Ketika Modal Demikian Digdaya (Bagian 2)

Tuesday, 21 January 2003 Leave a comment Go to comments

Yang tertinggal dari Asian Social Forum
Hyderabad, 2-7 Januari 2003

TEROPONG – Mingguan Hidup, Januari 2003

oleh Yanuar Nugroho

Nampaknya kemajuan dunia yang terlihat sangat pesat ini membawa sebuah kegelisahan. Anthony Giddens dalam bukunya Runaway World (1999) menggambarkan dunia sebagai dunia yang tengah berlari tunggang-langgang. Memang benar, bahwa kita menikmati berbagai kemudahan yang tidak dialami oleh generasi-generasi sebelumnya seperti kemajuan telekomunikasi, transportasi dan komputasi yang membantu mewujudkan berbagai kemudahan hidup. Tetapi di saat yang sama kita juga merasakan bahwa kemajuan yang sama ikut melahirkan berbagai krisis yang dulunya tidak pernah ada. Semakin langkanya bahan bakar minyak, polusi global, melonjaknya angka kematian, wabah, penyakit yang tak tersembuhkan, perubahan iklim, hanyalah sebagian dari deretan panjang krisis-krisis yang menghantui kehidupan kita. Krisis yang lain juga tengah berlangsung, yaitu semakin terpinggirkannya manusia dan kehidupan bersama oleh ekspansi modal secara besar-besaran. Neo-liberalisme yang terbungkus dalam globalisasi, begitu orang bilang.

Pengamat sosial asal Inggris, George Monbiot dalam bukunya Captive State (2000) menggambarkan bagaima kekyasaan bisnis dalam globalisasi ini menjarah kekuasaan negara dan hak publik. Jurusan pasca sarjana Human Ecology di Edinburgh University ditutup tahun 1996 karena mengkritik praktik bisnis yang semakin dominan di perguruan tinggi, perusahaan swasta mulai turut campur dalam pengelolaan rumah sakit di NHS (National Health Service) sejak 1993, hingga bagaimana mereka membeli ijin perencanaan wilayah ketika terjadi konflik berkaitan dengan lingkungan hidup pertengahan 90an di berbagai wilayah di Inggris. Monbiot menggambarkan dengan lugas bagaimana kepentingan politik bisa dibeli, hukum bisa ditekuk, aturan bisa ditarik ulur oleh uang. Singkatnya, negara sebagai badan publik sudah tidak berdaya, bertekuk lutut di bawah kekuasaan kapital.

Dan memang benarlah itu. Seluruh perkara globalisasi ini mengandaikan adanya sebentuk kekuasaan yang baru, yang jauh lebih digdaya ketimbang kekuasaan pemerintah/negara. Kekuasaan itu adalah kekuasaan modal yang dengan bebas keluar-masuk teritori negara manapun dan secara sengaja dilepaskan dari tanggung jawab sosialnya pada proses mati-hidupnya komunitas. Ketika Reebok dan Sony menarik investasinya dari Indonesia dan menutup pabrik-pabriknya, hal itu tidak membutuhkan Pemilu atau persetujuan DPR –meski ribuan buruh menjadi korban. Demikian juga ketika konglomerat di Indonesia melarikan uangnya ke luar negeri, tak ada regulasi yang mengaturnya karena uang memang tidak mengenal ‘nasionalisme’.

Pun jika seolah-olah Pemerintah atau DPR ikut mengatur atau menyetujui, seperti dalam kasus divestasi INDOSAT atau privatisasi PDAM, logikanya bukanlah ‘rakyat yang utama’, melainkan ‘untunglah yang terutama’. B. Herry-Priyono bahkan menuliskannya dalam sebuah ulas-pendapat di Kompas (2002) semacam ini, ‘…polisi boleh punya peluit, hakim boleh punya palu, namun pengusaha bisa membeli keputusan’.

Karena itu, cara pandang terhadap kekuasaan modal mesti diubah. Secara lebih khusus, kekuasaan bisnis yang bertumpu pada kuasa modal. Pemikir macam Theodore Levitt (1958) dan Milton Friedman (1962) menekankan bahwa tanggung jawab satu-satunya bagi bisnis adalah untuk mencari untung. Karena itu, yang paling perlu diperhatikan dalam bisnis adalah praktiknya yang bisa saja semena-mena menggapai laba. Acapkali, praktik macam ini bersembunyi di balik dalih bahwa bisnis bergerak dalam ruang ‘privat’ dan bukan ruang ‘publik’ sehingga tidak bisa –dan tidak perlu— dikontrol oleh publik.

Argumen ini jelas salah kaprah. Sebuah praktik ekonomi yang berhubungan dengan apa yang dimakan, diminum, dipakai, atau digunakan banyak orang dan menentukan mati-hidupnya mereka jelas bukanlah aktivitas yang terletak dalam ruang privat, melainkan harus terbuka pada akuntabilitas publik. Macam apa akuntabilitas itu? Lihat contoh berikut.

India terkenal dengan berasnya yang sangat enak, basmati. Oleh sebuah perusahaan AS, beras ini dimodifikasi secara transgenik –sebagian struktur gennya diubah—dan dipatenkan dengan nama baru: jasmati, lalu dijual mahal dan meraup banyak untung. Pemerintah India menuntut perusahaan tersebut karena beras basmati sudah berumur 2000 tahun dan menjadi milik publik sehingga tidak bisa dipatenkan dan di’pleset’kan dengan nama jasmati. Apa yang terjadi? Pemerintah India justru balik dituntut untuk membuktikan bahwa basmati dan jasmati identik –karena hanya dengan cara ini perusahaan itu bisa dituntut.

Maka, mungkin jelas jika perkara akuntabilitas praktik bisnis macam ini kini semakin mendesak. Pemerintah makin tak berdaya di depan kekuasaan bisnis yang tidak hanya sanggup membeli apasaja, melainkan juga melecehkan apasaja. Namun juga jangan salah. Ini bukan berarti anti bisnis atau semata-mata pro-pemerintah. Yang kita perlu peka adalah dinamika kekuasaannya. Dan tentu, empati pada korban dari praktik kekuasaan itu. Kalaulah ada anti, itu adalah anti pada semua praktik kekuasaan yang tidak akuntabel pada publik, yang mengorbankan kepentingan publik –termasuk di dalamnya kelompok minoritas, kaum pinggiran, masyarakat adat, perempuan dan anak, buruh, petani dan tentu saja lingkungan hidup. Mengapa?

Kita hidup di jaman yang makin rumit dengan berbagai dalih yang saling tumpang tindih. Bayi hasil kloning manusia dikabarkan sudah lahir awal Januari ini dan lainnya akan terus lahir. Hukum yang berlaku di AS mendenda sebesar 1 juta dollar AS bagi para pelaku kloning manusia, yang dianggap ‘bermain sebagai Tuhan’. Namun jangan salah, Depkes AS akan mengijinkan susu dari sapi kloning dijual di supermarket tahun ini dan daging babi kloning tahun depan, menyusul suksesnya penjualan bibit transgenik kapas, kedelai dan jagung milyaran dolar tahun lalu. Bukankah ini juga ‘bermain sebagai Tuhan’ untuk binatang dan tumbuhan? Bukankah ini sebuah dobel standar?

Mungkin saja. Tapi jika kita paham perilaku bisnis yang mengejar untung semata, hal itu mudah dijelaskan. Tunggu saja. Jika nanti ‘pesanan bayi kloning’ sudah meningkat, aturan itu mungkin akan berbunyi lain. Karena kini kita bukanlah manusia sebagai warganegara lagi, melainkan hanyalah konsumen dalam pasar dunia yang makin mengglobal ini.

***

Penulis adalah peserta dan pembicara di Asian Social Forum, hadir atas undangan Pax Romana ICMICA (International Catholic Movement for Intellectual & Cultural Affairs) – Jenewa, mewakili The Business Watch Indonesia, Uni Sosial Demokrat Jakarta dan Univ. Sahid Surakarta, sementara tinggal di Jakarta.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: