuskan dalam bentuk kampanye penyadaran publik sebagai bahan pendidikan pemilh (voters education) bagi masyarakat akar rumput dan masyarakat basis. Terima kasih kepada Bp. Bambang Warih Koesoema, Sdr. Joannes Joko, Sdri. Esti Wulandari, Sdr. Jati Kuswardono, Sdr. DJ. Patrick Pello dan Sdr. Julius Bagus yang membantu mempertajam rumusan ini.

Sampai tulisan ini ditulis, KPU belum juga selesai melakukan penghitungan suara. Padahal, menurut jadwal semula (KPU, 2003), 7 Mei 2004 ini adalah batas waktu pencalonan pasangan presiden dan wakilnya. Maka tak heran kalau pelaksanaan Pemilu membawa optimisme sekaligus skeptisme di tengah-tengah kita. Yang optimis buru-buru mengatakan sebagai ‘demokratis’ berjalan ‘lancar dan transparan’, merasa proses ini menyelamatkan negara dari kehancuran. Yang skeptis, sebaliknya, buru-buru menyatakan sikapnya menolak hasil Pemilu dan bahkan melihat matinya proses reformasi karena “…proses politik yang sedang berlangsung tidak berwibawa dan tidak berdasarkan aspirasi rakyat.” (Kompas, 7 April 2004).

Dan di antara kedua sikap itu, kita tetap tergagap ketika dihadapkan pada problematika pemilihan presiden – siapa yang seharusnya nanti kita pilih untuk memimpin kita? Wacana hari-hari ini menggiring pada debat menyesatkan: atau pro sipil, atau pro militer. Ironisnya, debat itu, sampai tahap tertentu, justru membuat kita tak berdaya untuk menjadi jernih dalam memilih. Maka baik kalau kita mulai memikirkan beberapa kriteria (atau set kriteria) tentang kualifikasi pemimpin yang akan kita pilih nantinya –khususnya dalam Pemilu Presiden dan Wapres yang akan datang.

Salah satu kriteria adalah keberpihakannya pada pembangunan demokrasi. Melvin I. Urofsky (2001) mengatakan bahwa ‘bangunan demokrasi’ mempunyai sebelas pilar pendukungnya, yaitu (1) hak rakyat untuk tahu, (2) adanya peran pers yang bebas, (3) adanya oposisi, (4) terbukanya proses pembuatan UU kepada rakyat, (5) berfungsinya pengadilan yang independen, (6) dibatasinya kekuasaan presidaen, (7) dilindunginya hak-hak minoritas, (8) adanya pemerintahan yang berdasarkan konstitusi, (9) diselenggarakannya pemilu secara demokratis, (10) dilakukannya pembagian kekuasaan, dan (11) adanya kontrol sipil atas militer.

Urofsky tentu bukan satu-satunya rujukan. Namun pemikirannya, walau terlihat ‘terpeleset’ dalam ‘fungsionalisme demokrasi’, atau ‘demokrasi prosedural’, menampakkan jelas bahwa demokrasi adalah bangun beruang dan berdimensi jamak. Tata-demokrasi, menurut Urofsky, mempunyai konsekuensi ketika hendak diwujudkan karena, konsepsi rakyat sebagai pusat kekuasaan (demos-kratein) sekaligus adalah proses pengontrolan kekuasaan. Mengapa? Karena dengan demikian, kita mengakui (afirmasi) bahwa yang paling menentukan dinamika hidup-bersama adalah fakta adanya kekuasaan. Ini bukan soal moral baik-buruk, melainkan soal niscaya. Bahwa kekuasaan itu bersifat asimetris, itu adalah soal lain. Demikian juga bahwa sifat asimetris kekuasaan kemudian memunculkan berbagai problem penyalahgunaan, hal itu tentu bisa dirunut lebih jauh.

Kesebelas pilar demokrasi itu adalah rambu-rambu dan koridor dimana praktik kekuasaan boleh melaju di antaranya, namun tidak boleh menghantamnya. Karenanya, tata-demokrasi yang demikian ini punya agenda. Bagi Indonesia kita, agenda itu mungkin bisa dirumuskan dalam dua pokok berikut.

Pertama, saat ini kita hidup dalam jaman dimana aspek ekonomi mengusai semua aspek lainnya dalam hidup (sosial, ekologis, hukum, budaya). Dalam aspek ekonomi itu sendiri, aspek finansial menguasai aspek riil (B. Herry-Priyono, 2004). Dan yang banyak menentukan dalam hal ini adalah praktik dan kepentingan modal/kapital yang tidak akuntabel. Karena itu, agenda demokrasi pertama adalah keharusan menarik garis tegas antara kepentingan negara dan berbagai kepentingan modal yang bersifat self-serving dan self-seeking. Mengapa? Karena negara berkepentingan menjaga kepentingan umum yang lebih sering bertabrakan dengan self-seeking kepentingan modal.

Jika negara tak mampu menarik garis tegas dalam hal ini, atau justru menghamba kepentingan modal, maka kapasitas negara melindungi warganya (terutama kelompok-kelompok terlantar), akan menjadi tawanan kepentingan modal. Manajemen kepentingan bersama lalu diidentikkan dengan kinerja kepentingan modal. Inilah agenda yang dikenal dengan istilah ‘neo-liberal’ itu. Tentu ini tidak sama dengan anti-modal atau anti-bisnis. Namun, lebih tajam: agenda demokrasi ini anti terhadap praktik kekuasaan modal yang menggemukkan pundi-pundi labanya dengan menghalalkan segala cara termasuk menyingkirkan rakyat melalui, misalnya, privatisasi yang serampangan, pembuatan UU yang melegalkan pemiskinan struktural, dan lain-lain.

Kedua, agenda demokrasi untuk meletakkan perimbangan kekuasaan antara ‘tiga poros’ kekuatan dalam civil society, yaitu (1) komunitas, (2) pasar, dan (3) negara sebagai badan publik. Agenda kekuasaan yang mengagungkan salah satu dengan mengorbankan dua lainnya dari tiga matrik perimbangan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan baik secara konseptual maupun operasional. Ketika negara atau badan publik menjadi begitu dominan, akan muncul sosok otoritarianisme negara. Jika komunalisme primordial yang merajalela, yang didapatkan adalah situasi konflik komunal dan etnik tak berkesudahan. Pemujaan mekanisme pasar dalam seluruh aspek hidup bersama akan melahirkan kebrutalan neo-liberal dan kedangkalan kultur konsumeristik model kapitalisme atomik yang dengan mudah meremuk berbagai aspek kapasitas legal pemerintah dan perkembangan berbagai komunitas civic. (B. Herry-Priyono, “Tiga Poros Indonesia” Kompas, 5 Januari 2002)

Maka, ketika kita bicara tentang kriteria pemimpin yang mampu membawa kita pada ‘Indonesia Baru’, kedua agenda demokrasi ini menjadi penting untuk melangkah. Demokrasi adalah batas terakhir (the last frontier) dari arena berbagai praktik kekuasaan yang justru sangat berpotensi meminggirkan mereka yang paling menderita dan membutuhkan perlindungan, maka kepemimpinan di ruang publik menjadi penting untuk dikontrol karena melibatkan perebutan kekuasaan. Inilah raison d’etre (alasan adanya) demokrasi.

Maka, atas nama hari esok bangsa dan anak cucu kita, sebaiknya kita sudah menyiapkan mereka dengan dasar agenda demokrasi yang lahir dari visi yang jauh tentang masa depan. Dan ini bisa dimulai dari memilih pemimpin yang setia mewujudkan kesebelas pilar bangunan demokrasi tadi. (Bersambung)

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: