Kepemilikan Intelektual – Saat Manusia Bermain sebagai Tuhan

Friday, 12 September 2003 Leave a comment Go to comments

TEROPONG, Mingguan Hidup, September 2003

oleh Yanuar Nugroho

Saat ini, uang menentukan hidup mati seseorang. Makin sedikit anda punya uang, makin sedikit pula kesempatan anda untuk hidup di bumi ini. Suka atau tidak, ini sebuah fakta. Setidaknya, kini kita hidup dalam sebuah dunia dimana mati atau hidup bukan lagi sesuatu yang ‘alamiah’, melainkan ‘bisa dibuat’.

Pada tahun 2002, WHO menggambarkan bagaimana berbagai penyakit memangsa hidup. Empat juta orang mati karena infeksi saluran pernapasan; 2,2 juta kehilangan nyawa karena tipus-kolera-disentri; 1,7 juta jiwa melayang karena TBC; 1 juta tewas karena malaria dan 900.000 meninggal karena demam berdarah –sementara 3 juta lainnya mati karena AIDS.
Inikah ‘kehendak Tuhan’? Di ujung renungan, sulit saya mengiyakan. Dari tahun 1975 hingga 1996 ditemukan 1.223 jenis obat baru, namun hanya 13 di antaranya dibuat untuk menangani berbagai penyakit tropis yang merenggut jutaan jiwa seperti malaria, tipus-kolera-disentri, demam berdarah, dll. Sisanya? Adalah obat anti-gemuk, penghalus kulit wajah, penghilang kerut, dan berbagai obat-kosmetik lainnya. Porsi terbesar dana untuk riset obat-obatan dilakukan untuk riset kosmetik, anti-gemuk dan kecantikan. Tahun 1998, dari 70 milyar dollar alokasi riset obat, hanya 300 juta dollar (0,43%) diperuntukkan riset obat AIDS dan 100 juta dollar (0,14%) untuk riset obat malaria (The Economist, Nov. 10, 2001). Maka mari kita bertanya lagi: inikah ‘kehendak Tuhan?’

Kecuali kita mengakui bahwa kesehatan adalah sebuah arena pencarian untung, kita tidak akan bisa memahami fenomena yang nampak seperti ‘kehendak Tuhan’ di atas. Ini semua terkait dengan akumulasi kekuasaan dan uang yang –demi dirinya sendiri—mengorbankan semua hal. Fakta ini tak terbantah: di tahun 1999, dari total 33 juta penderita HIV/AIDS di dunia, 26 juta diantaranya berada di Afrika. Namun, pasar obat-obatan di sana hanya 1,3% dari total pasar obat dunia. Mengapa? Karena mereka tak mampu membeli obat-obat paten yang dilindungi oleh hak atas kepemilikan intelektual (HAKI).

Di Cancun, Mexico, 10-14 September 2003 ini, masalah HAKI dan kesehatan ini menjadi salah satu topik pembicaraan dalam pertemuan ke-5 Tingkat Menteri Negara Anggota WTO. Inti soalnya adalah bagaimana agar persoalan paten ini tidak menyulitkan penyediaan obat yang dibutuhkan di negara miskin –sementara pada saat yang sama tetap menjaga berlakunya sistem paten untuk kepentingan penyediaan dana bagi penelitian dan pengembangan obat baru.

Apakah dua tujuan ini berjalan seiring, atau saling bertentangan satu-sama-lain? Mari kita cermati.

Fleksibilitas yang termuat dalam WTO untuk persoalan HAKI seperti’compulsory licensing’ atau lisensi wajib memang dinyatakan secara eksplisit. Pemerintah di satu negara dapat mengeluarkan lisensi wajib untuk memungkinkan diproduksinya obat di negaranya dibawah syarat tertentu yang menjaga kepentingan pemilik paten. Selain itu, ‘parallel importing’, atau impor paralel –yakni dimana sebuah produk yang oleh pemilik paten dijual lebih murah di satu negara akan diimpor ke negara lain tanpa ijin pemegang paten—juga dimungkinkan.

Nampaknya memang fleksibel bukan? Jangan salah. Dengan berbedanya hukum tiap negara, impor paralel belum tentu dimungkinkan. Selain bahwa kesepakatan mengenai HAKI menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa membawa soal ini ke WTO, fleksibilitas ini tidak punya kekuatan hukum mengikat. Acapkali, fleksibilitas hanya dimanfaatkan untuk memperkuat posisi tawar –misalnya, ancaman lisensi wajib dapat mendorong pemegang paten menurunkan harganya.
Hampir semua anggota WTO dari negara berkembang mendesakkan klarifikasi dilakukan karena konsekuensinya sangat penting –hidup dan mati.

WTO tampak mendua. Dalam sebuah deklarasi dikatakan bahwa HAKI perlu diterapkan untuk mendukung terciptanya kesehatan publik dengan penyediaan akses pada obat. Di sisi lain, para anggota WTO masih tidak sependapat untuk mengijinkan negara yang tak bisa memproduksi obat untuk mengimpornya di bawah skema lisensi-wajib (peroalan “Paragraf 6” dari KTM WTO Doha, 2001). Jelas, implikasinya besar bagi negara yang tak bisa membuat obat. dan karenanya butuh impor produk generik.

Bagaiamanapun perdebatan itu berlangsung, industri farmasi global terus melaju dan kini besarannya mencapai 300 milyar dolar. The Businessweek (2003) melaporkan bahwa saham perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri kesehatan menjadi saham favorit yang diincar untuk investasi di tahun 2003 ini.

Karena itu, persoalan HAKI dalam kaitannya dengan kesehatan memang tidak mudah. Apalagi nampaknya, industri kesehatan selama ini berpihak hanya pada mereka yang kaya –pasar obat di AS dan Kanada hanya mencapai 36.1% dari total-dunia disusul Eropa (29%) dan Jepang (15,9%). Negara-negara miskin menyusul –Amerika Latin (7,7%;), Asia minus-Japan (7,3%), Timur Tengah (1,9%); Afrika (1,2%) dan Australia-Pasifik (0.9%).

Melihat semua angka-angka itu, nampaknya kita, manusia, sedang melakukan sesuatu yang sangat berbahaya –mempermainkan hidup-mati orang lain demi laba. Kita sedang bermain sebagai Tuhan. Mari kita hentikan. (*)

  1. andrianto
    Wednesday, 16 April 2008 at 7:46 am

    saya mahasiswa fakultas hukum Universitas Pelita Harapan
    yang akan menulis skripsi tentang impor paralel….

    bisa saya minta tolong diberikan rekomendasi buku atau artikel yang berhubungan dengan topik yang akan saya bahas tersebut….

    terima kasih sebelumnya…..

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: