Dilema Tanggung Jawab Korporasi

Media Indonesia – OPINI – 23 Agustus 2005

Yanuar Nugroho

SESUDAH berbagai gebrakan melawan korupsi, kabinet SBY-JK tampaknya kini mencecar tanggung jawab korporasi. Menindaklanjuti hasil Program Penilaian Peringkat Perusahaan (Proper) 2005 yang dilansir awal bulan ini, KLH sudah mengeluarkan ancaman dini. Ia akan menggugat perusahaan berperingkat hitam dengan dakwaan pencemaran lingkungan (Media Indonesia, 9/8).

Dipantau sejak Januari 2004 hingga Mei 2005, dari 466 perusahaan ada 72 perusahaan mendapat rapor hitam (15%), 150 merah (32%), 221 biru (48%), 23 hijau (5%), dan tidak ada yang berperingkat emas. Siapa mereka itu? Ada 160 perusahaan PMA (34%), 195 PMDN (42%), dan 111 BUMN (24%) yang tersebar di berbagai sektor industri, mulai dari pertambangan, energi dan migas (24%), manufaktur, prasarana, dan jasa (54%), serta sektor pertanian dan kehutanan (22%).

Reaksi dan protes pun bermunculan dari korporasi. Mengapa? Pertama, untuk memenuhi standar (comply) itu butuh waktu. Kedua, proporsionalitas penilaian antara hasil dan upaya tidak seimbang. Tampaknya, walau perusahaan mendukung ide pemerintah untuk meningkatkan manajemen lingkungan, mereka keberatan dengan metode untuk melakukan penilaian. Satu PMA, Pfizer, menegaskan bahwa sementara PMA mungkin lebih akrab dengan standar lingkungan, PMDN dan perusahaan lokal bisa jadi tidak demikian. Keberatan dengan rapor ‘merah’ yang akan menodai citra perusahaannya, Pfizer berkilah bahwa selain butuh waktu, pemenuhan (compliance) juga butuh perubahan paradigma dan investasi yang tidak murah.

Sekilas, situasi ini kelihatan seperti pertentangan antara pemerintah vs korporasi. Tapi bagi yang menggeluti seluk beluk bisnis, di ujung refleksi akan terlihat relevansi untuk kembali mengkaji soal tanggung jawab sosial korporasi (corporate social responsibility/CSR).

Pembangunan dan CSR

Sejarah mencatat banyak negara-bangsa mengamini ide-ide demokrasi dan menerapkannya tidak saja ke tata pemerintahan (government), tapi juga ke berbagai tata kelola (governance) masyarakat. Berbagai program sosial dan regulasi ekonomi diciptakan untuk melindungi warganya. Namun, mulai akhir abad ke-20, di bawah tekanan dari lobi-lobi korporasi atas nama globalisasi, banyak pemerintahan mulai menerapkan kebijakan neoliberal. Akibatnya, pemerintah dipinggirkan dan bisnis mulai memegang kendali. Caranya? Sementara deregulasi melepaskan bisnis dari aturan, privatisasi memungkinkan mereka untuk mengelola berbagai area dalam hidup bersama yang tidak pernah mereka sentuh sebelumnya (Monbiott, 2000). Gejala ini disebut ‘pengambilalihan diam-diam’ (silent take-over). Bisnis dalam rupa korporasi menjelma menjadi institusi yang sangat dominan, yang kekuasaan dan pengaruhnya melebihi negara dan komunitas civic (Hertz, 1999).

Akibatnya, berbagai malapraktik yang dilakukan oleh korporasi berjalan terus tanpa kendali. International Amnesty (2003) dan Human Rights Watch (2004) melaporkan berbagai bisnis internasional terlibat luas dalam pelanggaran HAM di daerah operasi mereka di seluruh dunia mulai penyiksaan pekerja, penggusuran, penyingkiran paksa, menghambat buruh berserikat, melanggar hak-hak dasar pekerja perempuan, mempekerjakan buruh anak, hingga mengobrak-abrik hak-hak masyarakat adat.

Sebagai respons, konsepsi CSR digiatkan lagi kepada komunitas bisnis. Padahal, ia bukan hal baru. CSR sudah ada sebagai bagian dari strategi bisnis dalam upaya menambah nilai positif perusahaan di mata publik: memasarkan perusahaan (Kottler, 1992). Tapi, lewat gugatan ketat logika, tanggung jawab korporasi ini membuahkan dilema.

Dilema CSR

Di satu sisi, CSR merupakan klaim atas inisiatif yang menunjuk bahwa bisnis tak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham (shareholders), tapi juga untuk kemaslahatan pihak stakeholders dalam praktik bisnis, yaitu para pekerja, komunitas lokal, pemerintah, LSM, konsumen, dan lingkungan. Global Compact Initiative (2002) menyebut pemahaman ini dengan 3P (profit, people, planet). Yaitu, bahwa sementara tujuan bisnis adalah mencari laba (profit), ia seharusnya juga menyejahterakan orang (people), dan menjamin keberlanjutan hidup planet ini.

Namun, di sisi lain, pakar bisnis malah melihat CSR sebagai amoral. Konsultan bisnis Peter F Drucker dalam buku The Corporation (2004) bilang, ”Jika Anda menemui seorang eksekutif di perusahaan Anda yang ingin menjalankan tanggung jawab sosial, pecat dia. Segera.” Milton Friedman pun yakin bahwa apa yang disebut dengan CSR itu sesungguhnya amoral.
Dalam buku yang sama ia bilang, ”Perusahaan itu milik pemegang saham dan kepentingannya adalah kepentingan para pemegang saham, yaitu mencari untung. Haruskah kini perusahaan membelanjakan uang para pemegang sahamnya untuk suatu tujuan yang dianggap bertanggung jawab secara sosial, tapi tidak berhubungan dengan kepentingan para pemegang saham (yaitu mencari untung) itu? Jawabnya, tidak.” Bagi Friedman, hanya ada satu ‘tanggung jawab sosial’ para eksekutif perusahaan: mencari untung sebanyak-banyaknya. Inilah imperatif moral bisnis.

Maka, eksekutif yang menempatkan upaya-upaya sosial dan perlindungan lingkungan lebih tinggi dari upaya-upaya mencari untung (yang mencoba bermoral) sesungguhnya bertindak amoral. Dalam logika ini, maka CSR hanya bisa ditoleransi ketika ia tidak tulus dijalankan. Eksekutif perusahaan yang memanfaatkan nilai-nilai sosial dan lingkungan sebagai cara untuk memaksimalkan laba pemegang saham, bukan demi nilai itu sendiri, tidak bersalah.

Seperti menempatkan gadis cantik di depan mobil untuk menjual mobil, tujuannya bukan mempromosikan kecantikan, melainkan menjual mobil. Niat baik bisa dipakai untuk menjual. Good intentions can sell goods. Munafik? Munafik justru baik ketika ia memenuhi misinya (mencari untung). Kebaikan moral, sebaliknya, justru menjadi amoral ketika ia tidak membawa untung bagi perusahaan. Begitulah logika ketat yang dipakai Friedman dan Drucker.

Atas dilema ini, Anita Roddick (2004) menuduh ‘agama akumulasi laba’ yang dihembuskan oleh neoliberalisme sebagai biang keladi. Paham ini memaksa orang baik di korporasi untuk melakukan hal-hal tak baik demi laba: ‘Untung di atas segala-galanya’. Karena harus menggenjot laba, apa pun menjadi sah untuk tujuan itu, mencemari lingkungan, menggunakan buruh anak, atau memecat ribuan buruh.

Inilah mengapa gagasan CSR membutuhkan pemikiran kembali yang sungguh serius. Hemat saya, akuntabilitas korporasi harus menjadi inti CSR, karena akuntabilitas berkaitan dengan kontrol atas praktik kekuasaan, sementara tanggung jawab hanya bertumpu pada tindakan voluntaristik. Akuntabilitas bisa dituntut jika ia tidak dilaksanakan, sementara tanggung jawab sosial paling jauh hanya bisa dikecam jika ia absen.

Dan lebih penting lagi, target akuntabilitas bisnis ini juga lebih jelas, yakni membuat seluruh praktik bisnis tidak hanya bertanggung jawab secara sosial, tapi juga akuntabel dan demokratis. Membuat standar audit sosial atas praktik bisnis, misalnya, adalah salah satu cara di antara banyak yang lain, seperti yang sudah dilakukan melalui Proper.

Maka, jika KLH serius menuntut perusahaan yang berperingkat hitam dan menegur yang merah dalam Proper 2005, itu adalah upaya menuntut akuntabilitas, dan bukan sekadar tanggung jawab.(*)

About these ads
  1. Wednesday, 13 June 2007 at 5:45 am | #1

    May I add you into my link?

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 36 other followers

%d bloggers like this: