Martabat buruh, kinerja modal dan penyelenggaraan publik

Oleh Yanuar Nugroho
CSR Review 13 Januari 2008

“Globalisasi produksi kini tengah membentuk kembali lansekap ekonomi internasional. Dengan itu, pengetahuan lama yang mengatakan bahwa negara maju adalah eksportir modal dan teknologi dan negara berkembang sebagai importirnya pelan-pelan harus minggir dan memberikan tempat bagi relasi keduanya yang lebih kompleks… Tren saat ini mempunyai implikasi yang penting bagi pembagian kerja di dunia. Pandangan tradisional bahwa aktivitas produksi yang lebih kompleks dilakukan di Utara dan yang sederhana di Selatan makin tidak mencerminkan realitas. Perusahaan kini melihat bahwa negara berkembang menjadi penting bukan hanya karena buruh murah, tetapi terutama pertumbuhan, ketrampilan dan teknologi.”

Setelah demo masif para buruh menolak revisi UU No. 13/2003 yang sarat dengan pengabaian hak-hak pekerja, pemerintah akhirnya mengambil sikap untuk mengevaluasi pelaksanaan UU tersebut sebelum merevisinya.  Tentu sikap ini disambut baik oleh buruh. Namun, pengusaha menunjukkan gelagat lain: mereka ngotot minta revisi segera dilakukan dengan tetap menggunakan draft yang sudah ditolak tersebut. Alasannya, revisi itu perlu untuk memikat investasi.  Jika saja kita mau sedikit lebih jeli melihat problematika ketenagakerjaan itu, disana ada tegangan mendasar: martabat manusia dan kuasa modal.