Tatakelola bisnis: Menuju bonum commune?

Sunday, 25 September 2005 Leave a comment Go to comments

Media Indonesia, 25 September 2005
Yanuar Nugroho
Direktur Eksekutif, The Business Watch Indonesia

Perspektif membantu kita memahami hal-hal yang nampaknya tak berkaitan, atau sebaliknya mempertanyakan hubungan sesuatu yang nampaknya jelas dan sudah diterima luas. Misalnya, gagasan mulia good governance (tatakelola yang baik) dan corporate social responsibility (CSR, tanggung jawab sosial korporasi).

Mengapa dua hal ini? Pertama, karena menggagas tatakelola tidak bisa tidak menyentuh tatakelola korporasi dan bisnis. Dan kedua, karena CSR nampaknya sedang menjadi pusat perhatian dalam tatakelola korporasi dan bisnis.

Januari 2005, dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, melalui Global Governance Initiative bisnis diajak memikirkan soal kemiskinan melalui praktik CSR. Dua pekan lalu Indonesia menjadi tuan rumah AFCSR (Asian Forum for Corporate Social Responsibility) yang memaparkan bagaimana CSR harus dipraktikkan oleh bisnis di Asia. Terakhir, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) menyatakan dalam sebuah side-event Pertemuan PBB New York (14-16/9/05), bahwa praktik CSR adalah wujud komitmen dunia bisnis untuk membantu PBB merealisasikan target Millennium Development Goals (MDG)

***

Kita tahu bisnis dan korporasi punya peranan vital dalam pembangunan karena menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan barang-jasa, membawa investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tak seorangpun tak setuju bahwa tatakelola yang baik itu penting untuk pembangunan. Juga tak ada yang menolak gagasan bahwa tatakelola yang baik harus dikenakan juga pada dunia bisnis, selain pada pemerintah.

Namun, sementara tatakelola pemerintahan bisa dievaluasi melalui kriteria demokrasi dan akuntabilitas, hal yang sama tak berlaku untuk tatakelola bisnis dan korporasi. Paling jauh, kita hanya bisa mempertanyakan dan menuntut tanggungjawab, bukan demokrasi atau akuntabilitas, dari komunitas bisnis. Padahal, sementara soal tanggungjawab memang penting, tetaplah valid kalau kita menanyakan mengapa harus ‘tanggungjawab’ dan bukan ‘akuntabilitas’ yang menjadi pokok soalnya.

Juga bagi mereka yang selama ini sering bertanya-tanya soal tatakelola bisnis, hal yang sama akan mengemuka: mengapa harus ‘regulasi diri-sendiri’ (self-regulatory) dan bukan peraturan (regulation)? Mengapa prinsip ‘inisiatif sukarela’ (voluntary initiative) dan bukan ‘terikat pada standar’ (bound to standard) yang menjadi perhatian? Pertanyaan macam ini sulit dijawab, kecuali kita mendekatinya dengan satu perspektif tertentu: kekuasaan.

Tatakelola itu tak lain soal pengaturan kekuasaan. Good governance itu soal membuat praktik kekuasaan menjadi akuntabel. Filsuf Baruch Spinoza, dalam Tractatus Politicus (dicetak 1958 ) membedakan antara potentia dan potestas. ‘Potentia’ merujuk pada kekuasaan yang melekat pada suatu entitas, termasuk ‘untuk ber-ada dan ber-tindak’; ‘potestas’ digunakan untuk menjelaskan halnya ketika ‘berada dalam pengaruh kekuasaan’ yang lain.

Seperti apa ‘potentia’ dunia bisnis? Kita tahu bisnis kini lebih digdaya daripada pemerintah dan negara. Dari 100 satuan terbesar ekonomi dunia, lebih dari setengahnya adalah korporasi. ExxonMobil, misalnya, jauh lebih besar daripada gabungan revenue 180 negara miskin di dunia ini. Bahwa uang tidak begitu saja menunjukkan kekuasaan, ia tetaplah paralel dengannya dan tentu saja, kontrol. Barang dan jasa yang kita gunakan: BBM, obat, air, transportasi, kesehatan dan pendidikan, bahkan software komputer dan tanaman di kebun kita makin berada dalam kontrol korporasi. Bahkan, kebijakan pemerintahan pun makin dikontrol oleh kepentingan bisnis atas nama pasar. Lihatlah misalnya berbagai kebijakan tentang liberalisasi, deregulasi dan privatisasi.

Namun, mengapa kita semua membiarkan hal ini? Hanya karena orang mendapatkan apa yang mereka inginkan, bukan berarti itu adalah akhir cerita: ini semua soal ‘potestas’. Dalam situasi dimana ‘potentia’ amat besar, ‘potestas’ membuat kita tak sadar bahwa kita tengah dikuasai. Absennya kapasitas kritis terhadap kekuasaan inilah yang dirujuk Gramsci (1971) sebagai ‘ada dalam egemonia (hegemoni)’. Inilah pula kuncinya mengapa kita semua satu-suara dalam riuh-rendah CSR ini.

Sejak Shell membatalkan keputusannya membuang limbah minyak dari kilang Brent Spar ke laut sebagai cerminan tanggungjawab pada lingkungan tahun 1995, kita melihat bagaimana CSR mempengaruhi kinerja korporasi secara signifikan. Ketika kritik pada praktik bisnis yang berdampak buruk pada ketimpangan global, kerusakan lingkungan, kemiskinan, diabaikannya hak-hak pekerja, perempuan dan anak-anak, reaksi bisnis adalah CSR sebagai solusi. CSR lalu identik dengan tanggungjawab, kinerja etis, lingkungan dan sosial bisnis, hubungan baik dengan parapihak (stakeholder).

Namun ketika bisnis dituntut untuk akuntabel secara sosial dan politik, mereka nampaknya berpikir lain: ketika diminta memenuhi standar perburuhan dan taat pada hukum lingkungan, mereka menolak; ketika diusulkan agar mentaati konvensi soal hak-hak asasi buruh, perempuan dan anak-anak, banyak yang mengelak. Bisnis dan korporasi lebih suka pada ide regulasi-diri-sendiri daripada diatur oleh regulasi; mereka memilih inisiatif sukarela daripada tunduk pada standar. Bahkan untuk kampanye saja, mereka menolak istilah ‘akuntabilitas sosial korporasi’ (corporate social accountability) dan memilih ‘tanggung jawab sosial korporasi’ (CSR).

Nampaknya CSR adalah bagian dari permainan kekuasaan: ia adalah produk dari kolaborasi tak-demokratis antara perusahaan multinasional dengan organisasi kampanye: yang pertama membeli ‘kedamaian dan penerimaan’ (peace and acceptability) dengan memenuhi tuntutan yang kedua (Tomkins, 2001). Beberapa organisasi masyarakat sipil yang kritis bahkan menjadi moderat ketika dihadapkan pada kampanye dan agenda CSR. Fungsi utama mereka untuk mengkritik dan menyeimbangkan peran negara dan korporasi dalam pembentukan sosial (social shaping) menjadi rusak. Alih-alih menjadi suara publik, beberapa organisasi malah menjadi juru kampanye perusahaan dan agen donor yang mempromosikan CSR. Akibatnya, kepentingan publik yang lebih luas terabaikan. Karena itu, mendesakkan CSR dengan cara yang dilakukan selama ini mungkin malah akan membawa keburukan, bukan kebaikan (Kapstein, 2001; Henderson, 2000).

Jelaslah, ‘potestas’ membuat kita semua: pemerintah, bisnis, masyarakat sipil berpikir dan (terpaksa) menyetujui bahwa tanggungjawab adalah soalnya dan CSR adalah solusinya. Padahal, bukan demikian halnya.

Sebagaimana Spinoza bilang bahwa ini semua soal kekuasaan, maka jawabannya juga ada pada kontrol atas kekuasaan itu. Satu caranya, misalnya, membuat mekanisme sehingga praktik kekuasaan bisnis bisa diukur, dikontrol, diaudit dan dibuat akuntabel melalui semacam ‘standar audit sosial’ yang disetujui bersama oleh mereka yang berkepentingan dengan kekuasaan: pemerintah, masyarakat sipil dan bisnis. Standar audit sosial ini akan lebih valid daripada model ‘CSR best practice’ yang kini populer di dunia bisnis. Mengapa?

Karena akuntabilitas itu esensial. Ukuran integritas perusahaan bukan pada kerasnya ia memukuli dadanya seraya berteriak “mea culpa” (saya berdosa) ketika ada masalah, melainkan pertanggung-gugatan (akuntabilitas)nya.

Hanya dalam semangat ini, CSR punya arti. Kalau tidak, ia hanya akan menjadi bagian dari ‘potestas’: untuk meyakinkan kita agar tunduk dalam tatakelola dan kepentingan korporasi, dan bukannya kepentingan hidup-bersama sebagai sebuah keadaban publik (public civility).

Mendorong tatakelola bisnis yang baik (good corporate governance) melalui CSR tanpa membuat kekuasaan bisnis akuntabel hanyalah sebuah klise. Tatakelola memang soal pengontrolan kekuasaan, namun ia bertujuan untuk menciptakan ruang dimana semua pihak bisa hidup dan bertindak secara akuntabel: sebuah ‘bonum commune’.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: