Melawan Neoliberalisme

Wednesday, 2 February 2005 Leave a comment Go to comments

Media Indonesia – OPINI – 2 Pebruari 2005

Catatan: Versi yang dimuat di Media Indonesia (di link ini) sangat buruk editingnya, sehingga merubah banyak makna dan membingungkan. Posting ini adalah versi aslinya.

Yanuar Nugroho

Perhelatan itu baru saja usai. Forum Sosial Dunia (World Social Forum) yang kelima diselenggarakan di Porto Alegre, Brasil (26-31 Jan 2005) dan dihadiri oleh ribuan aktivis LSM dari seluruh dunia (termasuk belasan dari Indonesia). Di perhelatan itu, 11 tema besar diusung dan digagas dalam ratusan lokakarya dan seminar paralel. Intinya satu, mendengungkan dan mendesakkan cita-cita “Another world is possible” – bahwa sebuah dunia yang lain, yang lebih adil dan damai, itu mungkin.

Dengan berbagai turunannya dalam rupa forum-forum sosial di tingkat regional dan bahkan lokal, FSD menjadi fenomena gerakan sosial masyarakat sipil hari-hari ini. Di Indonesia sendiri, beberapa kelompok tengah menggagas kemungkinan menyelenggarakan Forum Sosial Indonesia (FSI). Tentu selalu ada pro dan kontra di kolong langit ini –dan gagasan FSI bukanlah perkecualian. Namun mungkin baik jika saat ini, sesudah perhelatan di Porto Alegre ini usai, kita memikirkan kembali soal-soal alasan adanya (raison d’etre) forum-forum semacam ini. Kalau tidak, ia hanya akan menjadi ‘kecelakaan sejarah’ gerakan sosial itu sendiri.

Alternatif
Susan George, seorang rujukan kondang dari Inggris, mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir ini forum-forum sosial telah berhasil mengubah lanskap politik dunia (The Guardian, 15/10/04). Berawal dari Porto Alegre, Brasil tahun 2000, FSD pertama-tama dan terutama ditujukan untuk menantang gagasan neoliberal yang didoktrinkan melalui Forum Ekonomi Dunia (FED) di Davos. Sejak itu, ide akan forum sosial ini beranak-pinak dan berbagai forum sosial lokal dan regional bermunculan di berbagai negara dan kawasan.

Namun, ibarat pertempuran yang diriuhkan dengan pekik perang melawan neoliberal, dalam perjalanannya hingga FSD kelima ini nampaknya malah pasukan neoliberal Davos cenderung terlupakan karena dianggap tidak relevan dengan gagasan ‘another world is possible’ itu. Padahal, mereka masih ada di sana. Modal, ideologi dan berbagai aturannya masih menguasai dunia dan bahkan menciptakan kesenjangan sosial yang makin besar, melawan demokrasi dan membawa seluruh penghuni planet ini ke jurang kehancuran. Ideologi Davos telah menciptakan apa yang disebut ekonom profetik Indonesia B. Herry-Priyono (2004) sebagai ‘korpokrasi’, yaitu kontrol dan pembentukan hidup bersama kita oleh karakteristik akumulasi laba dari korporasi-korporasi (raksasa dan transnasional) yang kini kekuasaannya sudah melebihi negara (Basis, 06/04).

Begitu mengerikankah neoliberal ini? Sampai-sampai Professor Klaus Schwab, pendiri dan ketua eksekutif FED, menutup pertemuan di Davos, Swiss (26-30 Jan 2005) dengan mendesak dan mengingatkan agar para pemimpin ekonomi dunia menjalankan “tanggung jawab pribadi, tanggung jawab global dan tanggung jawab pada generasi selanjutnya.”. Hanya dengan itu, menurutnya, dunia ini bisa dipertahankan. Jelas tak ada yang baru dengan apa yang diucapkan Prof. Klaus. Semua orang tahu itu. Tapi bahwa itu diucapkan pendukung sejati neoliberal, jelas ‘ada apa-apa’nya. Karena, dalam ideologi neoliberal “satu-satunya tanggung jawab bisnis adalah memupuk laba sebanyak-banyaknya”, demikian sabda Friedman (2002), sang guru ekonomi yang banyak dirujuk kapitalis modern saat ini.

Dalam Lugano Report (1999), dituturkan oleh Susan George bahwa kini atmosfir pun dikorbankan demi keuntungan jangka pendek dari ekonomi industri BBM; keragaman hayati global berkurang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak enampuluh lima juta tahun yang lalu. Pendeknya seluruh ekosistem dunia dalam bahaya kehancuran. Maka, bahkan kapitalis yang paling cerdas pun harus menyadari bahwa akumulasi laba tanpa tanggung jawab ini tidak bisa diteruskan. Namun, laporan Lugano itu mengatakan, “…tak ada manfaatnya meminta korporasi transnasional mengurangi praktik itu – maka kita harus melawannya.”

Kita -tahu bahwa ‘globalisasi’ adalah istilah yang diciptakan untuk menyampaikan harapan tentang situasi dunia yang ‘inklusif dan terintegrasi secara ekonomi’. Tak ada yang salah dengan ide itu, tetapi fakta bicara lain. Di ruang-waktu yang diremuk gagasan neoliberal ini, ‘globalisasi’ telah menjadi harapan semu yang justru berarti sebaliknya: penolakan dan peminggiran ratusan juta orang yang hanya bisa sedikit berkontribusi –atau malah tak bisa berkontribusi—pada produksi dan konsumsi planet ini. Dan ini dilakukan dengan sangat efektif melalui gagasan sederhana namun kejam: komodifikasi (artinya penjual-belian) atas hampir semua hal.

Lima tahun terakhir ini kita menyaksikan bagaimana privatisasi, salah satu pilar globalisasi, telah secara sistematis mengubah status kita dari ‘warga negara’ (citizen) menjadi sekedar ‘konsumen’ (consumer) dalam berbagai aspek hidup. Ambillah contoh air, jasa pendidikan, atau jasa kesehatan. Dan lihatlah bagaimana komersialisasi lewat privatisasi atas aspek-aspek ini telah merajam hidup banyak orang miskin yang tidak punya akses terhadapnya. Laporan Badan Pembangunan Dunia PBB (2004) mengatakan bahwa bagi lebih dari tiga milyar manusia di muka bumi ini, tidak punya uang berarti tidak punya akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan dan air – dan karenanya praktis tidak punya akses terhadap hidup!

Kini kita bisa melihat mengapa forum-forum sosial sangat menentang pandangan Davos tentang globalisasi. Tapi tantangan terhadap tentangan ini juga sangat serius. Pertama, tentu para kamerad FSD tidak boleh melupakan fakta bahwa punggawa neo-liberal masih ada di sana dan bahkan kini menjadi lebih digdaya dari sebelumnya. Kedua, karena itu harus ada strategi yang lebih baik untuk secara efektif memobilisasi gerakan ini hingga kesetimbangan poros kekuatan itu sendiri berubah sebagai syarat perlu mengubah tatanan dunia yang tak adil ini.

Strategi
Tak bisa disangkal, sejak Porto Alegre 2000 hingga 2005, forum-forum ini berhasil menyediakan ruang bagi diskusi dan debat atas berbagai pandangan anti neoliberal. Forum-forum ini telah memberi masukan berharga bagi berbagai gerakan sosial dengan analisis yang tajam dan usulan-usulan aksi. Dan dunia menyaksikan bahwa hari-hari ini, gerakan anti privatisasi dan penghapusan utang, misalnya, telah meluas seluas bola dunia. Kita mungkin masih ingat bagaimana jutaan orang berdemonstrasi di seluruh penjuru bumi menentang perang AS atas Irak. Jelas, kita semua tahu bahwa demonstrasi itu sendiri tak bisa menghentikan perang, tetapi bahwa harian macam New York Times menyebutnya sebagai “adidaya kedua” (the second super-power) (17/02/03), itu adalah capaian tersendiri untuk sebuah gerakan yang baru berumur lima tahun – jika kita hitung sejak ‘perang’ melawan WTO di Seattle, November 1999.

Maka, pasca perhelatan di Porto Alegre ini, kita nampaknya perlu menerapkan semangat, gairah dan kebulatan tekad yang sama atas ‘peperangan’ melawan para punggawa neoliberal itu. Masing-masing kita harus punya daftar ‘medan perang’ itu, dimana kita punya segumpal keyakinan kita akan ‘menang’. Memperhatikan kinerja dunia saat ini nampaknya daftar itu akan mencakup, misalnya, kontrol atas praktik korporasi melalui audit sosial; akuntabilitas bisnis; redistribusi kesejahteraan; penghapusan hutang negara-negara miskin; penolakan atas rekayasa genetik makhluk hidup dan menarik keluar berbagai layanan dasar seperti air dan kesehatan dari WTO dan GATS. Daftar ini masih akan panjang – apalagi jika selain melawan watak ‘akumulasi laba’ korporasi kita juga menghadapi sifat ‘otoritarian represif’ negara. Tetapi, yang terpenting adalah menentukan medan perang yang bisa kita menangkan. Ini penting, karena resistensi dibangun atas kemenangan-kemenangan, walaupun kecil.

Yang tidak kita perlukan adalah ritual-ritual yang kini menjadi jargon kosong. Kita memang membutuhkan semacam platform untuk menentukan ke arah mana kita bergerak (tanggungjawab ekologis, keadilan sosial, hak asasi manusia, demokrasi, dll.) dan apa yang kita lawan (kemiskinan, perang, rasisme, privatisasi serampangan, konsumerisme, dll.). Tapi, pengulangan tema-tema ini jelas bukanlah fungsi utama forum-forum sosial. Peran sebuah forum sosial seharusnya adalah untuk mengidentifikasi komunitas civic atau kelompok-kelompok masyarakat sipil (baik di level global, regional, atau lokal) yang bekerja dalam isu yang serupa dan menghubungkan mereka sebelum forum itu dimulai sehingga mereka bisa menentukan agenda mereka sendiri dan, ketika akhirnya bertemu di forum, tinggal menjalankannya.

Kita sudah melihat bagaimana banyak orang dari akademisi hingga politisi dari hari ke hari makin yakin dan berani bilang, bahwa organisasi masyarakat sipil (untuk tidak semata menyebut organisasi ‘non-pemerintah’, karena ada ‘non-’ yang lain, misalnya ‘non-bisnis’) adalah salah satu aktor penting dalam menentukan kebijakan pembangunan. Banyak universitas sudah membuka program studi tentang pembangunan dengan paradigma yang lebih progresif. Banyak badan publik membuka pintu dialog dengan berbagai organisasi masyarakat sipil. Makin banyak lulusan perguruan tinggi yang bermutu yang secara sengaja memilih meniti karir di ‘jalur’ organisasi masyarakat. Sebagai sebuah ‘sektor kerja’, dunia organisasi masyarakat sipil sedang dan pasti akan terus berkembang.

Studi terkini menyebutkan bahwa sektor ini secara global bernilai sekitar 1 triliun dollar dengan pekerja dan aktivis sejumlah 19 juta orang (Sustainability.com, 2003). Tak hanya itu, indikator pembangunan dunia menyebutkan bahwa organisasi masyarakat sipil di negara maju telah menyalurkan hampir 10,5 milyar dollar hibah ke mitra-mitranya di negara-negara berkembang tahun 2001. Ini wajar karena 83.6% organisasi masyarakat sipil yang berorientasi internasional ada di negara maju (World Development Indicator, 2003). Hal inilah yang harus dimanfaatkan sebagai strategi untuk membuat aliansi-aliansi yang makin bermutu dan produktif. Karena, tak bisa disangkal, soal kemandirian finansial organisasi masyarakat di negara-negara berkembang masih sangat rendah. Maka memang perlu ‘inovasi manajerial dan strategik’ yang lebih setara dan progresif.

***

Semoga para aktivis (termasuk dari Indonesia) yang hadir di FSD kelima kemarin ini menyadari arti keberadaan perhelatan itu sendiri sebagai sebuah strategi. Lebih penting lagi, menyadari bahwa perjuangan organisasi masyarakat butuh strategi yang lebih dinamis. Dalam pengamatan saya yang terbatas, perhelatan di Porto Alegre ini berbeda dengan FSD-FSD sebelumnya. Bedanya adalah pada keberanian untuk mengurangi sebanyak mungkin sesi pleno yang biasanya penuh dengan ‘umbaran jargon’. Lebih banyak konsentrasi dan energi difokuskan pada seminar dan lokakarya, dan tentu ini baik untuk menyusun strategi bersama.

Tentu saja, semoga forum sosial yang akan diadakan di Indonesia tahun ini (kalau jadi) juga menggunakan strategi yang tidak hanya sama tapi lebih dinamis. Karena, kita tahu setelah perhelatan ini usai, gairah saja tak akan cukup. (*)

  1. Sunday, 23 December 2007 at 8:28 pm

    bank bca punya tagihan 60 trilyun, dijual cuma 5 trilyun. privatisasi akal-akalan.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: