Sosok Wong Solo

Sebuah Perspektif Wacana Gelar Budaya Surakarta I

(Tulisan ini dikirimkan ke Harian Solopos pada tanggal 20 Agustus 2000, sebelum saya bertolak ke Inggris. Seorang kawan mengirimkan email memberitahukan bahwa tulisan ini dimuat, tidak diketahui apakah diedit atau tidak — dan tidak terlacak sampai sekarang)

Sebutlah Pak Supeno, seorang petani gurem yang rela untuk ber-repot-repot bersama istri dan kedua anaknya yang masih kecil, naik becak dari mBaki, desa kecil di selatan kota Solo, datang dan menonton Gelar Budaya Surakarta yang diselenggarakan di Pura Mangkunegaran. Bagi Pak Supeno ini, jarak mBaki – Solo yang ditempuh dengan becak bukanlah masalah. Demikian pula dengan Pak Bejo, penarik becaknya, yang malam itu ikut bersama Pak Supeno dan keluarganya secara egaliter duduk bersama penumpangnya lesehan menyantap semangkuk wedang dongo dan seporsi sega-liwet. Bagi orang-orang sederhana ini, acara Gelar Budaya adalah sebuah pahargyan, sebuah momen-publik untuk bersama bergembira.

Lain Pak Supeno, lain lagi dengan Bu Diah dari Kemlayan yang juga datang ke Gelar Budaya ini. Bagi Bu Diah, perhelatan ini merupakan sinyal adanya obral, artinya kesempatan untuk mendapatkan barang-barang bagus dengan harga murah. Maka, tidak heran jika bu Diah tetap ngotot menawar sebuah daster walau berlabel “Harga Pas Rp 12.500,-“ dan uniknya lagi, sang penjual pun akhirnya mengalah melepaskan daster itu dengan harga Rp 8.000,- bagi Ibu dari tiga anak ini.

Pasti masih banyak kisah lain seputar Gelar Budaya ini. Perspektif momen-sosial –yang setidaknya secara samar dinyatakan Pak Supeno—ataupun perspektif ekonomis dari Ibu Diah tadi, sebenarnya menyiratkan apa yang selama ini disebut dengan istilah wacana. Wacana, atau discourse, adalah hasil dari suatu interaksi-dialektis antara kenyataan (realitas) dengan kerangka abstraksinya. Bagi Pak Supeno, interaksi ini berakhir dengan sebuah wacana pahargyan-publik sementara bagi Ibu Diah, wacana ini jelas mengemuka sebagai wacana ekonomi. Maka, sebenarnya pertanyaan yang menggelitik adalah, wacana-pokok apa yang ingin dihadirkan pada masyarakat Surakarta dengan Gelar Budaya ini?

***

Jika dilihat dari pekerjaan dan domisili, saya mungkin sudah tidak sah lagi disebut wong Solo. Lha wong saya tinggal di Jakarta dan bekerja di sana. Tapi, historisitas saya sebagai wong Solo jelas tidak hilang. Ibu saya melahirkan saya di RS. Jebres, orang tua saya membesarkan saya di Kalirahman-Gandekan Tengen, mengirim saya belajar ke SDK Sorogenen, SMP Bintang Laut dan sekolah di SMA 3 Warungmiri. Fakta ini jelas tak terbantah. Meski setelah lulus SMA saya melanjutkan kuliah ke Bandung dan kini bekerja di Jakarta, saya, dari perspektif historis, adalah wong Solo.

Tetapi saya, dan mungkin juga banyak orang lain, menemukan bahwa realitas wong Solo saat ini dengan wong Solo dulu, telah berubah. Setidaknya, berbeda. Dulu, ketika saya masih SMA dan Solo kondhang dengan Solo-Berseri dan Adipura-nya, saya tidak melihat pengamen-pengamen berandalan di perempatan-perempatan jalan yang marah –malah menggores mobil— jika tidak diberi uang kecil oleh si pengemudi (bisa jadi pengemudi itu medhit, atau memang pas tidak punya uang kecil). Dulu, seingat saya, rasa saling-percaya antar sesama warga masyarakat itu tinggi. Kini, gejala sosial yang terjadi tidak lagi memperlihatkan hal itu. Kecurigaan antar orang cukup tinggi, apalagi yang berbeda secara ekonomi. Lebih parah lagi, social distrust –ketidakpercayaan sosial—ini kini mengarah ke tribalisme, yaitu pengidentifikasian diri menurut tribe, basis primordial, entah itu agama, etnis maupun ras. Tambahan lagi, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran –entah berapa tepatnya—meninggi secara pesat di Kota Bengawan ini. Mau tidak mau, greget sebagai sebuah kota, pusat interaksi masyarakat, terpengaruh dengan ini.

Kini, sepuluh tahun sesudah saya lulus SMA, saya melihat wajah Solo sudah berubah. Demikian juga dengan wong Solo-nya. Mengapa? Pertanyaan ini spontan akan saya jawab, karena krisis ekonomi, kris-mon, kata teman-teman lama saya di sini. Memang tidak bisa dipungkiri, krisis itu demikian telak menghantam kita. Kata mBak Karlina Leksono, aktivis Suara Ibu Peduli, hingga kini ada 30 hingga 35 juta anak balita yang otaknya rusak karena kekurangan protein sebagai akibat krisis berkepanjangan sejak 1997 itu di seluruh Indonesia, khususnya di kota yang secara langsung terimbas krisis, termasuk Solo ini. Mereka inilah yang akan menjadi beban masyarakat 10 – 15 tahun lagi. Mereka akan terhambat secara intelektual, menjadi anak jalanan, pengemis, gelandangan, atau setidaknya secara mental, terbelakang. Mereka inilah yang sering disebut dengan lost-generation, generasi yang hilang itu.

Benar kata mBak Karlina itu. Saya setuju. Tetapi saya juga akan beranjak lebih jauh lagi, bahwa di satu sisi ada suatu kemerosotan yang bersifat sistemik, menyeluruh, di masyarakat kita. Kemerosotan itu terjadi dalam hal moral, disiplin, kejujuran, integritas dan bukan hanya dalam hal sosial-ekonomi. Sementara kita wong Solo semua ini, sadar atau tidak, mau atau tidak, merasakan atau tidak, ikut terseret dalam kemerosotan ini. Kualitas moral kita merosot, kualitas disiplin kita melemah, demikian juga dengan kejujuran –apalagi integritas diri—yang sudah ketinggalan jaman. Jujur, kojur. Kasus pembakaran Balaikota, misalnya –lepas dari keberpihakan politik mana—adalah cerminan kemerosotan ini. Sementara, di sisi lain, dunia di luar sana sudah berubah dengan cepat dan imbasnya dirasakan sampai di sini. Kalau boleh saya sederhanakan, dunia luar dengan cepat bergerak mengikuti arus kapital (modal) yang globalistik. Ambillah contoh Mc Donald atau Kentucky, atau shopping dan fashion yang digelar di Matahari Singosaren. Interaksi di sana adalah cerminan-lokal dari interaksi serupa yang sudah membudaya di negara-negara maju yang secara modal jauh lebih kuat daripada kita. Budaya itulah yang secara tidak sadar kita hidupi sebagai budaya kita juga dengan dalih “kemajuan”.

Jadi, dari kacamata saya, memang kojur kita ini. Sudah tertimpa krisis ekonomi yang demikian parah, moral masyarakatnya ambruk, eh masih juga kita menjadi sasaran empuk budaya kapitalistik-global ini. Maka, kalau nanti AFTA 2003 diterapkan, atau pasar bebas diberlakukan, saya tidak akan heran –meski pasti akan sangat prihatin—jika wajah Solo dan wong Solo-nya akan makin amburadul lagi. Sebagai salah satu entitas budaya, rasanya Solo tidak akan ada lagi dan tertelan budaya lain, yang entah seperti apa. Ini bukan saya anti Barat, lho. Tetapi, bukankah proses inkulturasi –persenyawaan—budaya yang wajar itu hanya akan terjadi jika masing-masing budaya berdialog dalam posisi yang relatif sebangun. Nah, saya rasa kecil kemungkinan akan terjadi inkulturasi antara budaya Solo dengan budaya modern ini jika budaya Solo nya sendiri pupus seperti sekarang ini. Bukan begitu?

***

Nah, dari sisi inilah, saya mengapresiasi Gelar Budaya ini. Malam Minggu itu, dalam perjumpaan tak lebih dari 15 menit dengan keluarga Pak Supeno dan Ibu Diah di halaman Puro Mangkunegaran, rasanya masih banyak yang tak tuntas untuk saya sibak. Sayang, saya pakai kemeja batik yang rapi karena baru saja jagong sahabat karib saya yang menikah, jadi saya terhambat untuk masuk dan bicara lebih dalam lagi pada orang-orang sederhana ini, yang masih melihat batik prada sebagai simbol orang atas. Padahal, saya ya hanya rakyat jelata sama seperti mereka itu. Ini pun satu bentuk de facto pemaknaan budaya itu. Tapi, mari saya teruskan. Apa yang sebenarnya saya apresiasi? Jawabannya sederhana: ruang untuk berwacana. Meskipun, seperti saya kemukakan di muka, saya juga belum tahu wacana pokok apa yang mau ditawarkan dengan perhelatan ini. Namun bagi saya, ruang untuk berwacana itu sendiri sudah cukup. Mengapa?

Ijinkan saya merujuk seorang pemikir Barat, namanya Gramsci. Dia melihat bahwa masyarakat terbangun atas interaksi yang lebih dari sekedar interaksi modal atau kapital. Dan di situlah, lebih atau kurang, budaya itu dimaknai. Yaitu suatu sistem-nilai-bersama yang mendorong manusia berelasi satu-sama-lain. Pemikiran ini, dalam sejarahnya, merupakan kritik sekaligus koreksi dan tambahan atas teori Marx dalam bukunya yang terkenal, Das Kapital (The Capital) atau Modal, yang mengatakan bahwa manusia semata-mata berelasi karena corak-hubungan yang berdasar dari kepentingan mencari uang. Wacana masyarakat, demikian Gramsci, karenanya adalah dan dicerminkan melalui budaya lokal yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.

Nah, sekali lagi: nah, di sinilah Gelar Budaya ini saya lihat sungguh mempunyai makna. Untuk itu tadi: memberi ruang agar masyarakat berwacana sendiri, menggali sendiri, mencari sendiri sosok dan jati dirinya melalui interaksi wajar antar warga. Interaksi itu bisa berupa interaksi jual-beli, ngobrol ngalor ngidul, wedangan, atau juga menonton reyog, jathilan, tari Campursari kontemporer yang menghebohkan itu, menonton pameran produksi, dan lain-lainnya. Memang tidak semuanya perfect, 100% sempurna. Masih ada yang menyayangkan mengapa harus dibedakan stand di luar pagar dan di dalam pagar pura, misalnya. Atau, mahalnya harga stand yang tidak terjangkau bagi pedagang kaki lima. Sehingga, nuansa universalitas –keseluruhannya—agak luput dari maksud semula. Tapi, biarlah. Inilah realitanya. Biarkan saja masyarakat Solo mencari dan menemukan kembali budaya yang hilang itu, termasuk segala kekurangan Gelar Budaya ini. Budaya yang dimaksudkan di sini, kini jelas tidak hanya budaya tari-tarian dan karawitan, melainkan sesuatu yang lebih luas: peradaban.

Penemuan-kembali peradaban ini, dalam konteks lokal, bisa sangat bermakna untuk kembali menata Solo yang porak-poranda akibat krisis berkepanjangan ini. Saya mau melihat lebih dalam lagi, bahwa ajang yang digagas dan dilakoni segelintir orang yang tanpa pamrih seperti panitia saat ini seharusnya menjadi inspirasi bagi segenap elit dan birokrasi di Solo. Tidak saja ini menjadi inspiratif bagi DPRD, Walikota dan juga pemimpin-budaya seperti Kanjeng Mangkunegoro dan Sri Sunan Pakubuwono, tetapi juga bagi para pengusaha, penanam modal dan juga di saat yang sama, seluruh lapisan masyarakat Solo. Inspirasi untuk apa? Untuk mengembalikan Solo dan wong Solo-nya pada peradaban dan budayanya.

Diskusi sampai dini hari tadi antara saya, sepulang nonton Gelar Budaya itu, dengan sobat karib saya yang kebetulan ketiban sampur menjadi panitia dan seorang sahabat lain jebolan UGM yang sangat berpengalaman dalam aktivitas community building –ingin saya bagikan di sini. Kami mencoba berandai-andai dari sudut pandang kami bertiga yang memang berbeda-beda ini, jika kami ada pada posisi pengambil keputusan. Kami berpikir, jika saja ada sedikit keberanian dari pemerintah daerah untuk mendorong aktivitas semacam Gelar Budaya ini secara lebih sistematik. Misalnya, berkoordinasi dengan Deperindag untuk melakukan pendataan tentang basis industri kecil di Solo dan mempertemukannya dengan kalangan usaha, atau aktivitas yang mempertemukan langsung antara produsen dan konsumen sehingga selisih harga yang demikian tinggi karena distribusi bisa dipotong. Demikian juga usaha-usaha untuk mendorong interaksi antar masyarakat semacam pasar-rakyat yang bisa saja digelar di Manahan, atau di tempat-tempat umum lainnya. Kajian lebih dalam, misalnya dari kalangan usaha untuk mengangkat kehidupan lebih banyak orang, akhirnya mungkin tidak akan menjadi terlalu sulit lagi untuk dilakukan.

Usaha semacam ini, tentu akan melibatkan dan membutuhkan keterlibatan banyak orang yang beritikad baik. Dunia pers/media massa, dunia usaha, dunia pendidikan, militer, birokrasi dan kalangan ningrat-keraton perlu bahu-membahu mendorong masyarakat Solo menemukan kembali peradabannya yang sempat hilang ini dan mencitrakan kembali figur wong Solo yang kini kian kabur gambarnya.

Kita ini, jika diumpamakan, hidup dalam satu perahu, yaitu Solo dan budaya Solo ini. Jika perahu itu bocor di buritan, bagian mana dari kapal itu yang tenggelam? Semuanya.

Kini, buritan itu bocor. Di tempat para pengamen jalanan itu, di tempat para berandalan-berangasan itu, di tempat petani-petani miskin yang selalu ditindas tengkulak itu, di tempat mbok-mbok bakul yang tidak lagi bisa berjualan karena Pasar Gede kobong, di tempat anak-anak muda pengangguran yang sering mendem itu … di situ, perahu “Solo” itu bocor. Dan jika tidak ditambal, diperbaiki, seluruh perahu, termasuk yang tidak ada di buritan, yaitu para pengusaha, para elit politik dan birokrasi, pemerintahan, orang-orang mapan, akan ikut tenggelam. Karena kita ada di perahu yang sama … Gelar Budaya ini, setidaknya telah berusaha menambal kebocoran itu, meski airnya masih mengalir deras masuk melalui lubang-lubang lain yang lebih besar. Untuk itu, sebagai wong Solo, saya mengucapkan terima kasih. Matur Nuwun.

***

Penulis adalah wong Solo. Saat ini menjadi pengamat ekonomi-sosial, penulis, Sekretaris Jenderal Uni Sosial Demokrat Jakarta, staf pengajar luar biasa Jurusan Teknik Industri Universitas Trisakti Jakarta dan sementara ini tinggal di Jakarta.