Home > 0 ALL, 0 bahasa indonesia, democratisation, election, politics, social > Kriteria Pemimpin Kita – Membela yang Tersisih (Bagian Terakhir)

Kriteria Pemimpin Kita – Membela yang Tersisih (Bagian Terakhir)

TEROPONG – Mingguan Hidup, Mei 2004

oleh Yanuar Nugroho

Catatan: Penulisan artikel bersambung ini diperkaya dalam berbagai diskusi di komunitas Uni Sosial Demokrat dan Forum Masyarakat Merdeka di Jakarta, Bogor, Bandung, Solo, Yogyakarta dan Surabaya. Catatan ini telah dirumuskan dalam bentuk kampanye penyadaran publik sebagai bahan pendidikan pemilh (voters education) bagi masyarakat akar rumput dan masyarakat basis. Terima kasih kepada Bp. Bambang Warih Koesoema, Sdr. Joannes Joko, Sdri. Esti Wulandari, Sdr. Jati Kuswardono, Sdr. DJ. Patrick Pello dan Sdr. Julius Bagus yang membantu mempertajam rumusan ini.

Bocah itu baru 12 tahun. Namanya Haryanto. Tinggal dan bersekolah di sebuah desa kecil di Garut, Jawa Barat, kelas 6 SD. Tak ada yang istimewa darinya. Ia hanya satu dari sekian juta anak-anak Indonesia yang sering dilupakan. Di bulan Agustus 2003, ia mengejutkan kita dengan kenekadannya menggantung diri dengan seutas tali jemuran. Ia mencoba bunuh diri, karena merasa sangat malu ibunya tak mampu memberi uang Rp 2.500 yang dibutuhkan untuk membayar kegiatan tambahan di sekolah yaitu membuat sulaman burung. Ketika ibunya ditanya, jawabnya “Di hari naas itu, saya hanya mendapat uang belanja Rp 7.000 dari suami saya. Itu pun sudah habis untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Mana ada sisa untuk membayar biaya praktek sulaman burung?” Kita pun terpana: sebuah keluarga dengan sejumlah anak, hidup dengan Rp 7.000 sehari. Kira-kira sama dengan tingkat hidup kaum marhaen di jaman Belanda dulu. (Radio 68H, Tajuk, 25 Agustus 2003)

Inilah potret bangsa ini –demikian buruknya hingga sebagian warganya masih tertinggal dalam taraf hidup seperti saat penjajahan. Sebuah potret buram. PBB baru-baru ini mengumumkan peringkat kesejahteraan bangsa-bangsa. Hasilnya? Indonesia tak jauh dari peringkat negara sangat miskin seperti Laos dan Vietnam. Kita tertinggal jauh dari tetangga dekat, macam Malaysia, Thailand, apalagi Singapura (UNDP, World Development Report, 2003).

Maka, melihat fakta aneh bin ajaib bahwa peringkat buruk itu tak mendapat perhatian selayaknya dari pemerintah ataupun mereka yang mengaku intelektual selama ini, mungkin justru baik kalau hal ini kita jadikan kriteria berikutnya dalam memilih pemimpin kita –pembelaannya pada kaum tersisih. Jadi, setidaknya ketika kita akan memilih pemimpin kita dalam Pemilu Presiden dan Wapres yang akan datang, kita bisa melihat dari kriteria sejauh mana mereka memandang dua perkara berikut: isu penting pembangunan dan mereka yang dikorbankan dalam pembangunan.

Pertama, isu penting pembangunan. Di tengah terpaan modal, pembangunan menjadi sangat tidak adil dan meminggirkan mereka yang miskin. Sejak Marshall Plan di akhir PD II, pembangunan –untuk merekonstruksi dunia yang porak-poranda akibat perang—justru kini meremuk dunia dengan cara yang lain. Negara dunia ketiga menderita dari proses tak adil ini. Seperlima penduduk dunia menikmati 80% kekayaan bumi ini, sedangkan empat per limanya justru hanya memperebutkan 20% kesejahteraan dunia.

Di Indonesia, empat isu pembangunan berikut adalah yang paling penting dan paling layak dijadikan kriteria pemilihan pemimpin bangsa ini yang akan datang. Satu, kemiskinan dan pengangguran. Dalam lima tahun terakhir lebih dari 63 juta orang tetap hidup pada dan di bawah garis kemiskinan (sekitar Rp 8.500/orang/hari), pengangguran terbuka dan terselubung membubung ke angka 42 juta, menyusul berbagai proses divestasi dan larinya investasi di sektor manufaktur ke luar negeri. Dua, perlindungan lingkungan hidup. Hutan makin habis rusak dan terbabat, hingga mencapai tingkat hampir 3 juta ha/tahun, sementara 58% terumbu karang kita rusak dan polusi air, tanah dan udara karena industri mencapai tahap amat mengkhawatirkan. Tiga, kesetaraan jender. Jumlah perempuan mencapai lebih dari 55% dari populasi negara ini, namun konstruksi sosial yang tidak adil membuat perempuan tersisihkan dalam pembangunan ekonomi-sosial-politik-budaya yang sangat paternalistik. Empat, perlindungan hak-hak minoritas. Ada lebih dari 600 suku bangsa dan 200 agama & kepercayaan lokal yang keberadaannya makin terpinggirkan, tidak diakui secara hukum. Bahkan, mereka dijadikan bulan-bulanan dan berbagai alasan ketidakbecusan pengelolaan negara ini.

Kedua, soal korban pembangunan. Dalam Pertemuan Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development – WSSD) di Johannesburg September 2002, dunia meratapi model pembangunan yang diadopsi banyak negara dunia ketiga saat ini karea jauh dari lestari (sustainable). Bahkan, pembangunan itu justru melahirkan korban-korban baru, yang lebih parah menderita dibandingkan kekejaman Perang Dunia (UNDP dalam WSSD Report, 2002).

Sembilan kelompok korban, yang dirumuskan dalam WSSD tersebut, juga layak ditempatkan dalam kriteria memilih pemimpin kita: apakah calon presiden dan wapres kita membela mereka yang terbuang ini? Mereka adalah (1) kaum perempuan yang menderita akibat konstruksi sosial yang tidak adil, (2) masyarakat miskin kota yang digusur dan selalu dikambinghitamkan, (3) petani yang menderita karena rendahnya nilai tukar produksinya, (4) nelayan yang tidak pernah menikmati kekayaan lautnya, (5) buruh yang menderita karena sistem ekonomi pasar yang makin liberal, (6) kaum muda yang terasing dari dunia pendidikan yang makin mahal, (7) penyandang cacat yang tidak memiliki akses kepada kemakmuran, (8) masyarakat adat yang terpinggirkan oleh modernitas yang sembarangan dan (9) organisasi non pemerintah yang tidak mendapat akses dalam menyusun kebijakan pembangunan.

Kriteria pembangunan demokrasi (lihat edisi minggu lalu) yang dikenakan pada calon pemimpin negeri ini, ditambahkan dengan dua kriteria di atas –isu penting pembangunan dan pembelaan pada korban pembangunan—adalah sebuah upaya membendung serbuan kedangkalan yang mendera kita hari-hari ini lewat berbagai kampanye yang tidak mendidik. Caranya? Gunakan kriteria 4 (isu penting) – 9 (korban pembangunan) – 11 (pilar demokrasi) untuk memilih.

Dengan segala kekurangannya, Pemilu 2004 adalah sebuah prosedur demokratik. Kriteria pemilihan calon pemiimpin yang diajukan di atas adalah upaya menukik pada substansi demokratiknya. Maka, di tengah kepongahan kampanye yang menawarkan janji-janji kosong, mari kita tunjukkan bahwa rakyat kini bisa memilih dengan cerdas. (Selesai)

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: