Meneropong Kebijakan Informasi Kita

Thursday, 4 November 2004 Leave a comment Go to comments

Media Indonesia – OPINI – 4 Nopember 2004
Yanuar Nugroho

JIKA saja teknologi informasi (TI) dan komunikasi tak semaju hari ini, pelantikan SBY-JK sebagai Presiden dan Wapres RI, serta pengukuhan Kabinet Indonesia Bersatu yang baru lalu tak akan mendapatkan liputan media seluas bola dunia.

Peristiwa itu memang sudah berlalu dua pekan yang lalu. Tapi, fenomena itu memberi kita pelajaran berharga saat kita memasang mata dan telinga atas kinerja kabinet SBY-JK. Pertama, kemajuan TI membuat pemerintahan yang baru berumur beberapa hari sudah menjadi pusat perhatian dunia. Namun, kedua, dalam sentral perhatian itu, tak jelas lagi mana harapan dan mana realitas. Keduanya campur aduk dalam persepsi penerimanya. Padahal, persepsi menentukan aksi, for better or worse.

Francis Bacon (1561-1626), seorang filsuf Inggris pernah bilang: ”Pengetahuan itu kekuasaan.” Mungkin karena sadar akan hal itu, dulu di zaman Soeharto berkuasa, informasi diatur agar ‘pengetahuan tentang yang benar’ bisa dikendalikan. Maka, dibentuklah institusi bernama Departemen Penerangan.

Waktu Gus Dur menjadi presiden, departemen ini ditutup. Banyak yang bersorak, karena departemen ini dianggap ada di belakang semua upaya pemberangusan kebebasan informasi melalui institusi bredel sejak zaman Soeharto. Setelah itu, media massa menjamur. Tapi, dengan makin banyaknya media massa, makin bingung juga orang awam memilah informasi. Lalu muncullah lembaga yang lebih ‘canggih’, namanya Kementerian Negara Informasi dan Komunikasi. Sayang, prestasi kementerian ini biasa-biasa saja. Mungkin juga karena tak ada job description yang jelas dari sang presiden. Yang justru terlihat adalah kontroversi.

Apa yang kita lihat? Tiga pemerintahan dengan tiga pendekatan berbeda terhadap informasi. Apa yang kita pelajari? Tidak banyak. Tanpa diberi tahu pun kita mengerti bahwa informasi itu penting. Yang mungkin jarang kita sadari adalah: saking pentingnya, informasi dan TI sudah menjadi salah satu sumber (loci) kekuasaan di zaman modern ini.

***

Bagaimana informasi dilihat? Ada tegangan tak kunjung henti antara dua pendapat dalam tradisi ilmu informasi.

Yang pertama adalah mereka yang menganut pendapat bahwa heterogenitas pengetahuan akibat dibebaskannya akses informasi itu membahayakan. Mereka percaya bahwa pengetahuan akibat informasi di luar versi resmi akan menimbulkan keresahan dalam hidup sosial dan politik. Karena itu, kebijakannya adalah sebisa mungkin mengembalikan semua aspek dalam satu versi informasi dan pengetahuan (inklusi).

Di sisi lain, adalah mereka yang utopian, yang melihat persis sebaliknya. Kalau diperas, pendapat mereka kira-kira berbunyi, ‘tak ada yang lebih baik bagi kemajuan di masa depan kecuali melalui teknologi’. Karena itu, mereka juga disebut kaum neofuturis (Wilhelm, 2000). Perkembangan dunia saat ini, terutama fenomena globalisasi yang bertumpu pada kemajuan TI, sering dirujuk sebagai pembenaran oleh para neofuturis.

Sejalan dengan gagasan Foucault dalam Strategies of Power, L’Express (1988) perkembangan semua cabang ilmu pengetahuan (termasuk TI) tidak bisa dilepaskan dari praktik kekuasaan karena sains sendiri sudah menjadi institusi kekuasaan. Kekuasaan apa? Kekuasaan yang tak saja membuat kita bisa mengatakan sesuatu dengan pasti tanpa bisa disalahkan, tetapi juga kekuasaan yang memungkinkan kita memaksakan sesuatu itu pada orang lain, suka atau tidak, sadar atau tidak. Contohnya? Lihatlah berbagai advertensi sembrono yang menghiasi lembaran koran atau layar televisi kita.

Maka, kini kita bertemu dengan wajah ambivalen informasi dan TI. Dari proses pembentukan informasi, bukan TI sendiri yang menjadi masalah, melainkan di tangan kekuasaan seperti apa. Dari sini juga menjadi jelas bahwa perkara teknologi bukan sekadar soal keterampilan teknis, melainkan kepekaan terhadap praktik-praktik kekuasaan yang punya konsekuensi sosial. Jelas, pada kekuasaan yang melekat secara inheren pada informasi dan penguasaan TI, perkaranya adalah bagaimana ia diatur dalam sebuah tata kelola (governance).

***

Merujuk McLuhan, tampaknya ada dua area dalam kebijakan (teknologi) informasi kita yang perlu dibenahi. Yang pertama adalah teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana (medium), yang kedua adalah isi informasi (message).

Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi India, Dayanidhi Maran menyatakan bahwa pemerintah India merencanakan membebaskan penggunaan pita frekuensi 2,4GHz pada publik agar berbagai aplikasi sosial seperti e-education, e-medicine, dan e-governance melalui akses komunikasi berkecepatan tinggi yang bekerja pada frekuensi itu dimungkinkan. Hemat saya, ini langkah bijak yang tak perlu menjadi malu bagi kabinet SBY-JK untuk menirunya. Mereka yang berkecimpung dalam dunia Telematika dan TI di Indonesia, seperti para pengusaha warnet, tahu persis rahasia umum bahwa tidak dibebaskannya pita 2.4 GHz lebih berkait pada aspek finansial dari perizinan (biaya siluman, suap, dll) ketimbang faktor strategis (pertahanan) seperti yang didengung-dengungkan. Membebaskan pita ini akan lebih banyak membawa manfaat ketimbang mudarat karena mendorong inisiatif masyarakat yang lebih luas. Ini agenda pertama dalam kerangka medium.

Agenda kedua adalah secara proaktif mendorong pemanfaatan TI yang lebih luas di masyarakat. Dan untuk melakukannya, doronglah penggunaan perangkat lunak nonkomersial berbasis open source ketimbang software komersial. Tak mau dianggap pembajak, Universitas Surabaya terpaksa membayar Microsoft atas semua varian Windows yang digunakan mahasiswa dan karyawannya senilai lebih dari 50 ribu dolar AS. Jelas, tak ada salahnya jujur. Namun jangan lupa, yang akan mengeruk laba adalah Microsoft. Maka, ketimbang menghamburkan uang untuk membeli lisensi, atau membuat aturan untuk menakut-nakuti pembajak software dengan sanksi yang juga bak macan ompong dalam kenyataan, lebih baik mendorong rakyat menggunakan open source macam Linux dan sebagainya. Memperkenalkan e-governance tidak identik dengan meng-install Windows dan Microsoft Office di kantor-kantor pemerintahan, bukan?

Jika dua agenda dalam lingkup medium ini saja dilakukan, sudah akan banyak turunannya.

Dalam lingkup message, tampaknya pemerintah harus bekerja lebih keras dan mungkin mengambil risiko tidak menjadi populer. Mengapa? Karena agenda ini menyangkut isi informasi.

Tak ada salahnya mempunyai banyak media cetak. Tak ada salahnya pula punya beragam acara mulai dari telenovela, opera sabun, sampai sinetron misteri di banyak TV swasta kita. Tapi, lihatlah bagaimana selera kita terbentuk melalui berbagai tayangan dan acara, minat anak-cucu kita direkayasa melalui iklan, konsumerisme diembuskan berlebihan dan irasionalitas diagung-agungkan melalui media hari-hari ini. Apa yang luput dari serbuan media? Tak ada. Apa yang bisa mengkritik media? Tak ada juga, karena kritik akan segera disalahartikan menjadi upaya mengekang. Soalnya, kita tidak punya otoritas publik yang bisa mengatakan ‘cukup sudah’ pada jenis-jenis informasi yang disediakan macam itu. Yang kita punya mungkin cuma Badan Sensor yang mengurusi film tertentu boleh ditonton siapa. Padahal dampak negatif informasi yang eksesif jauh lebih mengerikan ketimbang film.

Apa yang dimaksud dengan ‘badan publik’ dalam hal ini bukan semata-mata ‘negara’, tetapi dewan perwakilan dari mereka yang peduli dengan apa yang dibaca, didengar, dan ditonton masyarakat. Saya tak ragu mengusulkan dibentuknya semacam Dewan Informasi dan Komunikasi yang akan membantu pemerintah mengkritisi apa yang dibaca, didengar, dan dilihat. Dan mengkritisi, jangan salah, bukan berarti mengekang, menyensor, atau membredel. Melainkan, memberikan kritik dan evaluasi dan mengajukan usulan-usulan regulasi. Apakah DPR dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak bisa menjalankan fungsi ini? Bisa, tetapi tidak cukup.

Sebagian kalangan telematika Indonesia memandang kabinet SBY-JK tidak punya visi jelas tentang soal TI dan komunikasi. Ada dua kementerian yang bisa dikaitkan, Departemen Perhubungan dan Kementerian Informasi dan Komunikasi. Jika kedua agenda di atas bisa dialamatkan, mungkin soal-soal medium lebih pas dialamatkan ke Ditjen Postel di bawah Departemen Perhubungan dan soal-soal message ke Kementerian Infokom. Jelas, tumpang-tindih di beberapa aspek (misalnya soal penggunaan frekuensi, perangkat berlisensi, atau open source) tak akan bisa dihindari. Atau, mengapa tidak mencoba melihat alternatif memindah Direktorat Jenderal Postel dari Dephub ke Kementerian Infokom? Orang tua kita bilang, ukur dua kali, potong sekali. Usulan ini adalah sebuah awal yang perlu digagas lebih lanjut. Mumpung, belum telanjur salah menggariskan kebijakan.

(*)

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: