Keberpihakan

Kompas, Opini, Senin, 3 April 2000


Oleh Yanuar Nugroho dan Bambang Warih Koesoemo

Realitas politik adalah realitas keberpihakan. Seperti ditulis John Maccionis, politik berkaitan erat dengan distribusi kekuasaan dan pengambilan keputusan. Dalam kehidupan riil, paradigma politik akan menentukan pada siapa, atau kelompok mana, realitas politik berpihak. Realitas politik negara-negara kapitalis misalnya, cenderung berpihak pada kaum borjuis, para pemilik modal; sebaliknya di negara sosialis, realitas politik merupakan representasi kepentingan kaum pekerja, atau di negara feodal cenderung mengadaptasi kepentingan kaum bangsawan.

Maka, jelas kiranya jika kemudian berbagai kebijakan bagi masyarakat juga diwarnai oleh realitas politik itu. Padahal, kebijakan (policy) seharusnya adalah keputusan-keputusan publik yang diambil negara dan dilaksanakan aparat birokrasinya. Maka, idealnya, kebijakan pemerintah ditujukan untuk rakyat keseluruhan, tidak pada kelompok tertentu. Namun sebagai manifestasi keberpihakan politik, kebijakan pun menjadi tidak bebas nilai dan sulit untuk tidak memihak, seperti halnya yang terjadi di Indonesia selama hampir 55 tahun keberadaannya ini.

Selama Orde Lama, kebijakan politik condong ke polarisasi partisan antarpartai politik. Orde Baru justru sebaliknya, kekuasaan negara diperkuat dan partisipasi politik rakyat ditutup. Baik Orde Lama maupun Orde Baru menggunakan pola-pola otoritarian. Juga sosok Soekarno dan Soeharto, dengan atribut kebesaran-militernya, telah melanggengkan pola otoriter yang mematikan diskursus demokrasi. Maka, tidak heran walau keduanya mengakui Pancasila sebagai ideologi, keberpihakan Orde Lama dinilai lebih condong pada sosialisme-otoritarian, sementara Orde Baru kapitalisme-otoritarian. Rakyat sebagai tujuan akhir perjuangan politik tetap ditinggalkan.

Keberpihakan yang dilandasi paradigma dan realitas politik demikianlah yang harus ditinjau kembali. Kehidupan rakyat secara holistik dan sistemiklah yang sepantasnya mendapat pemihakan politik. Paradigma dan realitas politik bersumber pada keyakinan di mana ideologi yang dianggap paling benar mengalir dan menentukan pola-laku seluruh masyarakat, termasuk yang tidak berideologi sama. Hal ini jelas menunjukkan tiadanya pemihakan pada ma-nusia secara universal. Maka, politik harus mengubah orientasinya dari basis ideologis yang mereduksi partisipasi golongan masyarakat ‘yang berbeda’, ke basis humanisme universal yang memberi ruang bagi seluruh warga negara dengan semua keyakinannya untuk hidup bersama dalam tatanan sistemik yang lebih adil.

Wacana baru demokrasi sosial

Demokrasi Sosial yang pernah dikenal sebagai ‘jalan tengah’ atau ‘jalan ketiga’ antara kapitalisme dan sosialisme, kini mendapat makna baru setelah runtuhnya Tembok Berlin dan Uni Soviet. Wacana Demokrasi Sosial saat ini, menurut Giddens dalam “Jalan Ketiga” adalah wacana pasca perdebatan kapitalisme-sosialisme klasik; wacana tentang jalannya dunia baru, yang selain memberikan kenyamanan dan keamanan hakiki (ontological security) namun sekaligus juga memiliki potensi risiko hidup yang tinggi. Karenanya, diperlukan pula pergeseran-pergeseran dalam struktur dukungan dan pemihakan politik.

Demokrasi Sosial baru melihat tata masyarakat, termasuk peranan perempuan dan lingkungan yang lama diabaikan, sebagai sebuah kesatuan dan tujuan pemihakan politik, karena dunia secara fundamental sudah berubah. Dalam “Matinya Negara-Bangsa”, Kenichi Omahe pun mengatakan, “…kita sekarang hidup dalam sebuah dunia tanpa batas, di mana negara-bangsa telah menjadi sebuah ‘rekaan’ dan di mana para politikus telah kehilangan semua kekuatan efektif mereka.”

Pandangan yang ditentang para penganut sosialisme, kapitalisme, bahkan demokrasi sosial klasik ini secara obyektif sebenarnya menggagas fenomena dan perubahan dunia yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya, yang perlahan tetapi pasti mengemukakan sebagai masalah sistemik-saling-terkait (nested systemic problems) yang dihadapi seluruh penduduk dunia. Globalisasi yang sudah menjadi keniscayaan tidak mungkin dibicarakan tanpa membahas salah satu implikasinya yang penting yaitu individualisme. Lebih jauh, individualisme juga ditengarai sebagai dampak modernisasi masyarakat global yang sukar diklaim keberpihakannya; ke kanan (artinya kapitalistik) atau ke kiri (sosialistik), sebab keduanya makin kehilangan makna. Maka, para pelaku politik mengambil peran sentral dalam mendorong proses demokratisasi. Selain itu, timbul kesadaran lain dalam masyarakat global, yaitu penghargaan akan lingkungan hidup kita (ekologi).

Keberpihakan Indonesia baru

Suka atau tidak, Indonesia sebagai sebuah entitas masyarakat, saat ini tengah bergerak, bergeser dan berayun. Ayunan tersebut, sebagian adalah hasil interaksi masyarakat, sebagian lain terdorong dunia yang juga tengah berayun. Dari sudut pandang Demokrasi Sosial, ‘ayunan’ inilah yang mengarah pada tujuan yang lebih mendasar, yaitu komitmen dan pemihakan politik pada kesejahteraan rakyat. Demokrasi Sosial melihat, proses pembangunan Indonesia Baru sebagai manifestasi praktis ide politik, harus bersifat menyeluruh dan sistemik dalam kerangka pikir holistik. Reduksi-reduksi terhadap rakyat maupun pembangunan harus dihentikan.

Indonesia Baru semestinya merupakan sebuah situasi sosial, yang ditandai peningkatan kualitas kehidupan serta tatanan masyarakat yang menghargai keragaman pilihan politik, ekonomi dan sosial. Tatanan masyarakat ini harus mengarah kepada upaya penegakan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan serta memiliki komitmen yang serius dalam pelestarian lingkungan. Dengan demikian, Indonesia Baru secara politik haruslah merupakan perwujudan nyata dari kemenangan dan kedaulatan rakyat atas negara.

Secara lebih konkret, pemihakan pada rakyat harus dimulai dengan sikap berpihak pada mereka yang paling dipinggirkan selama ini, yang tidak punya akses baik pada sumber daya ekonomi sehingga miskin dan melarat, maupun pada keputusan-keputusan politik di tingkat basis masyarakat. Para petani penggarap, buruh, pekerja kasar, anak-anak jalanan, juga pegawai negeri golongan rendah dan tentara berpangkat rendah, adalah mereka yang harus menjadi perhatian pembangunan Indonesia Baru ini. Dari kacamata ini, lingkungan hidup juga termasuk ‘korban’ manifetasi politik lama yang membangun dengan merampas dan merusak alam.

Visi dan prospek

Apa yang disampaikan di atas membutuhkan pembaruan ‘niat politik’ untuk melakukannya. Namun pertanyaan kritisnya: seberapa besar prospek pembaruan politik Indonesia Baru ini sehingga mau mengarah ke sana? Menjawabnya tidak mudah, karena bersifat paradigmatis. Namun demikian, ada beberapa butir penting yang dapat diangkat:

Pertama, paradigma ideologi negara. Pancasila yang diselewengkan Orde Lama ataupun Orde Baru, harus dikembalikan ke tempatnya sebagai ideologi yang mendorong terciptanya demokrasi bagi rakyat. Pancasila tidak boleh diposisikan sebagai doktrin mati yang penafsirannya dimonopoli negara dan para pelaku politik untuk memasung kebebasan, dinamika dan kreativitas masyarakat. Dengan kata lain Pancasila tidak boleh menjadi sarana legitimasi politik penguasa dan instrumen pengontrol-penindas dinamika masyarakat.

Kedua, paradigma bentuk negara. Perdebatan mengenai negara kesatuan versus federal harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu keberpihakan pada rakyat. Doktrin negara kesatuan, yang diilhami Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi 1945, bukanlah doktrin mati. Bentuk negara tidak cukup hanya didasari fakta sejarah, melainkan harus visioner-globalistik-bervisi ke depan-dan memihak kepentingan rakyat dalam konteks global. Selama manusia yang tinggal di atas pulau-pulau itu tetap hidup, mendapat kesejahteraan dan perlakuan yang adil, bentuk negara apa pun itu-federal, kesatuan, maupun administrasi kepulauan (archipelago administration) dengan 13.677 pulau-tidak menjadi masalah.

Terakhir, paradigma pembangunan ekonomi. Perkembangan ekonomi global menuntut paradigma baru dalam pengelolaan negara. Kesalahan selama ini adalah sentralisasi pengelolaan sumber daya lokal yang seharusnya menjadi wewenang pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Akibatnya, masyarakat lokal tidak menikmati kekayaan alam daerahnya. Di sinilah Indonesia Baru harus membuat perubahan. Pembangunan harus diarahkan untuk menemukan daerah-daerah pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Ke-mudian, pemerintah daerah diberikan otonomi dan wewenang desentralisasi seoptimal mungkin untuk mengelolanya.

Dalam perspektif Demokrasi Sosial, pembangunan ekonomi macam inilah yang lebih holistik secara politis (perwujudan kemandirian daerah, masyarakat sipil dan kehidupan yang lebih demokratis), ekonomis (pengelolaan potensi dan sumber daya lokal secara adil bagi warganya), sosiologis (akomodasi kemajemukan daerah dan penduduk Indonesia), kultural (mempertahankan, mengapresiasi dan mempromosikan diversitas kultural dalam identitas sebagai bangsa bhineka) dan teknis administratif (efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya). Konsekuensinya, kewenangan pemerintah pusat akan terbatas pada bidang-bidang hukum dan peradilan, pertahanan dan keamanan, hubungan luar negeri dan kebijakan fiskal serta moneter. Pembaruan politik ini akan benar-benar mendasar secara paradigmatis.

Perubahan dan perbaikan besar memerlukan waktu untuk mengakar, mendalam, dan radikal. Tidak ada perubahan total yang berjalan mendadak dan lewat jalan pintas kecuali penghancuran. Indonesia Baru yang dibangun ini pun memerlukan waktu dan tentu, paradigma baru. Paradigma yang tegas menjelaskan bahwa sistem-manusia Indonesia hanyalah satu di antara sistem-manusia lainnya di dunia. Paradigma yang lugas menunjukkan bahwa tidak pernah ada pendekatan tunggal dalam pembangunan. Paradigma yang membantu masyarakat untuk memahami bahwa manusialah tujuan semua gerak-sosial-budaya, termasuk politik. Tidak ada pilihan lain bagi politik Indonesia Baru, selain untuk berpihak pada manusia, pada rakyat-masyarakat secara sistemik dan menyeluruh.

*) Yanuar Nugroho, Sekjen Uni Sosial Demokrat-Jakarta, Dosen Luar Biasa Teknik Industri Universitas Trisakti Jakarta. Bambang Warih Koesoemo, Anggota Presidium Uni Sosial Demokrat dan Forum Kajian Sosial Demokrasi Jakarta.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: