Tragedi Pendidikan Kita

TEROPONG – Mingguan Hidup, Juli 2003

oleh Yanuar Nugroho

Mereka yang peduli akan sistem pendidikan di negara ini berpikir sangat keras hari-hari ini. Setelah fakta tragis pengesahan UU Sisdiknas secara tidak demokratis yang membawa berbagai kontroversi, setidaknya ada dua fakta lain mengemuka.

Pertama, beberapa perguruan tinggi negeri (PTN), setelah dipotong subsidinya oleh negara, mencoba mencari uang melalui skema ‘jalur khusus’ penerimaan mahasiswa baru di luar SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) yang menuntut mahasiswa baru diluar skema SPMB untuk membayar mahal sebagai kompensasinya. UNS Solo, misalnya, memasang tarif Rp 75 juta untuk satu kursi di Fak. Kedokteran, sementara di UI Jakarta, kursi yang sama berharga Rp 120 juta. Ini hanya dua contoh dari banyak kasus serupa di berbagai PTN lainnya.

Kedua, puluhan dosen PTN mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai pegawai negeri untuk pindah ke negeri tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darsussalam untuk mencari ‘pendapatan dan pengembangan diri’ yang lebih baik (Kompas, 19/6/03). Sebabnya? Bukan rahasia bahwa profesi dosen bukanlah profesi yang menjanjikan secara finansial.

Kedua fakta ini tampak kontradiktif. Benarkah?

Selama ini kita mempercayai bahwa pendidikan –khususnya pendidikan formal—sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan masyarakat dalam sejarahnya. Tak ada yang salah dengan keyakinan ini. Namun nampaknya keyakinan itu terlalu tinggi untuk kita gapai –atau kitalah yang terlalu kerdil untuknya. Mengapa? Setidaknya ada dua perkara.

Pertama: mengapa sistem pendidikan dikelola semacam ini? Pandangan klasik melihat tujuan pendidikan sebagai pengembangan potensi individual. Maka, ia dikelola sebagai mekanisme ‘capacity building’ –peningkatan kapasitas individual. Namun, perspektif lain melihat pendidikan sebagai ‘preparatory training’ –pendidikan persiapan—untuk memasuki pasar tenaga kerja. Inilah implikasi langsung dari sebuah gaya-baru pengelolaan masyarakat melalui pendidikan yang dibutuhkan oleh sistem ekonomi politik modern yang digerakkan oleh globalisasi ini. Perspektif ini menjadi kunci untuk memahami apa yang terjadi dalam pendidikan formal kita dan hubungannya dengan praktik globalisasi saat ini.

Jantung globalisasi adalah ekonomi modern, yang membutuhkan sumber daya manusia yang bisa saling menggantikan (interchangeable) dan bisa saling mengisi (modular) untuk memompa kinerja ekonomi. Menurut Herry-Priyono (dalam Basis, Juli 2002), untuk memahami gejala ini, kata kuncinya adalah interchangeable dan modular. Jika seorang insinyur tidak bekerja (entah karena sakit, cuti, PHK atau pensiun), maka tempatnya harus bisa digantikan oleh seorang insinyur lainnya –sebagaimana juga profesi lain seperti analis, akuntan atau sekedar operator mesin. Inilah fungsi pendidikan formal: membuat orang bisa saling menggantikan dan mengisi satu sama lain. Kedengarannya kejam, tetapi inilah realita untuk memahami kaitan langsung antara pendidikan formal dan globalisasi.

Tentu pendidikan melibatkan berbagai nilai. Tetapi jangan salah. Nilai di sini tidak selalu berarti agenda normatif. Tepatnya, itu lebih berupa kondisi ekonomi-politik yang suka atau tidak suka mempengaruhi jalannya pendidikan formal kita. Artinya, pendidikan formal tidak lagi dianggap sebagai sarana untuk mengembangkan karakter dan kapasitas individual, melainkan ia hanya berperan untuk mempersiapkan mahasiswanya memasuki pasar kerja dalam masyarakat industri. Buktinya? Lihat kurikulum saat ini yang secara sempurna menunjukkan bahwa isi dan arah pendidikan formal kita semata melayani kepentingan industri dan bisnis. Maka tak heran ada istilah universitas, fakultas atau jurusan ‘favorit’ –dan itu persis harus dibaca ‘lulusannya akan bekerja pada bisnis dan industri dan mendapatkan banyak uang’. Demikian, bukan?

Perkara kedua berkaitan dengan bagaimana pendidikan dikelola untuk rakyat. Bagi mereka yang waspada akan kekuatan kapital, jelas bahwa persoalan finansial adalah faktor penentu bagi pendidikan formal agar bisa mengejar tuntutan prasyarat yang ditetapkan oleh ekonomi-politik globalisasi dalam wujud laboratorium, alat peraga pendidikan dan semacamnya. Universitas atau sekolah negeri yang mengandalkan subsidi pemerintah, akan tertinggal jauh saat subsidi ini dicabut.

Mengenai kualitas pendidikan, dalam laporannya tahun 2000, UNICEF menempatkan Indonesia di posisi ke-109 dari 174 negara. Tak heran, karena target alokasi 20% APBN untuk pendidikan masih jauh dari kenyataan. Tahun 1998, hanya 2.8% dan masih kurang dari 8% pada tahun 2000. Tentu subsidi anggaran untuk pendidikan hanya satu faktor, tetapi absennya faktor ini cukup menentukan.

Maka, jika kompetisi global menuntut pemerintah untuk memotong segala subsidi, mudah kita pahami jika universitas negeri akan kelimpungan mencari uang. Di sini, komersialisasi nampaknya menjadi jalan keluar. Sekilas, ini tidak berbeda dengan liberalisasi jasa untuk publik lainnya seperti air, kesehatan dan listrik. Prinsipnya sama saja: full-cost recovery, artinya pendidikan tidak lagi akan didapatkan oleh rakyat karena mereka berhak untuk itu, melainkan karena pendidikan sudah menjadi komoditi yang harus dibeli untuk menutup semua pembiayaannya dan bahkan, harus menguntungkan.
Jelas bahwa pengelolaan jasa oleh negara punya kekurangan dan kelebihan di sana-sini sehingga perlu diperbaiki. Namun di jaman globalisasi ini, pendulum nampaknya berayun dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Upaya mengkomersialkan penyediaan jasa bagi publik hanya punya logika tunggal: bahwa jasa adalah komoditas yang karenanya bisa diperdagangkan secara bebas –termasuk pendidikan.

Namun, karena pendidikan adalah kepentingan publik, ia berada pada area publik dan bukan area privat. Konsekuensinya, ia harus dikelola, didanai dan diatur secara publik. Maka, solusi untuk pendidikan adalah pilihan politik dan bukan imperatif teknis seperti yang diperdebatkan oleh Komisi VI DPR dan para rektor.

Maka mudah kini kita memahami mengapa sementara di satu sisi para mahasiswa UI, ITB dan PTN lain berdemonstrasi berteriak menuntut “pendidikan murah untuk rakyat, pendidikan untuk semua”, di sisi lain para dosen meninggalkan negara ini dan mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri. Karena, kita hidup dalam sebuah pertentangan abadi antara ‘pragmatisme’ dan ‘idealisme’ dan mustahil kita menghindarinya.

Namun hati-hati. Beberapa jalan keluar lebih pragmatis dari lainnya, dan seringkali itu membawa tragedi. Jika kita salah pilih, kita akan meremuk masa depan kita sendiri. (*)

Penulis adalah Direktur The Business Watch Indonesia (BWI), Sekretaris Jenderal pada Uni Sosial Demokrat (Unisosdem) Jakarta dan mengajar di Univ. Sahid Surakarta.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: