Masalah kota, masalah kita – rusuh kota, rusuh kita

Menanggapi kerusuhan di Inggris -yang juga melanda kota dimana kami tinggal di Manchester- saya menulis catatan di bawah ini sebagai reaksi atas berbagai analisis yang gencar muncul di media. Catatan ini saya kirim ke harian Kompas 11 Agustus dan, setelah diedit sana-sini, dimuat tanggal 22 Agustus 2011 (silakan baca di sini). Sebelumnya, juga saya ‘kicau’kan di Twitter, yang diarsip rekan saya mas Suryaden di blognya (di sini).

Selamat menikmati catatan (yang lebih lengkap) ini – semoga berguna.

Localising the global, globalising the local: The role of the internet in shaping globalisation discourse in Indonesian NGOs

Journal of International Development, Early-cite, DOI: 10.1002/jid.1733

Yanuar Nugroho

Abstract

Globalisation arguably brings about socio-economic development but the distribution of these benefits is unequal. Non-governmental organisations (NGOs), whose growth has often been closely linked with globalisation, have been outspoken regarding this inequality. Despite clear linkages between NGOs and globalisation, there has been little research aiming at understanding how NGOs engage with the issue of globalisation itself. Using the case of Indonesia, this study aims to uncover how NGOs utilise the Internet to respond to globalisation-related issues. NGOs should understand global issues in their local contexts and rearticulate more saliently for their beneficiaries. Technology can serve this purpose when used strategically. Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd.

matinya akal sehat – RUU Pornografi

saya mendapat posting RUU pornografi di bawah ini dari seorang kawan. RUU ini barusaja diserahkan oleh DPR pada pemerintah, yang setelah mengeluarkan draft RUU sandingan dan membahasnya dengan DPR, akan mengesahkannya. jika anda merasa ada yang tidak beres dengan RUU ini, bersuaralah!

Social economic rights need more understanding

Headlines – The Jakarta Post, Thursday, December 04, 2003

Yanuar Nugroho

Look at this time-series data on evictions in Jakarta, compiled and processed by the Jakarta Social Institute (ISJ) and the Jakarta Residents’ Forum (Fakta). First, during 2001, the Jakarta municipality, in the name of law and order, evicted the urban poor 99 times.