Martabat buruh, kinerja modal dan penyelenggaraan publik

Oleh Yanuar Nugroho
CSR Review 13 Januari 2008

“Globalisasi produksi kini tengah membentuk kembali lansekap ekonomi internasional. Dengan itu, pengetahuan lama yang mengatakan bahwa negara maju adalah eksportir modal dan teknologi dan negara berkembang sebagai importirnya pelan-pelan harus minggir dan memberikan tempat bagi relasi keduanya yang lebih kompleks… Tren saat ini mempunyai implikasi yang penting bagi pembagian kerja di dunia. Pandangan tradisional bahwa aktivitas produksi yang lebih kompleks dilakukan di Utara dan yang sederhana di Selatan makin tidak mencerminkan realitas. Perusahaan kini melihat bahwa negara berkembang menjadi penting bukan hanya karena buruh murah, tetapi terutama pertumbuhan, ketrampilan dan teknologi.”

Setelah demo masif para buruh menolak revisi UU No. 13/2003 yang sarat dengan pengabaian hak-hak pekerja, pemerintah akhirnya mengambil sikap untuk mengevaluasi pelaksanaan UU tersebut sebelum merevisinya.  Tentu sikap ini disambut baik oleh buruh. Namun, pengusaha menunjukkan gelagat lain: mereka ngotot minta revisi segera dilakukan dengan tetap menggunakan draft yang sudah ditolak tersebut. Alasannya, revisi itu perlu untuk memikat investasi.  Jika saja kita mau sedikit lebih jeli melihat problematika ketenagakerjaan itu, disana ada tegangan mendasar: martabat manusia dan kuasa modal.

Kuasa modal: Antara akibat dan tujuan
Setidaknya ada tiga persoalan pokok dalam usulan revisi UU No. 13/20003. Pertama, makin kaburnya relasi industrial antara pengusaha dan pekerja. Usulan revisi, misalnya, membebaskan pengusaha untuk melakukan hubungan kerja yang fleksibel untuk semua jenis pekerjaan, melalui hubungan kerja kontrak, outsourcing, magang, harian lepas dan pekerja paruh waktu (ps. 56, 59, 64). Kedua, diabaikannya pemenuhan hak-hak dasar dan kesejahteraan pekerja seperti menghilangkan ketentuan tentang upah layak (ps. 89) dan membebaskan pengusaha untuk menetapkan kebijakan pengupahan (ps. 92). Akibatnya, muncul usulan untuk mengurangi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (ps. 156). Selanjutnya, usulan itu tak hanya menghilangkan ketentuan mengenai pensiun (ps. 167) tetapi bahkan juga mengurangi hak pekerja yang sudah meninggal dunia (ps. 166). Ketiga, makin menurunnya derajat perlindungan pekerja. Dalam usulan revisi, tak ada kewajiban pengusaha untuk memberikan perlindungan dan menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja (ps. 35), termasuk untuk istirahat panjang (pasal 79).

Hanya mereka yang naif yang melihat bahwa deretan pasal-pasal itu diusulkan semata-mata demi tujuan yang lebih luhur yaitu menarik investasi, memperbaiki iklim perekonomian dengan membuka lapangan kerja baru dan pada akhirnya menguntungkan mereka yang miskin.  Mengapa? Karena klaim ini mencampuradukkan ‘akibat’ (ex post) dengan ‘tujuan’ (ex ante). Jelasnya, tak ada pemodal yang berbisnis untuk menciptakan lapangan kerja. Ia berbisnis untuk mengejar laba dan akumulasi modal – itulah motif utama dan ‘tujuannya’. Bahwa untuk mengejar tujuan itu ratusan bahkan ratusan ribu lapangan kerja dibuka, bukanlah tujuan, melainkan ‘akibat’. Karena itu, klaim serupa itu harus dibaca dengan sangat hati-hati. Mengapa? Karena ia bisa menjadi pelintiran ngawur dan berbahaya atas banyak perkara.

UNCTAD, misalnya, mengadakan survey yang hasilnya dimuat dalam Laporan Investasi Dunia (World Investment Report) 2005 mengenai risiko investasi yang diikuti oleh korporasi transnasional (TNC), badan promosi investasi (IPA) dan para ahli. Bagi perusahaan TNC dan para ahli, tiga risiko terbesar investasi adalah proteksionisme negara, pertumbuhan yang rendah di negara industri dan instabilitas finansial. Sedangkan bagi IPA, risiko tersebut adalah instabilitas finansial, harga minyak dan bahan baku yang berubah-ubah, serta instabilitas politik dan perang sipil.  Tak disebut sepatah kata pun mengenai peraturan perburuhan di sana sebagai faktor yang meningkatkan risiko investasi dalam survey itu dan dalam seluruh laporan tersebut.

Namun jika kita mau sedikit peka, lewat proses dan klaim itu pula pemerintah dan parlemen sebagai penyelenggara publik telah menjadi subordinat kaum pemodal melalui mantra-mantra sakti seperti ‘deregulasi’, ‘liberalisasi’ dan ‘privatisasi’ yang sudah bermula sejak awal dekade 80an. Inti proses itu adalah minimalisasi biaya-biaya produksi –melalui berbagai regulasi– sebagai insentif ekspansi produksi, inovasi, dan menekan harga konsumen. Gagasan ini cemerlang dan karenanya naif untuk tidak melihat berkah yang dibawanya. Tetapi, omongan biasanya juga cuma berhenti sampai di sini. Padahal, proses itu bukan hanya mengungkit produksi, tetapi juga melepaskan hak-milik atas modal dari kaitannya dengan kehidupan ekonomi. Artinya, hak-milik pribadi atas modal makin diloloskan dari berbagai patokan yang bisa dipakai untuk memajukan kesejahteraan hidup bersama. Dengan jalan ini, kinerja modal makin digdaya. Bisnis pun bisa ‘mengancam’ pemerintah lewat relokasi, disinvestasi, capital flight, atau sekadar menyimpan uang di bank-bank luar negeri jika tidak mengikuti kehendaknya. Makin jelas bahwa pemerintah sebagai penyelenggara publik dengan berbagai strategi pembangunannya semakin berada di telapak kaki pemodal. Dan ini semua bukan omong-kosong.

Remuknya penyelenggaraan publik
Dalam International Infrastructure Summit (17/01/04) di Jakarta, secara eksplisit pemerintah menegaskan bahwa seluruh proyek infrastruktur dibuka bagi investor asing untuk mendapatkan keuntungan, tanpa perkecualian. Pembatasan hanya akan tercipta dari kompetisi antar-perusahaan. Pemerintah juga menyatakan dengan jelas bahwa tidak akan ada perbedaan perlakuan terhadap bisnis Indonesia ataupun bisnis asing yang beroperasi di Indonesia. Sedangkan dalam BUMN Summit setahun kemudian (25-26/01/05), pemerintah menyatakan dengan jelas bahwa seluruh BUMN akan dijual pada sektor privat. Artinya: tak akan ada lagi barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan biaya murah yang disubsidi dari pajak.  Di masa depan, seluruh barang dan jasa bagi publik akan menjadi barang dan jasa yang bersifat komersial yang penyediaannya murni karena motif untuk mendapatkan laba.

Apa hubungannya ini dengan investasi? Dalam Laporan Investasi Dunia 2005 itu ditulis lugas,
“Di Indonesia, keberhasilan privatisasi aset-aset negara dan akuisisi asing atas perusahaan-perusahaan swasta membantu mengakhiri periode negatif terus-menerus aliran masuk investasi langsung luar negeri sejak 1998”

Laporan itu benar. Setelah catatan panjang ambruknya investasi di Indonesia sejak 1998, menurut catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sejak 1 Januari s.d. 31 Desember 2005, realisasi investasi di Indonesia mencapai sekitar Rp 115,3 triliun dengan rincian realisasi investasi PMDN sebesar Rp 30,66 triliun dan PMA sebesar US$ 8,91 miliar (kurs Rp 9.500 = Rp 84,68 triliun).  Di tahun 2006 ini, realisasi investasi PMA untuk ijin usaha tetap pada periode Januari–Februari 2006 saja tercatat naik 286,9% menjadi 2.2125 juta dolar AS dibanding periode yang sama tahun 2005 sebesar US$ 571,8 juta. Sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada periode yang sama juga naik 32,4 persen menjadi Rp 3,258 triliun dibanding 2005 sebesar Rp 2,462 triliun.

Tentu ini semua tidak untuk mengatakan bahwa bisnis dan modal secara inheren buruk. Itu sebuah kenaifan lain. Yang mau dikatakan adalah, bahwa dalam persoalan ketenagakerjaan ini ada tegangan besar antara martabat buruh dan logika kinerja modal. Di tengah-tengahnya, ada badan publik yakni negara dan perangkatnya yang nampaknya tengah remuk tak berdaya– tak mampu menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara kepentingan publik. Dan kita pun tahu, dalam proses ekonomi-politik seperti ini, kaum buruh memang kelompok yang langsung kena getah, karena merekalah yang terutama paling sering menjadi bulan-bulanan dalam pusaran logika modal dan proses produksi seperti ini. Namun jangan lupa bahwa konsekuensi semacam juga terjadi pada kelompok-kelompok lain (misal petani, kaum miskin kota, masyarakat adat, anak-anak, dll.) dan juga pada berbagai bidang (lingkungan hidup, tata kota, pendidikan, dst) yang kini makin jelas terlihat.

Maka, tarik-ulur revisi UU No. 13/2003 ini bisa dilihat sebagai momen menentukan dari tegangan yang sudah berlangsung lama. Satu, ia menyangkut soal sejauh mana kondisi material kaum buruh dalam proses industrial bisa diperbaiki. Dua, ia juga menyangkut soal tempat kaum buruh dalam proses ekonomi-politik di Indonesia. Tiga, dalam bingkai perimbangan kekuasaan, solusi atas tegangan itu akan menjadi momen penting sejauh mana mekanisme pasar hanya meremuk hidup bersama, ataukah ia bisa dikelola oleh penyelenggara publik untuk memperbaiki kondisi setidaknya satu kelompok sosial dulu, yaitu kaum buruh.

Epilog
Peradaban telah menyaksikan bahwa perdagangan tenaga kerja telah dimulai semenjak dahulu kala, saat kejayaan Portugis dan Spanyol. Saat itu, perdagangan tenaga ini disebut perbudakan (slavery). Dalam paradigma perbudakan, tak ada nilai kemanusiaan budak yang dijadikan konsideran tuannya. Kini, hal yang sama bisa terjadi di bawah skema revisi UU 13/2003. Inikah perbudakan modern?

Di ujung refleksi, akhirnya kita mengerti bahwa gerakan untuk membela buruh dalam tarik-ulur revisi UU 13/2003 adalah satu tindakan besar demokrasi. Hanya mereka yang hidup di abad 19 yang masih berpikir bahwa demokrasi hanya urusan mengontrol kekuasaan pemerintah. Di jaman modern ini, ketika modal makin digdaya dan meremuk hidup bersama, demokratisasi juga berarti akuntabilitas kinerja modal.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: