Akuntabilitas

TEROPONG – Mingguan Hidup, November 2004

Yanuar Nugroho

Sampai hari ini, masih ramai soal Teluk Buyat. Konon kabarnya, dari tambang emas yang dikelola oleh PT. Newmont Minahasa Raya itu, dibuang ke laut lebih dari 2.000 ton tailing atau limbah tambang yang mengandung logam berat setiap harinya. Akibatnya, lebih dari 100 warga Buyat, Ratatotok, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, menderita penyakit Minamata, yaitu kerusakan saraf. Mereka menderita gatal-gatal dan kejang pada tubuh, kemudian muncul benjolan. Benjolan yang muncul dalam banyak varian pada sejumlah penderita, yakni di tangan, kaki, tengkuk, pantat, kepala atau payudara ini diduga sebagai akibat kontaminasi logam berat arsen dan merkuri yang mencemari Teluk Buyat dari PT NMR .

Dua penelitian dilakukan. Yang pertama, segera setelah kasus ini mengemuka. Dan hasilnya aneh bin ajaib. Menurut penelitian itu, tidak kuat bukti untuk menuduh PT Newmont mencemari Teluk Buyat. Malah, bisa jadi Teluk Buyat malah tercemari logam berat akibat ulah masyarakat penambang liar dan gurem. Muncul protes dari masyarakat luas. Dan karena ketidakpuasan itu, Tim Terpadu dibentuk untuk melakukan penelitian kedua. Senin kemarin (8/11/2004), temuannya diumumkan. Intinya, PT NMR bertanggungjawab atas pencemaran Teluk Buyat. Kembali protes dan kegusaran muncul, tapi kini dari PT NMR. Sektor bisnis pun, khususnya eksplorasi dan pertambangan, diam-diam mendukung protes PT NMR. Dan bisa diduga, soal ini tak akan berhenti di sini.

Apa yang bisa kita pelajari? Setidaknya satu: praktik bisnis tidak bisa dianggap selalu membawa manfaat. Sementara di satu sisi benar bahwa manfaat itu ada, harus ada kemauan melihat dampak-dampak negatifnya. Tak ada satu pun hal yang inheren baik –atau buruk—di bawah kolong langit ini. Kasus Buyat menunjukkan paradoks itu. Emas yang sering menjadi simbol agung misteri cinta (karena itu banyak cincin kawin terbuat dari emas), bagi warga Buyat dan daerah pertambangan lainnya, adalah lambang penghisapan dan perusakan lingkungan yang membawa penderitaan tiada henti bagi mereka.

Persoalannya, hemat saya, adalah akuntabilitas. Dan di antara benang ruwet akuntabilitas itu, tersembunyi soal kekuasaan. Dalam bisnis, kekuasaan itu punya wajah sangat jelas: uang. Sekuat apa ia?

Untuk menjawab, mari kita ajukan pertanyaan praktis berikut: berapa besar sih, gaji yang layak diterima seorang pimpinan puncak perusahaan (Chief Executive Officer, CEO) di Indonesia? Wall Street Journal punya jawaban itu. Per 5 Maret 2003, umumnya seorang CEO perusahaan besar di Indonesia rata-rata bergaji pokok Rp1,78 miliar per tahun. Kisaran gajinya, terendah Rp1,39 miliar dan paling tinggi Rp4,8 miliar. Di Jakarta, angka itu lebih tinggi. CEO di Jakarta menerima gaji pokok rata-rata Rp1,98 miliar per tahun. Kisarannya, paling rendah Rp1,55 miliar dan paling tinggi Rp5,37 miliar .

Nah, jika untuk gaji saja perusahaan mampu membayar setinggi itu, mengapa tidak hukum dan aturan dibeli untuk memuluskan sebuah praktik bisnis? Mengapa tidak kebutuhan orang direkayasa sehingga mengubah ‘kurva permintaan’ dalam ‘pasar’? Dengan logika ini, maka soal pembuangan limbah, upah buruh atau hak konsumen mendapat informasi yang layak tentang sebuah produk, tak lebih rumit dari sebuah urusan bisnis biasa sehari-hari: jual-beli. Inilah jantung soal akuntabilitas.

Soalnya tidak hanya bisnis, tapi jauh lebih luas dari itu. Tengoklah soal korupsi. Bak budaya, ia bagian dari keseharian. Berderet contoh bisa dikemukakan: mulai mengurus KTP, SIM, paspor dan surat-surat lainnya. Bahkan, saat melaporkan peristiwa kejahatan di kantor polisi. Maka tak perlu kaget kalau kita mendengar pengumuman Transparansi Internasional tentang hasil ‘kejuaraan’ korupsi dunia tahun 2004. Kalau no. 145 adalah negara terkorup, Indonesia ada pada no. 133 dalam laporan itu. Yang optimis mungkin akan bilang, bahwa ini setidaknya ‘peningkatan’ bagi Indonesia dari status runner-up negara terkorup dalam laporan sebelumnya.

Menurut B. Herry-Priyono (2003), korupsi itu bukan semata soal budaya. Ia adalah soal ekonomi-politik dalam pembangunan. Tak hanya soal watak korup pegawai pemerintah yang terlibat, tetapi juga terutama watak penyuap para pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (2001) mengakui bahwa alokasi dana untuk upah buruh hanya 10% dari seluruh pengeluaran rata-rata semua perusahaan. Sedangkan untuk biaya siluman 30%. Artinya, dibanding uang untuk membayar buruh secara legal, jauh lebih besar biaya ilegal yang dikeluarkan perusahaan untuk menyuap institusi/pejabat pemerintah sipil dan dan membayar militer.

Maka, kalau pemerintah SBY-JK membuka front perang melawan korupsi, semoga tidak keliru menentukan sasaran tembaknya. Pertama mungkin pegawai pemerintah yang korup. Namun kedua, dan justru lebih penting, adalah watak penyuap pelaku bisnis. Sementara menyasar yang pertama pun nampaknya tidak mudah, mentargetkan yang kedua nyaris muskil.

***

Penulis adalah kandidat doktor dalam kajian kebijakan iptek dan bisnis pada PREST (Institute for Policy Research in Engineering, Science & Tehcnology) di the University of Manchester, Inggeris dan direktur pada the Business Watch Indonesia (BWI), Surakarta

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: