Tanggung jawab dan Keberlanjutan

Saturday, 8 October 2005 Leave a comment Go to comments

CSR Review, Edisi 1, Business Watch Indonesia, Oktober 2005


Yanuar Nugroho
*
Direktur Eksekutif – The Business Watch Indonesia

Dengan nilai penjualan tekstil berbahan katun mencapai 2,1 trilyun dollar AS tahun 2000 dan diperkirakan omzetnya akan melejit ke 10 trilyun dollar AS tahun 2010 nanti, pantas jika para pelaku industri tekstil Indonesia waswas menanti diakhirinya kuota global tekstil akhir tahun ini. Mengapa? Karena jika tidak menjadi ‘pelaku yang baik’ di dalam global supply chain industri tekstil dunia, mereka akan ditinggalkan pasar[1]. Dan apa itu pelaku bisnis yang baik? Washington menjawab dengan tegas: produsen tekstil di Indonesia harus memperhatikan soal tanggung jawab sosial korporasi (Corporate Social Responsibility, CSR) seperti kesejahteraan pekerja dan perlindungan lingkungan jika ingin mengakses pasar tekstil AS[2].

Hari-hari ini, perkara CSR kembali menjadi ‘buah-bibir’. Tidak saja di kalangan bisnis yang ingin menciptakan tata-kelola korporasi yang baik (Good Corporate Governance), tapi juga berbagai organisasi non-pemerintah yang ingin mendesakkan agenda akuntabilitas sektor bisnis. Berbeda dengan saat bisnis menggagas forum CSR macam CEO Forum on CSR yang dilansir tahun 2002 yang lalu, nyaris tak terdengar dan tanpa hiruk-pikuk liputan media belasan LSM yang peduli pada agenda CSR menggagas dan membentuk ‘Forum untuk Gerakan Akuntabilitas Bisnis’ di Jakarta Oktober 2004 yang lalu[3].

Opini pun berkembang di kedua belah pihak, tapi intinya sama: mana bisa sektor masyarakat sipil dan sektor bisnis bertemu? Tapi kita tahu di balik pertanyaan itu adalah gugatan berikut: bisakah logika akumulasi laba korporasi bertemu dengan tuntutan akuntabilitas pembangunan berkelanjutan? Dan kita juga tahu, seperti soal-soal lainnya, pertanyaan valid macam ini jarang dijawab secara tuntas. Nampaknya, awalnya adalah kebingungan dan kesulitan memaknai CSR itu sendiri. Maka, ada baiknya kita menengok perjalanan perdebatan CSR dan persoalan pembangunan keberlanjutan, sebelum mencoba menawarkan sebuah jawaban.

Sesudah sejarah: Memaknai tanggungjawab

Pakar pemasaran dunia Michael Porter mengatakan bahwa CSR bukan hal baru bagi bisnis. Sudah dikenal sebagai bagian dari strategi korporasi (corporate strategy) sejak 1980, CSR adalah bagian tak-terpisahkan dari proses produksi dan strategi korporasi. Menurutnya,

“Filantropi korporasi –atau tanggung jawab sosial korporasi—tengah menjadi bidang yang sangat penting bagi bisnis. Perusahaan masa kini harus menginvestasikan uangnya pada upaya tanggung jawab sosial korporasi sebagai bagian dari strategi bisnisnya untuk menjadi makin kompetitif.”[4]

Pemikiran ini didukung juga oleh gagasan-gagasan lain (misalnya Acquaah, 2003[5]) yang bersandar pada ide Peter Drucker (1984)[6] yang mencirikan tiga sifat dasar CSR yang saling berkaitan satu sama lain: voluntaristik, satu arah dan karitatif. Voluntaristik – artinya memang CSR dijalankan oleh korporasi pertama dan terutama karena niatnya sendiri dan itu bukan tanpa pamrih. Pamrih yang paling sederhana, biasanya, adalah CSR menjadi alat untuk PR (Public Relation) untuk membentuk citra-positif bagi masyarakat. Dengan membangun citra positif ini, CSR menjadi perangkat untuk mengamankan laba perusahaan dalam jangka panjang. Strategi ini disebut ‘profit sustainability’.

Sifat ‘satu arah’-nya CSR terlihat dari fakta bahwa perusahaan menjalankan CSR bukan terutama karena mempertimbangkan kebutuhan parapihak (stakeholder), termasuk masyarakat dan lingkungan, melainkan justru kebutuhan perusahaan. Jelasnya, CSR bukan dan tidak pernah akan menjadi intensi pokok praktik bisnis, melainkan konsekuensi semata untuk membangun citra-positif bisnis. Karena itu isi praktik CSR ditentukan oleh perusahaan, bukan yang lain, yang intensinya adalah memupuk laba, bukan mempraktikkan CSR. Sebagai akibat, sifat ketiga, ‘karitatif’, atau ‘filantropis’, melekat erat. Artinya, lingkup kegiatan CSR berada di sekitar aktivitas donasi dan filantropis seperti aksi-belas-kasihan macam beasiwa, mendirikan rumah ibadah, membangun jembatan, pos ronda, dst.

Lalu dimana letak agenda-agenda macam perlindungan lingkungan, pekerja dan konsumen seperti yang dituntut oleh konsepsi pembangunan berkelanjutan (dan yang juga disyaratkan oleh pasar tekstil AS di awal tulisan ini) itu?

Mayoritas kalangan bisnis dan industri berpendapat bahwa soal pekerja, lingkungan, konsumen, dll., sudah dianggap masuk dalam standardisasi proses produksi macam ISO 14000 (yang dikaitkan dengan perlindungan lingkungan), ISO 18000 (yang dikaitkan dengan perlindungan keselamatan pekerja), selain tentang kualitas produksi (ISO 9000) dan jasa (ISO 9001). Itulah mengapa sektor bisnis dan industri tak akan pernah memasukkan isu-isu tersebut dalam CSR. Malah, sebuah ISO ‘baru’, yakni ISO 26000 segera dirilis dengan maksud khusus memberikan petunjuk (guidelines) tentang CSR[7].

Maka, jika ditanya apakah ada yang salah dengan proses CSR semacam ini? Jawabnya memang gampang-gampang susah. Karena sementara kita perlu peka dengan dua fakta (satu, CSR muncul pertama-tama dari inisiatif korporasi, dan dua, ia juga berkembang dalam paradigma korporasi), kita juga harus awas bahwa konsepsi CSR menurut korporasi ini tidak sepenuhnya menjawab persoalan yang diajukan oleh konsepsi pembangunan berkelanjutan. Seperti apa itu?

Ketika Daniel dan Donella Meadows (1972) menulis “Limits to Growth”, perhatian akan keterbatasan daya dukung bumi menjadi kepedulian utama banyak kelompok masyarakat sipil di dunia[8]. Sejak diperingatinya “Hari Bumi” pertamakali tahun 1970, atas prakarsa seorang senator AS Gaylord Nelson, makin banyak orang peduli bagaimana bumi ini dipertahankan kelangsungannya. Seiring dengan itu, mulai tumbuhlah secara subur kelompok-kelompok masyarakat sipil yang peduli akan persoalan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Mereka mengkritisi bagaimana negara dengan perangkat hukumnya gagal melindungi lingkungan dari jarahan korporasi, terutama yang bersifat ekstraktif.

Di saat yang sama, pasca ‘oil boom’ dari tahun 1970 hingga 1980 an, terjadi relokasi industri besar-besaran dari negara-negara maju ke negara-negara miskin, melanjutkan program “pembangunan” yang diintroduksi pasca Perang Dunia II. Maka, muncullah berbagai industri di selatan, bukan karena inisiatif sendiri, melainkan ‘buangan’ dari industri-industri di utara. Sebabnya, menjalankan industri di selatan itu lebih murah, ‘padat karya’ dan menghasilkan lebih banyak untung. Negara-negara selatan pun melihat ini sebagai peluang untuk membangun bangsanya. Maka, relokasi industri disambut dengan dua tangan terbuka dan dipeluk erat dalam program ‘industrialisasi’ sebagai ‘bagian tak terpisahkan’ dari pembangunan. Namun seiring itu, muncul pula persoalan-persoalan perlindungan akan hak-hak buruh dan pekerja. Kembali, berbagai kelompok masyarakat sipil (CSO, civil society organisation) dan serikat buruh mengkritisi negara yang gagal melindungi rakyat (d.h.i. pekerja) dari keganasan korporasi yang rakus mencari untung.

Memang, tak bisa disangkal, bisnis dan korporasi dianggap menjadi mesin pembangunan dunia saat ini. Karena kinerja bisnis ini, pendapatan per kapita (dihitung dalam nilai dolar tahun 1995) meningkat dari $989 tahun 1980 menjadi $1,354 tahun 2000. Bahkan menurut organisasi bisnis dunia ICC (International Chamber of Commerce), bisnis telah memperkecil jurang perbedaan antara beberapa negara khususnya di Asia dan negara-negara maju. Setelah didera krisis finansial di tahun 1997 dan 1998, Asia segera bangkit dengan cepat dengan pertumbuhan GDP 6% (1999) dan 6.2% (2000). Jelas, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara maju yang hanya 3.1% dan 3.6% pada waktu yang sama, Asia mencatat prestasi luar biasa. Lebih jauh, bisnis telah menaikkan standar hidup mereka yang miskin dan mengurangi kemiskinan secara signifikan. Jumlah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut ($1 per orang per hari) menurun dari 28.3% di tahun 1987 menjadi 22% di tahun 2003 (WDR, 2004)[9].

Sekilas, gambaran ini mengesankan. Namun fakta lain diabaikan. Di awal milenium ini, dari sekitar 5.4 milyar penduduk bumi, lebih dari 1.3 milyar manusia masih hidup dibawah satu dolar per orang per hari dan jumlah serupa tak punya akses pada air bersih (Bank Dunia, 2003[10]). Sementara pada dekade terakhir abad 20 ini, hanya 33 negara berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonominya 3% pertahun, sementara di 59 negara lainnya, pertumbuhan ekonomi itu ambruk. Antara 1960 dan 1997 selisih pendapatan antra seperlima penduduk paling miskin dan paling kaya di dunia ini telah berlipat lebih dari dua kali. Pada akhir 1990, seperlima penduduk yang paling kaya itu menguasai 86% kemakmuran dunia, sementara seperlima yang paling miskin hanya mengais-ngais 1 persennya. Kini? Angka itu sudah menjadi 88% dan 0.85% (UNDP, 2002[11]; Korten, 1996[12]; 2000[13]).

Bagaimana dengan Indonesia? Tak jauh berbeda. Di satu sisi, berkat kemajuan pembangunan angka kemiskinan absolut (yaitu mereka yang hidup dengan kurang dari $2 sehari) telah berkurang menjadi hanya 13% dari seluruh populasi dan hanya 13% dari penduduk yang berusia di atas 15 tahun buta huruf. Namun di sisi lain, angka kematian bayi masih 41 per 1,000 kelahiran, kekurangan gizi anak mencapai 24% dari seluruh anak balita dan akses terhadap sumber air bersih hanya dinikmati oleh 74% penduduk (UNDP, 2003[14]).

Dengan berbagai gambar suram itu, bisa dipahami pertentangan dua perspektif melihat akar masalah pembangunan yang timpang itu: soalnya terletak pada lemahnya negara (karenanya perlu diperkuat) atau kuatnya korporasi (karenanya perlu dikontrol)? Dan sebagaimana kita tahu, sementara administrasi negara bukan tanpa masalah, gejala malpraktik bisnis dan korporasi juga makin meluas.

Baru akhir-akhir ini ada upaya melihat persoalan ini secara lebih memadai tanpa harus terjebak dalam kedua kutub itu. Posisinya, kalau mau disederhanakan, adalah bahwa soalnya bukan ada pada fakta adanya kekuasaan atau sumber kekuasaan (negara, korporasi) atau konteks kekuasaan (globalisasi), melainkan pada praktik kekuasaan yang cenderung abuse (menyalahgunakan) dan merusak. Target reformasinya, dengan demikian, bukan pada sumber atau konteks kekuasaan, melainkan pada praktik kekuasaan: baik kekuasaan negara, maupun kekuasaan bisnis-korporasi. Tentu posisi semacam ini menjadi barang baru yang kontroversial. Bagi mereka di gerakan masyarakat sipil yang progresif, posisi ini terkesan sangat lemah dan terkooptasi. Bagi kaum bisnis dan pengusaha serta pekerja korporasi, posisi ini kedengaran sangat mengancam.

Karena itu, tak heran ketika posisi yang sama ini digunakan untuk meneropong praktik CSR, banyak kalangan terperangah. Baik dari gerakan masyarakat maupun dari kalangan bisnis. Bagi kalangan bisnis, CSR adalah wilayah yang selama ini mereka menjadi satu-satunya “tuan” atasnya. Maka ketika CSR disorot, bahkan seolah ingin dicampuri, oleh berbagai aktor non-bisnis (CSO, otoritas negara), “kedaulatan” itu terancam. Reaksinya? Tentu tak semua, namun banyak kalangan bisnis acapkali menjadi sangat tertutup dan enggan untuk mendiskusikan praktik CSR secara terbuka. CSR hanya hidup di laporan tahunan dan website perusahaan dan menjadi semacam ‘benda suci’ yang tak tersentuh.

Bagi gerakan masyarakat sipil, CSR adalah gagasan baru yang butuh komprehensi untuk me’ngunyah’nya. Akibatnya, banyak kelompok masyarakat sipil menjadi gamang dan tidak siap ketika harus berhadapan dengan kekuasaan (negara atau korporasi) dalam arena perdebatan baru yang bernama CSR ini. Dan seperti bisa diduga pula reaksinya, sementara ada yang dengan genuine mencoba memahami duduk soalnya, banyak kelompok gerakan masyarakat sipil yang menolak isu ini mentah-mentah dan menuduh bahwa gerakan sosial macam ini sudah terbeli oleh korporasi.

Inilah sebagian dari riuh-rendah dan hiruk-pikuk CSR. Sebagai sebuah ‘sejarah konsepsi’, ia sudah lama berlalu. Sebagai sebuah tantangan, ia tengah menunggu. Dan justru di sini soal yang lebih penting itu terletak: seberapa jauh tanggung jawab korporasi itu bisa dialamatkan untuk ikut menangani persoalan-persoalan mendasar pembangunan?

Sesudah tanggungjawab: Mencari visi baru?

Sesudah ‘globalisasi’, ‘pembangunan’ (development) adalah sebuah kata yang paling sering dirujuk sebagai penentu pertumbuhan dan perkembangan dunia. Sayangnya, tidak mudah mendapatkan sebuah perspektif yang lengkap tentang pembangunan. Mengapa? Pembangunan yang multi dimensi dan non-linear sudah direduksi menjadi berdimensi tunggal (pembangunan itu identik dengan pembangunan ekonomi) dan linear (keberhasilan pembangunan ekonomi akan membawa kemajuan di sektor lain). Sesederhana itu. Padahal kita tahu, reduksi semacam ini mambawa lebih banyak masalah daripada solusi.

Awal tahun ini, saat filantropi korporasi bergema di mana-mana, salah satu ‘kampiun’ CSR Michael Hopkins menyerukan agar korporasi dan praktisi CSR lebih berupaya mencari jalan bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam pembangunan dunia dalam jangak panjang, bukan sekedar saat krisis[15]. Memang, dalam diskusi di Forum Ekonomi Dunia (01/05), penanganan kemiskinan kini menjadi agenda para eksekutif puncak bisnis dunia. Kontribusi korporasi terhadap penanganan bencana memang digarisbawahi di forum tersebut, namun juga debat tentang bagaimana perusahaan-perusahaan bisa mengurangi kemiskinan dan mendorong pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) melalui bisnis mereka. Diskusi itu akhirnya menjadi dasar Global Governance Initiative, yang sebagian diantaranya menyoroti keuntungan bisnis jika ia ikut mendorong pembangunan dunia. Seperti apa?

Rupanya saat ini diam-diam ada perubahan riak pendapat dari para pimpinan puncak bisnis dunia – mereka kini melihat daerah-daerah miskin di dunia sebagai lahan bisnis. Jadi bisnis dilakukan seraya, atau sambil, membantu masyarakat lokal. Idenya sederhana namun jenius: memenuhi kebutuhan empat milyar kaum miskin dunia adalah pasar yang luarbiasa besar yang belum digali oleh bisnis raksasa. Darimana ide ini berasal?

Adalah Prahalad, yang dalam bukunya “The Fortune at the Bottom of the Pyramid” (2004) mengungkapkan lewat analogi piramida bahwa saat ini empat milyar orang miskin menumpu hidup penghuni dunia lainnya yang lebih kaya. Dia menulis lugas,

Selama lebih dari 50 tahun, Bank Dunia, negara-negara donor, agen-agen bantuan, pemerintah berbagai negara, dan akhir-akhir ini, organisasi-organisasi masyarakat sipil telah semuanya berjuang untuk tujuan yang baik namun tidak menghilangkan kemiskinan … Jika kita tidak berhenti menganggap kaum miskin itu sebagai korban atau beban dan mulai mengakui mereka sebagai wirausaha yang ulet dan kreatif dan konsumen yang sadar-nilai, sebuah dunia baru penuh peluang akan terbuka. Empat milyar orang miskin dapat menjadi mesin putaran berikutnya bagi perdagangan dan kemakmuran dunia … [dan] sumber inovasi. (h.1)[16].

Dunia bisnis terhenyak dengan cara pandang tersebut. Majalah terkemuka The Economist memuat interview langsung dengannya dan memuji gagasan Prahalad setinggi langit[17]. Pendeknya, pemikiran Prahalad dilihat sebagai ‘visi baru korporasi jaman ini’. Akhir tahun lalu, sebuah lembaga AS bernama World Resources Institute mengadakan konferensi di San Francisco dengan tajuk “Eradicating Poverty Through Profit: Making Business Work for the Poor.” Di konferensi yang dihadiri lebih dari 800 orang dari sektor bisnis, pemerintah dan masyarakat sipil itu, Prahalad menyampaikan idenya tentang bagaimana korporasi bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendulang untung dengan menjual produk ke empat milyar orang miskin di dunia dengan harapan hal itu meningkatkan kualitas hidup mereka[18]. Dia mengutip beberapa kasus seperti listrik-isasi di Nikaragua, konstruksi skala kecil di Meksiko dan yodium-isasi garam di India untuk menunjukkan bukti bagaimana perusahaan bisa menangguk untung dari penjualan ke mereka yang berpenghasilan rendah, sekaligus memperbaiki kualitas hidup mereka. Dia juga menunjuk TNC seperti Unilever, Phillips, Hewlett Packard, Dupont dan Johnson & Johnson yang sudah mengembangkan model dan strategi bisnis yang baru yang mentarget pasar menengah ke bawah.

Memang, untuk berhasil dibutuhkan pendekatan mendasar, terutama pendekatan penentuan harga (pricing). Secara tradisional, harga ditentukan dari total biaya produksi dan distribusi ditambah marjin laba. Sedangkan untuk menjual produk ke pasar bawah sebaliknya – harus ditentukan dulu berapa pembeli bisa membayar, lalu mengurangi rentang laba dan akhirnya menghitung bagaimana produk bisa dipasarkan dalam budget itu. Konsekuensi untuk mengeruk untung di dasar piramida ini, menurut Prahalad, pasar menengah kebawah ini perlu ‘dibangun’ dan tak bisa hanya ‘dimasuki’ seperti pasar yang lain.

Namun, seperti berbagai hal lain di kolong langit ini, selain yang pro, ada pula yang kontra. Hemat saya, tawaran ‘visi baru’ a la Prahalad ini punya dua kelemahan: pertama pada tataran etis, berikutnya pada implikasi ekonomi-politis.

Pada tataran etis, kaum miskin di mata gagasan Prahalad ini bukanlah subyek. Walau ia berujar bahwa orang miskin ‘bisa menjadi bagian dari solusi’, namun kepentingan bisnis lah yang menjadi prima causa dan bukannya kepedulian untuk menjalankan filantropi. Karena walaupun klaimnya adalah untuk ‘meningkatkan kualitas hidup kaum miskin’, motivasinya jelas: memenuhi kebutuhan empat milyar kaum miskin dunia adalah pasar yang luarbiasa besar yang belum digali. Bisa jadi, dalam proposisi Prahalad ex-ante (tujuan) dikaburkan dengan ex-post (akibat) – mirip antara ‘mengeruk laba’ saat ‘membuka lapangan pekerjaan’.

Implikasi ekonomi-politis dari gagasan Prahalad, jika diikuti, adalah bergesernya agenda-agenda struktural untuk menangani kemiskinan menjadi sekadar pembangunan kapasitas (capacity building) masyarakat miskin. Peran negara sebagai regulator direduksi menjadi mediator atau bahkan fasilitator dalam dinamika masyarakat sipil. Akibatnya, dengan mengandaikan orang miskin sebagai konsumen (aktor ekonomi) yang diandaikan punya purchasing power (walau kecil), berbagai pemihakan kepada kaum miskin akan lolos dari agenda politik dan ekonomi negara. Maka, seperti halnya kinerja publik hanya akan diukur dari kinerja ekonomi, tingkat keadaban (civility) nation juga hanya akan dinilai dari tata-aturan (regulasi) dan bukan kebijakan (policy) sebagai grand politics. Lebih parah lagi, sektor bisnis mendapat kelonggaran untuk menjadi penunggang-bebas (free-rider) kebijakan negara yang seperti ini. Kasarnya, sementara laba dikeruk atas legitimasi aturan main yang menumpang pada regulasi negara, tanggungjawab untuk mentackle soal kemiskinan dan kualitas hidup kaum miskin mudah dielakkan. Kalaupun yang miskin berkurang, atau naik kualitas hidupnya, ya syukurlah. Kalau tidak, toh memang bukan itu tujuannya – melainkan, agar bisa memanfaatkan si miskin ini sebagai pasar.

Nampaknya, memang peran korporasi dan sektor bisnis dalam pembangunan, apalagi dalam konteks keberlanjutan (sustainability), perlu dipikirkan kembali. Dan upaya rethinking ini tidak bisa berhenti semata pada gagasan-gagasan ‘seksi’ tanpa mempersoalkan substansi.

Finale: Dilema self-regulation dalam kerangka tanggungjawab[19]

Majalah The Economist memuat artikel menarik berjudul “Two faced capitalism” (Wajah ganda kapitalisme), yang mencatat betapa CSR menjadi tuntutan saat ini[20]. Ibarat mode, korporasi-korporasi besar berlomba menghias diri dengan CSR mulai tahun 1990an hingga sekarang. CSR sudah menjadi tidak hanya sekedar trend, bahkan dianggap moralitas baru dalam bisnis.

Tapi, tak semua orang sepakat. Milton Friedman, ekonom terkemuka, yakin bahwa apa yang disebut dengan CSR –moralitas baru dalam bisnis—sesungguhnya amoral. Dalam wawancaranya di buku The Corporation (2004), dia mengatakan bahwa,

“Perusahaan itu milik pemegang saham dan kepentingannya adalah kepentingan para pemegang saham, yaitu mencari untung. Haruskah kini perusahaan membelanjakan uang para pemegang sahamnya untuk suatu tujuan yang dianggap bertanggung jawab secara sosial tapi tidak berhubungan dengan kepentingan para pemegang saham [yaitu mencari untung] itu? Jawabnya, tidak.” (Bakan, 2004)[21].

Menurut Friedman, hanya ada satu ‘tanggung jawab sosial’ bagi para eksekutif perusahaan: yaitu mencari untung sebanyak-banyaknya bagi para pemegang saham. Inilah imperatif moral bisnis. Eksekutif yang menempatkan upaya-upaya sosial dan perlindungan lingkungan lebih tinggi dari upaya-upaya mencari untung –yang mencoba bermoral—sesungguhnya bertindak amoral.

Ada saat dimana CSR bisa ditolerir, lanjut Friedman, yaitu justru ketika ia tidak tulus dijalankan. Eksekutif perusahaan yang memanfaatkan nilai-nilai sosial dan lingkungan sebagai cara untuk memaksimasi laba pemegang saham –bukan demi nilai itu sendiri— tidak bersalah. Seperti menempatkan gadis cantik di depan mobil untuk menjual mobil, tujuannya bukan mempromosikan kecantikan, melainkan menjual mobil. Niat baik bisa dipakai untuk menjual. Good intentions can sell goods. Munafik? Munafik justru baik ketika ia memenuhi misinya (mencari untung). Kebaikan moral, sebaliknya, justru menjadi amoral ketika ia tidak membawa untung bagi perusahaan. Begitulah logika ketat yang dipakai Friedman.

Para pendukung CSR pun menanggapi sengit: Friedman luput menangkap pesan pokoknya, bahwa kebaikan perusahaan itu mendatangkan untung. Corporate virtue is good for profits[22]. Dan demikianlah seharusnya CSR dilihat. Masalahnya, praktik CSR yang dibayarkan dari pengurangan deviden perusahaan nampaknya tidak mengesankan bagi para pemegang saham. Inilah dilemanya. Praktik CSR ternyata juga menuai kritik dari ‘dalam’ karena walau praktik CSR berhasil mendiamkan kritik dari ‘luar’, hal itu dipandang tidak etis karena ‘menyunat’ deviden. Lantas bagaimana? Kuncinya nampaknya ada pada interpretasi tanggungjawab.

Menurut Peter F. Drucker, keberlanjutan itu soal tanggungjawab. Seseorang harus bertanggungjawab terhadap akibat dari apa yang dilakukannya, baik sengaja/dimaksudkan (intended) maupun tidak. Namun persoalannya, hemat saya, bagaimana kita bisa melacak yang mana ‘akibat’ dan menuntut pertanggungjawaban dari yang melakukannya di dunia yang kompleks dan kaotik ini? Jika waralaba Makro atau Carrefour menurunkan harga sedemikian sehingga suplier lain bangkrut dan orang kehilangan lapangan kerja, apakah Makro atau Carrefour bertanggungjawab membantu mereka yang kini menganggur? Atau, apakah itu salah komsumen yang belanja di sana dan menuntut harga yang murah?

Kebanyakan pihak cenderung mengatakan bahwa bisnis hanya bertanggungjawab atas dampak langsung yang negatif dan berpengaruh (major) dari kebijakan bisnisnya seperti polusi lingkungan yang kasat mata. Namun dampak tidak langsung yang tak kasat mata seperti perubahan gaya hidup, perubahan tata sosial dan budaya, bahkan soal ketenagakerjaan, lepas dari kerangka tanggung jawab ini. Argumennya lugas: kepentingan bisnis bertumpu pada mekanisme pasar, yang merupakan arena interaksi dengan parapihak lainnya. Kita tahu pasar adalah cara jitu transaksi ekonomi abad ini. Karena itu, menolaknya adalah sebentuk kenaifan. Tetapi hanya mempercayai pasar untuk membereskan soal-soal lain, termasuk tanggungjawab perusahaan, adalah sebentuk kenaifan lain. Buktinya tak kalah lugas: dimana ada kekuatan koersif dan hegemonik yang menghalangi pertukaran bebas, pasar tidak bekerja. Dan kita tahu, pendataran (flatening) konsumen sebagai agensi pengguna yang dihadapkan pada korporasi sebagai agensi produsen telah menyembunyikan fakta timpangnya kekuasaan (asymmetrical power) dalam dinamika pasar. Seperti apa kekuasaan korporasi itu?

Sebuah lembaga the Institute of Policy Studies (2004) menunjukkan bahwa jumlah korporasi transnasional membubung dari 3.077 (1914) ke 39.463 (1994) dan melonjak ke 63.312 (2000). Dari 100 besaran ekonomi duania, 53 adalah korporasi dan hanya 47 adalah negara-bangsa. Nilai ekonomi perusahaan minyak ExxonMobil, misalnya, jauh lebih besar dari total revenue gabungan 180 negara[23]. Tentu, jumlah tidak dengan sendirinya menunjukkan kekuatan, tetapi ia rupanya paralel dengan kekuasaan yang mengontrol makin banyak aspek hidup kita. Sekitar 85% dari stok gandum dunia dikuasai hanya oleh 6 perusahaan seperti Cargill. Lima perusahaan menguasai 90% industri musik dan 7 perusahaan mengatur 95% industri film dunia, sebagimana diungkap dalam Global Inc. (Gabel and Bruner, 2003)[24].

Anita Roddick (2004) merujuk soal kekuasaan ini yang membuat korporasi dan budaya yang dibawanya tak hanya membuahkan kebaikan. Acapkali, mereka malah membiarkan, merawat dan menuntut berbagai hal tak baik. Baginya, praktik-tak-bertanggungjawab kekuasaan korporasi itu makin menjadi-jadi karena ‘agama akumulasi laba’ sebagai biang-keladi seluruh amoralitas bisnis ini. Faham ini memaksa orang baik di korporasi untuk melakukan hal-hal tak baik demi laba. Inilah upaya cerdik neo-liberal: ia mempengaruhi cara kerja bisnis dengan menanamkan faham ‘untung diatas segala-galanya’. Karena harus menggenjot laba, apapun menjadi sah untuk tujuan itu – mencemari lingkungan, menggunakan buruh anak, atau memecat ribuan buruh[25].

Karena itu, mempercayai pasar sebagai satu-satunya mekanisme untuk mendorong tanggungjawab bisnis tidak mencukupi. Apalagi dalam kerangka keberlanjutan, dimana kaitan sebab-akibat memang tak terelakkan. Bagi sementara pihak[26], inilah akar seluruh persoalan moral bisnis. Tentu, akar ini membiakkan banyak kompleksitas. Di antara kompleksitas itu saya hendak mengajukan pokok ‘posisi dan peran bisnis dalam tata hidup bersama kita’ yang menjadi ‘seksi’ akhir-akhir ini .

Jika kita menyadari alangkah berkuasanya bisnis hari ini, tidak mengherankan jika mereka merasa menjadi ‘partner’ pemerintah untuk mengatur dan memerintah masyarakat. Berbagai gegap-gempita inisiatif baru public-private partnership misalnya, menunjukkan apa yang dimaui bisnis dalam posisi ini. Adakah masalah dengan ini? Well, nampaknya ide ini cemerlang dan tulus –sampai kita sungguh-sungguh berpikir apa artinya itu.

Di satu sisi, partner harus setara. Satu partner tidak boleh menguasai, mengatur atau berdaulat atas partner lainnya. Partner harus mempunyai misi dan tujuan yang sama dan mau bekerja bersama untuk memecahkan persoalan dan merencanakan berbagai pekerjaan. Demokrasi, di sisi lain, secara hakiki sudah mengandung unsur hirarki karena rakyat melalui pemerintahan yang dipilihnya berdaulat atas semua entitas sosial, termasuk korporasi –tidak setara dengannya. Melalui pemerintah, rakyat punya otoritas menentukan apa yang bisa, tidak bisa atau harus dilakukan oleh korporasi lewat bisnis (Giddens, 1984[27]; Maccionis, 1998[28]; Bakan, 2004[29]).

Jadi, jika memang korporasi itu partner pemerintah, nampaknya kita perlu menggagas lagi soal demokrasi ini. Mengapa? Karena seperti diindikasikan Monbiott dan Hertz, itu berarti korporasi sudah mengambil alih kedaulatan pemerintah. Saat ini, jika kita cermat melihatnya, korporasi berdiri di sebelah, bukan di bawah, pemerintah. Para pemimpin korporasi percaya bahwa mereka memainkan peran yang sah yang semakin luas, sebagai parter pemerintah, dalam mengatur masyarakat. Sebaliknya, meski sah, pemerintah malah punya peran yang makin terbatas dalam mengatur korporasi (Monbiott, 2001[30]; Hertz, 1999[31]).

Tak cukup hanya itu. Sebagai penjaga kepentingan publik, bersama dengan ‘partner’nya yaitu pemerintah, korporasi ingin dibiarkan bebas untuk mengatur dirinya sendiri (self regulation) –setidaknya, inilah argumen para pendukung kebijakan deregulasi. Dan lebih jauh lagi, karena korporasi kini bisa mengatur dirinya sendiri, mereka perlu diberi kebebasan, misalnya untuk menangani soal-soal macam buruh dan lingkungan, dengan cara yang konstruktif yang tidak perlu melibatkan regulasi pemerintah –korporasi dibebaskan untuk menciptakan aturan bagi dirinya sendiri.

Namun, mari jujur. Bisnis adalah soal memanfaatkan peluang. Pengaturan diri (self regulation) karenanya bersandar pada premis yang rapuh didera kritik, bahwa korporasi akan menjaga dan menghormati nilai sosial dan lingkungan tanpa pelaksanaannya perlu diikat secara hukum oleh pemerintah. Bisakah hal ini kita bandingkan dengan analogi berikut: karena individu bisa mengatur dirinya sendiri dan bertanggungjawab secara sosial, aturan dan hukum (yang melarang pembunuhan, penyiksaan, pencurian) tak diperlukan lagi? Tentu tidak. Anehnya, kita kini diminta percaya bahwa orang-orang perusahaan harus dibiarkan mengatur diri mereka sendiri. Inilah mengapa ‘Corporate Social Responsibility’ membutuhkan pemikiran kembali yang sungguh serius.

Mengajukan gagasan teoretik, hemat saya, akuntabilitas korporasi atau ‘Corporate Accountability’ lebih tepat dijadikan kerangka CSR untuk menangani soal-soal keberlanjutan. Mengapa? Karena akuntabilitas berkaitan dengan kontrol atas praktik kekuasaan, sementara tanggungjawab hanya bertumpu pada tindakan voluntaristik. Akuntabilitas bisa dituntut jika ia tidak dilaksanakan, sementara tanggungjawab sosial paling jauh hanya bisa dikecam jika ia absen. Dan lebih penting lagi, target gerakan akuntabilitas bisnis ini juga lebih jelas –yakni membuat seluruh praktik bisnis tak hanya bertanggung jawab secara sosial, melainkan akuntabel dan demokratis.

Rasanya akal sehat kita tahu, untuk soal-soal krusial pembangunan macam isu keberlanjutan (sustainability) dan kesinambungan (continuity), tata-sosial yang matang harus bertumpu pada akuntabilitas –dan tentu jaminan hukum terhadapnya—dan bukan sekedar tanggung jawab belaka.

***


[1] Lihat Kompas 16/12/04

[2] Lihat The Jakarta Post, 18/12/04

[3] Aktivitas ini digagas oleh The Business Watch Indonesia (BWI) dan mendapat partisipasi dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Salah satu kesepakatan dalam forum itu adalah terbentuknya Forum GAB (Gerakan Akuntabilitas Bisnis) yang berfokus pada menggagas dan mengupayakan kinerja korporasi yang akuntabel. Selengkapnya, hubungi BWI atau Forum GAB di office@watchbusiness.org.

[4] Kata-kata aslinya, “Corporate philanthropy – or corporate social responsibility – is becoming an ever more important field for business. Today’s companies ought to invest in corporate social responsibility as part of their business strategy to become more competitive.” Debat oleh Michael Porter di European Business Forum http://www.ebfonline.com/debate/debate.asp

[5] Lihat Acquaah, M (2003). Corporate Management, Industry Competition and the Sustainability of Firm Abnormal Profitability, Journal of Management and Governance 7: pp.57-85, Kluwer.

[6] Lihat Drucker, P (1984). The New Meaning of Corporate Social Responsibility, California Management Review, 26(2), pp.53-63

[7] Lihat publikasi internal ISO. Misalnya di http://www.iso.org/iso/en/commcentre/pressreleases/2005/Ref953.html

[8] Lihat Meadows DH (1972) Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind, Earth Island

[9] Lihat World Development Report 2004, United Nations Publication

[10] Lihat The world at a glance dalam laporan tahunan Bank Dunia, 2003, atau akses langsung di www.worldbank.org

[11] Lihat laporan tahunan UNDP 2002, penerbit United Nations, atau akses langsung di www.undp.org

[12] Lihat Korten D (1996). When corporations rule the world, Berret-Kohler Publisher.

[13] Lihat Korten D (2000). The post-corporate world: Life after capitalism, McGraw Hill

[14] Lihat laporan tahunan UNDP 2003, penerbit United Nations, atau akses langsung di www.undp.org

[15] Lihat http://www.mhcinternational.com ‘Monthly Feature’

[16] Teks aslinya berbunyi:

For more than 50 years, the World Bank, donor nations, various aid agencies, national governments, and lately, civil society organizations have all fought the good fight but have not eradicated poverty … If we stop thinking of the poor as victims or as a burden and start recognizing them as resilient and creative entrepreneurs and value-conscious consumers, a whole new world of opportunity will open up. Four billion poor can be the engine of the next round of global trade and prosperity … [and] a source of innovations.

Lihat selengkapnya: Prahalad, CK (2004). The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits, Financial Times: Prentice Hall, halaman 1.

[17] Lihat http://www.economist.com/printedition/displayStory.cfm?Story_ID=3104498

[18] Selengkapnya lihat http://projects.wri.org/project_description.cfm?ProjectID=195

[19] Sebagian dari pokok ini merujuk pada Nugroho Y (2004), Social accountability more than just being responsible, The Jakarta Post, 09/11/2004

[20] Lihat The Economist 22 Januari 2004, “Two-faced capitalism”. Juga bisa diakses online di http://www.economist.com/business/displayStory.cfm?story_id=2369912

[21] Lihat Bakan J (2004). The corporation: The pathological pursuit of profit and power . Constable & Robinson.

[22] Lihat misalnya by Benioff M, Southwick K (2005) Compassionate Capitalism: How Corporations Can Make Doing Good an Integral Part of Doing Well. Career Press

[23] Bisa dilacak balik melalui http://www.ips-dc.org/

[24] Lihat Gabel M, Bruner H (2003). Global, Inc.: An Atlas of the Multinational Corporation. The New Press.

[25] Lihat Roddick A. (2004) Business as Unusual: My Entrepreneurial Journey – Profits with Principles. London: Anita Roddick Publishing

[26] Misalnya Bakan (2004), Roddick (2004), di antara lainnya yang akan disebut kemudian.

[27] Lihat Giddens A (1984). The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity Press

[28] Lihat Maccionis J (1998). Society: The Basics. Prentice Hall.

[29] Lihat Bakan (2004), op cit.

[30] Lihat Monbiott G (2001). Captive State: The Corporate Takeover of Britain. Pan publishing.

[31] Lihat Hertz N (2000). The Silent Takeover: Global Capitalism and the Death of Democracy. Arrow publishing.


* Yanuar Nugroho: Direktur Eksekutif The Business Watch Indonesia. Saat menulis adalah peneliti dan kandidat doktor dalam kajian kebijakan iptek dan bisnis pada PREST (Policy Research in Engineering, Science & Tehcnology), Institute of Innovation Research, Manchester Business School, The University of Manchester, Inggris.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: