Commodum toti populo – The benefit is for the whole society

An Indonesian business magazine, Investor, just interviewed me via email. The interview was about CSR/corporate social responsibility. From the long question list that I reviewed, the magazine seems to be genuinely seeking for more comprehensive understanding about the topic. So, albeit my tight schedule and deadlines for my PhD writing up and preparing a talk among Indonesian students in the UK on ‘privatisation’ this weekend, I spent nearly 90 minutes completing the interview.

Here is the interview – in Indonesian. The editor, Mas Fajar Widhi told me that this interview would be published on the 26 March 2007 (next week edition). I don’t know if the magazine will be able to keep all important aspects that I want to convey. So I put the full version here. Just in case …🙂

Enjoy!

CSR: Commodum toti populo – Benefit is for the whole society

1. Apa sih pengertian CSR buat masyarakat dan perusahaan pelaksananya?
CSR, atau tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) pada hakikatnya adalah upaya yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan untuk menjamin agar praktik usahanya memenuhi kriteria tanggung jawab pada semua stakeholder (parapihak)-nya. Stakeholder ini mencakup bukan saja pelaku usaha dan pemegang saham perusahaan tersebut, namun juga masyarakat sekitar dan masyarakat yang terlibat, lingkungan, dan pekerja/buruh/karyawannya.

2. Apa manfaat yang bisa diterima oleh perusahaan serta masyarakat dari CSR?
Jika CSR dipahami seperti itu, banyak sekali manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR ini baik bagi perusahaan, masyarakat (termasuk buruh/pekerjanya), lingkungan ataupun negara.

  • Bagi perusahaan, usahanya akan lebih lestari/berkesinambungan (sustainable) karena pekerjanya sejahtera dan kerasan bekerja disana sehingga produktif; bahan bakunya terjamin karena lingkungan terjaga; nama baik karena dukungan sosial dari masyarakat sekitar. Maka pada akhirnya, untung/laba yang didapat perusahaan juga akan terjaga (sustainable profitability)
  • Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika ada masyarakat adat/masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.
  • Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat memperbaharui lingkungannya.
  • Bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut dengan “corporate misconduct” atau malpraktik bisnis yang banyak terjadi seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi (ingat: korupsi itu bukan satu arah. “It takes two to tango”: korupsi itu terjadi baik karena sifat korup aparat maupun karena watak penyuap pengusaha). Selain itu, jelas negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan atau dikemplang) perusahaan.

Sebenarnya ini semua tidak sulit – perusahaan bisa mengikuti semua hukum/UU yang berlaku seperti UU lingkungan, UU perlindungan konsumen, UU pekerja, UU anti korupsi, dll. “Law compliance” semacam ini akan membantu praktik CSR yang lebih utuh.

3. Apa perbedaan CSR dengan Community Development yang banyak didengung-dengungkan perusahaan?
Dengan penjelasan di atas maka akan jelas sekali bedanya antara praktik CSR yang sejati dengan sekedar CD (community development). CSR itu intinya adalah perusahaan memenuhi tanggung jawabnya pada pekerja, lingkungan, masyarakat sekitar dan negara. Jadi, CSR itu identik dengan pemenuhan hak pekerja; CSR itu identik dengan perlindungan komunitas adat/lokal; CSR itu identik dengan upaya perusahaan mencegah eksploitasi alam berlebihan ketika memburu bahan baku dan mencegah polusi; CSR itu identik dengan pemenuhan hak-hak konsumen; CSR itu identik dengan anti penyuapan pada aparat; CSR itu identik dengan memenuhi kewajiban pajak; CSR itu identik dengan ketaatan pada hokum.

Sementara CD itu sekedar mengalokasikan sejumlah uang dari untung perusahaan untuk membangun komunitas. Ini tidak buruk. Tetapi tidak cukup. Mengapa? Karena tidak akan ada artinya pelaksanaan CD kalau perusahaan semena-mena membabat hutan, menggusur masyarakat adapt, tidak memenuhi kriteria UMR, menyuap aparat publik, atau menggelapkan pajak.

Jadi CD itu hanya sebagian kecil dari pelaksanaan CSR. CD jelas tidak sama dengan CSR.

4. Apakah CSR harus selalu inline dengan bisnis? Karena ada tuduhan dari teman-teman bahwa CSR yang inline dengan bisnis merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan produksi, dan bukan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara sejumlah perusahaan menerapkan CSR yang inline dengan bisnis, sebut saja PT Unilever atau Sinarmas Group.
Agak aneh sebenarnya tuduhan ini. Karena seperti saya jelaskan di atas, CSR yang sejati sebenarnya adalah bagian dari strategi keseluruhan sebuah praktik bisnis. Jadi memang CSR itu seharusnya inline dengan bisnis. Artinya, upaya meningkatkan produksi (dan pada akhirnya laba), memang tidak boleh bertentangan dengan tanggung jawab sosialnya. Bahkan, proses produksi barang (atau jasa) selalu harus sejalan dengan CSR.

(Saya saat ini tidak bisa berkomentar atau menilai apakah praktik CSR di Sinarmas atau Unilever sudah memenuhi semua point yang saya sampaikan di atas. Saya tidak tahu itu. Mungkin kawan-kawan di Indonesia lebih tahu?)

5. Perlukah adanya satu aturan atau kode etik khusus yang mengatur penerapan CSR?
Banyak argumen soal ini. Pro dan kontra. Ada yang bilang tidak perlu, karena sudah banyak aturan yang mengatur perusahaan jadi tak perlu lagi ada aturan soal penerapan CSR. Ada yang bilang perlu karena kalau tidak diatur, perusahaan cenderung berkelit tidak mau melakukan CSR. Kedua argument ini sama kuatnya, dan sama benarnya.

Hemat saya, kalau perusahaan memenuhi semua hukum dan aturan yang berlaku, mungkin tidak perlu CSR diatur secara khusus – bisa dimasukkan dalam UU perusahaan atau bahkan UU penanaman modal (sebagai syarat penyertaan modal usaha). Namun, sayangnya, banyak sekali perusahaan saat ini yang nyatanya tidak memenuhi aturan-aturan tersebut. Lihat saja semua persoalan lingkungan (pembabatan hutan, polusi, dll.), protes buruh, protes konsumen, kasus korupsi, dll. Selalu bisa kita lacak keterlibatan sector bisnis di sana. Sangat disayangkan hal ini sebenarnya.

6. Bagaimana dengan penerapan CSR di Inggris misalnya, apakah ada semacam aturan khusus dengan kompensasi tertentu dalam pelaksanaannya?
Ada, meski namanya bukan literal CSR. Dan ini tidak hanya di Inggris, tapi malah di tingkat Uni Eropa. Di Inggris, sudah lama perusahaan diikat dengan kode etis usaha. Dan karena sudah ada banyak aturan dan undang-undang yang mengatur praktik bisnis di Inggris, maka tidak diperlukan UU khusus CSR. Sekedar diketahui, perusahaan di Inggris ini tidak lepas dari pengamatan publik (masyarakat dan negara) karena harus transparan dalam praktik bisnisnya. Publik bisa protes terbuka ke perushaan kalau perusahaan merugikan masyarakat/konsumen/buruh/lingkungan. Melihat perkembangan ini, tahun lalu, disahkan Companies Act 2006 yang mewajibkan perusahaan yang sudah ada di listing publik (publicly listed companies) untuk melaporkan bukan saja kinerja perusahaan (kinerja ekonomi dan financial) melainkan kinerja sosial dan lingkungan. Laporan ini harus terbuka untuk diakses publik dan dipertanyakan. Dengan demikian, perusahaan didesak agar semakin bertanggung jawab.

Di Uni Eropa, baru saja bulan ini, 13 Maret 2007 kemarin, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi berjudul “Corporate Social Responsibility: A new partnership” yang mendesak Komisi Eropa untuk meningkatkan kewajiban yang terkait dengan persoalan akuntabilitas perusahaan seperti tugas direktur (directors’ duties), kewajiban langsung luar negeri (foreign direct liabilities) dan pelaporan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan (environmental and social reporting)

Banyak pihak menyambut gembira perkembangan ini. Semakin lama semakin disadari bahwa walaupun perusahaan (sektor bisnis) selama ini sudah berkontribusi sangat positif terhadap pembangunan dunia, pada saat yang sama perusahaan harus diminta semakin bertanggung jawab. Karena, upaya memupuk laba cenderung (meski tidak selalu) mengabaikan soal tanggung jawab ini.

Di tingkat internasional, ada banyak prinsip yang mendukung praktik CSR di banyak sektor. Misalnya Equator Principles yang diadopsi oleh banyak lembaga keuangan internasional (Lihat lampiran). Untuk menunjukkan bahwa bisnis bertanggung jawab, di level internasional perusahaan sebenarnya bisa menerapkan berbagai standard CSR seperti :

  • AccountAbility’s (AA1000) standard, yang berdasar pada prinsip “Triple Bottom Line” (Profit, People, Planet) yang digagas oleh John Elkington
  • Global Reporting Initiative‘s (GRI) – panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkesinambungan yang digagas oleh PBB lewat Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) dan UNEP pada tahun 1997
  • Social Accountability International’s SA8000 standard
  • ISO 14000 environmental management standard
  • Dan nanti, ISO 26000

7. Perlukah sanksi buat perusahaan yang tidak melaksanakan CSR?
Dengan pengertian CSR yang saya sampaikan di atas, jawabannya tegas iya. Jadi ada “level playing field” – arena main yang seimbang. Tak boleh ada perkecualian bahwa perusahaan yang ini harus melakukan CSR, yang itu tidak. Bisa saja ada fasilitas tertentu dari pemerintah untuk mendorong usaha, misalnya insentif pajak, atau kemudahan pengurusan ijin usaha bagi perusahaan dalam negeri atau pengusaha swasta kecil menengah, tetapi fasilitas ini tidak boleh bertentangan dengan CSR.

Misalnya seperti ini: karena perusahaan “masih” kecil atau karena dia termasuk UKM, dia dibebaskan dari kewajiban CSR. Ini yang sering dijadikan argumen, bukan? Ini salah besar. Apa iya karena dalih “perusahaan kecil” atau “UKM” ia boleh seenaknya membabat hutan? Atau mencemari lingkungan? Atau mempekerjakan buruh anak? Atau menyuap aparat negara? Atau seenaknya memperlakukan buruhnya? Jelas tidak. Lalu dimana fairness-nya dibandingkan dengan perusahaan besar? Perusahaan besar sudah punya kapasitas melakukan CSR sendiri, sementara perusahaan kecil mungkin belum bisa tanpa bantuan. Di sinilah peran pemerintah. Pemerintah bisa mempermudah perijinan usaha kecil, bisa memberikan insentif pajak sehingga buruh di UKM juga bisa dibayar layak, bisa memberikan bantuan teknis dan teknologis untuk mengelola limbah, dll, dlsb. Namun pesannya jelas: baik perusahaan kecil maupun besar, PMA ataupun PMDN, CSR itu wajib.

Hanya dengan cara pandang seperti ini, sektor usaha/bisnis bisa memberi pengaruh positif pada pembangunan dan kelestarian lingkungan. Kalau tidak, kita akan menderita nanti. Kalaupun bukan kita, ya anak-anak atau cucu-cucu kita. Terserah kita, apakah kita mau mewariskan kebahagiaan pada mereka atau penderitaan …

8. Ada yang menyebut, jika sebuah perusahaan comply dengan segala aturan dan perundang-undangan yang mengatur segala unsur yang tekait dengan proses produksi, maka ia sudah melakukan CSR, benarkah?
Dengan pengertian CSR seperti yang saya sampaikan di atas, jawabannya tegas: benar.

9. Berapa persen idealnya dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pelaksanaan CSR, dari revenue-kah? atau dari profit?
Pertanyaan ini masih bias dengan pemahaman CD, saya kira. Dengan pemahaman CSR yang saya sampaikan di atas justru tak akan perlu ada komponen biaya CSR dalam akuntansi perusahaan secara terpisah, karena CSR terintegrasi dalam seluruh proses produksi dan terintegrasi dalam kebijakan usaha (business policy/business conduct).

Tetapi kalau CSR memang dipahami hanya sebagai CD, ya repot. Lihat butir di bawah.

10. Bagaimana dengan perusahaan yang masih merugi, apakah ia masih diharuskan melakukan CSR?
Saya tegaskan lagi, dengan pemahaman CSR seperti yang saya sampaikan di atas, tak ada perkecualian. Semua harus menjalankan CSR karena CSR itu menyatu dengan praktik usahanya, sejak mencari bahan baku, memperlakukan karyawan, memperlakukan konsumen, hinga memperlakukan aparat publik. Maka pernyataan “Apakah perusahaan yang merugi diwajibkan menjalankan CSR” itu sangat bermasalah. Karena itu berarti bahwa untung hanya bisa diraih kalau lingkungan dirusak, atau buruh diperlakukan seenaknya, atau konsumen ditipu, atau aparat publik disuap. Iya, bukan? Lha kan aneh cara berpikir seperti ini.

Jadi, kalau memang untung tak bisa diraih (atau perusahaan tak bisa beroperasi) tanpa harus merusak lingkungan atau memenuhi kewajiban pada pekerja atau pada masyarakat lokal atau tanpa harus menyuap aparat negara, ya berarti perusahaan itu tidak layak berdiri atau usaha itu tidak layak dijalankan. Sejelas itu, sesederhana itu. Kalau dipaksakan, untung yang didapat itu jadi “haram”, karena mengorbankan lingkungan, mengorbankan pekerja, konsumen dan berasal dari malpraktik usaha.

11. Ada anggapan isu CSR terlalu berlebihan, terkait bakal diterapkannya ISO 2600 tentang CSR, yang bakal memperkecil pasar produk lokal ke negara tujuan ekspor. Artinya ada semacam perang bisnis di balik isu CSR ini.
Ada dua hal penting di sini. Pertama soal pelaksanaan CSR. Kedua soal standardisasi pelaksanaan CSR.

Soal pelaksanaan CSR: sikap dan pandangan saya tegas: semua perusahaan wajib memenuhi perlindungan lingkungan, pemenuhan hak pekerja, perlindungan konsumen, perlindungan masyarakat adat, anti penyuapan dan anti malpraktik bisnis. Entah ini mau disebut CSR atau apalah, tidak penting.

Soal standardisasi internasional lewat ISO 26000: saya juga melihat bahwa ada kepentingan bisnis, seperti halnya standard-standard yang lain. Dalam hal ini, saya kira peran pemerintah menjadi penting kembali. Pemerintah harus punya pemahaman menyeluruh soal CSR ini agar bisa melindungi kepentingan yang lebih luas, yaitu pembangunan nasional. Jangan lupa, dari kacamata kepentingan ekonomi pembangunan nasional, sector bisnis atau perusahaan itu ada untuk pembangunan, bukan sebaliknya! Nah, pemerintah perlu jelas bersikap dalam hal ini. Misalnya, di satu sisi, mendorong agar perusahaan-perusahaan yang sudah di-listing di bursa efek harus menerapkan ISO 26000 ini (seperti halnya ISO yang lain). Di sisi lain, pemerintah harus bisa bernegosiasi di level internasional untuk membantu produk Indonesia bisa masuk ke pasar internasional secara fair. Misalnya lewat mekanisme WTO. Ini bisa dibarengi dengan upaya pemerintah memberikan bantuan/asistensi pada perusahaan yang belum/tidak di-listing secara publik agar penerapan CSR-nya juga diapresiasi melalui mekanisme selain ISO. Misalnya dengan menciptakan/menerapkan standard nasional CSR yang lebih bottom-up atau insentif tertentu yang bisa meyakinkan pasar internasional untuk menerima produk Indonesia.

12. Hambatan bagi perusahaan di dalam negeri dalam pelaksanaan CSR adalah double taxation. Misalnya ketika perusahaan membentuk yayasan dari profit perusahaan, maka ketika dana tersebut dikeluarkan untuk yayasan, perusahaan harus menanggung pajaknya. Pajak juga akan dikenakan jika ternyata ada kelebihan dari dana yang digelontorkan ke yayasan bentukan perusahaan tersebut. Apakah kendala ini juga dialami di negara-negara yang penerapan CSR-nya sudah lebih maju?
Ada persoalan dalam hal ini. Jika yayasan dibentuk oleh perusahaan dengan tujuan untuk menyimpan profit atau mengurangi pajak, hal ini sendiri bukanlah hal terpuji. Perusahaan bisa membentuk yayasan untuk menyalurkan manfaat dari profitnya (misalnya yayasan yang peduli pada soal lingkungan, yayasan yang memberikan beasiswa pada anak tidak mampu, dlsb.), namun ini bukan dengan motivasi menyimpan profit agar tidak dikenai pajak.

Karena itulah memang perlu diatur relasi antara perusahaan dengan yayasan. Saya kira UU Yayasan mencoba mencegah agar yayasan tidak dijadikan tempat “pencucian uang” seperti dulu banyak dilakukan oleh bisnis di jaman Orde Baru. Dan ini tetap relevan.

Karena itulah, memang pada intinya perusahaan perlu didorong praktik CSR-nya bukan dengan meminta mereka menyalurkan profitnya ke yayasan yang mereka bentuk sendiri atau ke yayasan lain dengan derma/donasi, melainkan dengan mendorong perusahaan itu menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab seperti yang saya jelaskan di atas. Lebih baik profit itu dikembalikan ke perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan buruhnya, meningkatkan kualitas pengolahan limbahnya, menjamin supply-chain-nya juga bertanggung jawab, dll. ketimbang disumbangkan dengan motif yang tidak terpuji. Profit yang dikembalikan untuk upaya peningkatan CSR ini seharusnya bisa tidak dikenai pajak.

Di Eropa, setidaknya di Inggris, yayasan itu badan hukumnya charity. Charity itu bersifat non-profit dan mendapat kemudahan pajak. Kalau ada perusahaan yang menyumbang ke charity, pajak perusahaan itu dikurangi (mendapat insentif). Karena itu tak banyak perusahaan yang mendirikan charity, karena mendirikan charity itu prosesnya rumit dan harus dievaluasi terus menerus dan dipastikan bukan jadi tempat “money laundering” perusahaan.

Perusahaan memilih sendiri charity yang mau dibantu. Misalnya kalau perusahaan mau mengalokasikan sebagian profitnya untuk perlindungan lingkungan, dia akan mencari charity lingkungan untuk dia beri sumbangan. Kalau dia mau profitnya untuk membantu riset kanker, dia akan ke charity yang melakukan penelitian soal kanker. Demikian seterusnya. Dengan cara seperti ini, perusahaan berkonsentrasi untuk pemenuhan tanggung jawabnya, bukan untuk menyembunyikan labanya.

13. Apa kira-kira kendala pelaksanaan CSR di dalam negeri? dan kendala apa yang dialami perusahaan besar di luar negeri?
Kendala terbesar, hemat saya, adalah sikap pengusaha sendiri. Tidak banyak pengusaha yang menyadari bahwa CSR itu jauh lebih dari sekedar CD. Jika saja kesadaran ini terbangun, saya yakin pelaksanaan CSR akan jauh lebih maju. Kedua, hukum yang menjamin iklim usaha yang sehat, artinya selain menjamin praktik bisnis, juga menjamin perlindungan stakeholdernya. Hukum yang tidak terintegrasi –ditambah dengan lemahnya penegakan hukum- akan jadi celah malpraktik usaha. Contohnya adalah persoalan dengan RUU Penanaman Modal yang kabarnya akan disahkan segera. Kalau saya amati versi terakhir RUU itu, pemodal diberi banyak sekali kelonggaran untuk berusaha namun upaya mendorong tangung jawab dalam praktik usahanya sangat tidak proporsional. Kesan yang muncul membaca RUU itu adalah bahwa negara kita sedemikian membutuhkannya modal dan bisnis hingga persoalan tanggung jawab pemodal dan pelaku usaha itu diabaikan. Saya sangat yakin praktik CSR tidak akan membaik kalau cara pikir ini terus berlangsung.

Mungkin justru di sinilah kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya ada kaitan sangat erat antara CSR dengan investasi atau penanaman modal. Investasi seharusnya tidak hanya menguntungkan negara asal (negara dari mana investasi itu ditanamkan) tetapi juga negara tuan rumah (negara tujuan dimana investasi itu ditanamkan). Ini nampaknya yang lepas dari perhatian RUU Penanaman Modal yang akan disahkan DPR ini. Mengapa? Karena melalui investasi, terutama investasi luar negeri (PMA), konglomerat-konglomerat multinasional dapat menggunakan kekuasaan mereka yang besar terhadap ekonomi-ekonomi yang lebih kecil dan lebih lemah. Kasarnya, melalui dalih asas “kesetaraan berusaha” yang menjadi semangat RUU Penanaman Modal ini, investasi asing bisa “menghabisi” kompetisi lokal. Jangan lupa, investasi, khususnya PMA, bisa membuat sebuah pabrik meningkatkan kapasitas produksi totalnya (seringkali juga dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada di negara asalnya); membawa produknya lebih dekat ke pasar-pasar luar negeri; membuka kantor-kantor penjualan lokal di negara tuan-rumah; berkelit dari berbagai ‘hambatan dagang’ (trade barriers) dan menghindari tekanan pemerintah luar negeri pada produksi lokal.

Nah, karena itulah sebenarnya RUU Penanaman Modal ini bisa lebih bijaksana dari versinya sekarang ini. Artinya, walau diberi “kesetaraan berusaha”, investor asing (PMA) seharusnya juga didesak untuk mengadaptasi standar internasional tertinggi atas hak-hak masyarakat adat, dampak lingkungan, dan syarat-syarat kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan kata lain, investasi asing harus menjalankan CSR secara utuh seperti yang saya sampaikan di depan. Inisiatif-inisiatif PBB seperti Global Compact, Equator Principles dan prinsip-prinsip tatakelola korporasi dari OECD bisa digunakan untuk membuat bank dan agen pembiayaan lain menghentikan pembiayaan investasi yang secara sosial atau lingkungan merusak.

Salah satu kemungkinan mendorong agar investasi asing lebih bertanggungjawab adalah dengan mendorong investasi etis atau investasi yang bertanggungjawab secara sosial, yang biasa disebut SRI (Socially Responsible Investment). Walaupun belum menjadi mainstream dalam investasi, pasar SRI sebenarnya tumbuh secara berarti. Di Inggris, SRI telah mencapai £7,1 milyar. Di AS, skema investasi etis telah mencapai US$153 milyar menjelang tahun 2000: sebuah peningkatan pesat dari US$12 milyar pada tahun 1995. Menurut laporan, sekitar 12% dari investasi total yang dikelola di AS adalah bagian dari skema SRI.

Pelaksanaan CSR di luar negeri juga bukan tanpa masalah. Namun nampaknya di luar (khususnya di Eropa dan Inggris), kontrol publik dan negara terhadap praktik bisnis korporasi cukup tinggi. Jadi, setidaknya korporasi tetap didesak untuk menjalankan CSR-nya, meski mereka mungkin sebenarnya enggan. Secara umum, mulai muncul kesadaran bahwa tak mungkin sektor privat dibiarkan sebebas-bebasnya untuk mengeruk laba dengan mengorbankan kepentingan stakeholdernya. Tak ada kebebasan mutlak seperti itu; tak ada “mau menangnya sendiri” seperti itu.

Saya juga yakin bahwa sektor usaha/bisnis itu ada untuk kemanfaatan bersama. Karena itu, appaun masa depan CSR, bagaimanapun CSR akan dimaknai, apapun strategi perusahaan untuk menerapkan CSR tak bisa tidak harus dilandaskan pada prinsip commodum toti populo the benefit is for the whole society. Kalau prinsip ini dilanggar, perusahaan hanya mau enaknya sendiri dengan mengabaikan stakeholdernya, suka atau tidak, pasti tidak akan ada keberlanjutan dalam usaha itu.

14. Perlukah semacam insentif buat perusahaan agar mereka getol melakukan CSR?
Iya. Sudah saya jelaskan dalam banyak ilustrasi di atas (No. 7, 10, 11)

Demikian pertanyaan dari saya sementara ini Mas. Jika nggak keberatan, dan kalau ada, boleh nggak saya dikirimkan bahan-bahan tentang pelaksanaan CSR di negara-negara Eropa. Kalo kurang saya boleh nanya lagi ya. Terima kasih.
Silakan lihat dalam lampiran email ini.

Manchester, 19 Maret 2007

  1. Tuesday, 23 October 2007 at 2:29 am

    tolong dong mas, aku dikasih standar csr (internasional, nasional). makasih

  2. Faisal
    Thursday, 1 November 2007 at 6:50 am

    Boleh nggak aku tahu bagaimana sebenarnya penyusunan dan formulasi CSR? apakah institusi pemerintah seperti Pemda, BUMN perlu ada alokasi untuk CSR?
    Terima kasih sebelumnya Mas.

  3. Saturday, 10 November 2007 at 12:39 am

    mas budiono, standar CSR internasional yang baku tidak ada. lha wong konsepnya saja masih jadi ajang “pertarungan gagasan”. tetapi mungkin ini membantu:

    1. silakan di-google “MVO Platform” (ini beberapa standar CSR belanda), “CORE” (inggris) dan “CSR standard of practices” (umum)

    2. silakan kontak ke BWI via http://www.watchbusiness.org dan minta SAS (standard audit sosial) – ini yang sedang dicobakembangkan di indonesia.

    maaf telat menjawab. lama sedang “puasa” nulis ..🙂

    salam,
    y

  4. Saturday, 10 November 2007 at 12:44 am

    mas faisal, saya tidak sepenuhnya paham maksud pertanyaan anda. jika dugaan saya benar, apakah maksud anda perusahaan negara (BUMN) dan negara (via pemda) harus melakukan CSR? jika ya, secara umum, ini pendapat saya:

    1. BUMN harus melaksanakan CSR (tetapi bukan CSR sekedar mencari anak angkat usaha – silakan baca tulisan di atas). CSR yang dilakukan haruslah CSR yang genuine/bukan sekedar polesan bibir. artinya BUMN tidak boleh melakukan malpraktik (pada karyawan, lingkungan, budaya, sosial, dlsb.)

    2. Pemda adalah badan publik. bukan perusahaan. dia tidak dikenai kriteria CSR tetapi dikenai kriteria akuntabilitas publik. jadi, sementara dana untuk alokasi kepentingan publik tetap perlu, tetapi dana ini bukanlah indikator akuntabilitas. Pemda perlu transparan, perlu akuntabel, perlu dikenai kontrol publik. inilah “CSR”-nya Pemda (dan sebenarnya juga Pempusat!)

    salam,
    y

  5. senoaji
    Thursday, 27 December 2007 at 5:23 am

    mas saya belum mengerti betul secara detail perbedaan CD dan CSR. Saya dapat berbagai info mengenai hal tersebut. bisa gak mas CD itu diartikan Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepada perusahaan, dan CSR itu Perusahaan yang inisiatif membantu masyarakat.Bisa dikatakan CD itu masyarakat yang butuh bantuan dan CSR itu perusahaan tanpa diminta untuk membantu masyarakat.Trimaksih atas info pengetahuannya…

  6. Friday, 22 February 2008 at 9:25 am

    Mas Yanuar,
    Sangat menarik transkrip wawancaranya.

    Saya ada beberapa catatan. Ada beberapa hal yang mengganjal, seperti di point 5 dan 7, terkesan bahwa menurut Mas Yanuar, CSR sama dengan hukum & aturan, sehingga disimpulkan kalau aturan lengkap dan dijalankan dengan baik maka tidak perlu CSR. Mudah-mudahan penangkapan saya tidak salah.

    Masalah aturan dan hukum yang tentunya harus ditegakan kapan pun. Menurut saya, CSR bukan merupakan fungsi substitusi dari hukum atau aturan yang lemah. Hukum dan CSR adalah hal yang terpisah. Dengan demikian, agenda pertama adalah hukum ditegakan. Masalah CSR saya pikir sifatnya voluntary kemudian.

    Salam,
    dendi

  7. Novii
    Tuesday, 1 April 2008 at 8:02 am

    mas yanuar,

    Saya masih tercatat sebagai mahasiswi semester 8 akuntansi yang tertarik untuk meneliti CSR,
    selama ini penelitian tentang CSR di bidang akuntansi adalah dalam lingkup CSR disclosure, bukan menjurus pada penerapannya di perusahaan dalam kajian akuntansi…

    yang saya tanyain, permasalahan seperti apa dalam penerapan CSR di kajian akuntansi?

    imel k iniakunovee@yahoo.com…..

    tnx,

    novee

  8. Monday, 24 March 2014 at 6:33 pm

    Hi there would you mind stating which blog platform you’re using?
    I’m looking to start my own blog in the near future but I’m
    having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

    The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for
    something completely unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: