Dalam Pusaran Globalisasi (2/2)

Thursday, 6 September 2001 Leave a comment Go to comments

Sinar Harapan, 6 September 2001

Menuju Agenda Baru
(Bagian kedua dari dua tulisan)

Oleh B. Herry Priyono dan Yanuar Nugroho

Dalam kurun 20 tahun terakhir, revenue pemerintah Jerman dari pajak perusahaan jatuh 50% meskipun laba perusahaan-perusahaan yang beroperasi di negeri itu naik 90%. Di awal tahun 1999, Menteri Keuangan, Oskar Lafontaine, mengusulkan kenaikan pajak untuk membiayai pembaharuan aparatur negara dan sistem kesejahteraan. Deutsche Bank, Dresdner Bank, Allianz, BMW, Daimler-Benz dan beberapa perusahaan lain mengancam hengkang. Atas desakan mereka, Lafontaine dipaksa mundur. Dalam pidato perpisahannya, ia bilang: hanya hati manusia saja yang belum diperjual-belikan di pasar bursa; namun momen itu akan segera tiba.

Itulah potret nyata dari tata kekuasaan baru yang terlibat dalam globalisasi. Mereka yang masih menganggap lembaga-lembaga negara dan pemerintah sebagai aktor paling berkuasa dalam masyarakat rupanya mesti membarui gagasan mereka tentang filsafat sejarah dan ekonomi-politik. Dan bersama itu, juga gagasan tentang demokrasi.

Agenda Baru

Selama ini kita bicara demokrasi dengan pengandaian bahwa negara (dalam rupa kongkret pemerintah) adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat. Dari mana gagasan itu muncul? Dari sejarah melawan monarki absolut (misal Monarki Bourbon di Prancis) selama abad 17-18. Dalam tata kekuasaan waktu itu, demokrasi merupakan gerakan untuk mengontrol kekuasaan monarki, terutama karena kekuasaan para raja-lah yang waktu itu punya konsekuensi paling besar terhadap hidup bersama. Para pemikir (dan gagasan mereka) seperti Montesquieu, Rousseau dan Locke adalah anak-anak
dari sejarah zaman itu.

Perlu dicermati bahwa target demokrasi bukanlah sultan, raja atau kaisar, melainkan setiap penggunaan kekuasaan yang punya konsekuensi pada hidup bersama. Bahwa pada abad-abad itu sosok kekuasaan tersebut berupa raja, kaisar, atau aparatur negara modern, adalah soal situasional (historical contingency), dan bukan keniscayaan logis (logical necessity). Tuntutan logis dari gerakan demokrasi adalah kontrol terhadap bentuk-bentuk kekuasaan yang, sekali lagi, punya konsekuensi pada hidup bersama.

Sejarah tidak berhenti. Dalam sungai sejarah, muncul berbagai ke-kuasaan baru yang praktiknya punya konsekuensi besar pada hidup masyarakat. Kita suka bicara tentang gejala makin lemahnya pemerintah oleh ancaman dan mobilitas modal para investor dalam globalisasi. Namun kita sering lupa bahwa omongan itu hanya punya arti jika kita mengakui bahwa kekuasaan bisnis telah menjadi sosok kekuasaan baru dalam periode sejarah kita.

Maka, setiap wacana globalisasi tanpa mempersoalkan praktik kekuasaan bisnis adalah wacana tanpa substansi. Namun itu juga berarti, setiap wacana demokrasi tanpa mempersoalkan praktik kekuasaan bisnis adalah wacana yang defisit isi.

Pokok ini punya implikasi penting bagi gagasan civil society. Selama ini kita memahami civil society sebagai lawan negara. Dari mana gagasan ini muncul? Dari konteks sejarah mengontrol kekuasaan (negara) Monarki Absolut di abad 17-18. Apa yang konstan sebagai target gerakan civil society bukanlah kekuasaan raja dan negara, melainkan praktik kekuasaan yang punya konsekuensi pada hidup masyarakat. Bisa saja ia berupa kekuasaan tak terkontrol dari bisnis, militer, ataupun fundamentalisme agama.

Pergeseran cara pandang ini sedemikian dibutuhkan. Banyak masalah di sekitar kita tidak lagi bisa diselesaikan dengan pendekatan anti-negara. Ambillah soal KKN. Mungkin benar bahwa KKN menjadi subur karena ciri authoritarian-kleptocratic (otoriter-pencuri) dari rezim Orde Baru. Cuma, juga seandainya Orde Baru sudah digulung, KKN akan tetap subur selama kita tidak mengenali bahwa gejala itu juga berakar dari ciri predatory-parasitic (benalu-pemangsa) berbagai pelaku bisnis yang bisa membeli polisi, walikota, menteri, dan bahkan seluruh jajaran pengadilan. Karena itu, menyelesaikan soal KKN hanya dengan membersihkan aparatur negara (seperti agenda World Bank dan IMF) adalah solusi yang berat sebelah.

Contoh lain adalah soal kerusakan lingkungan. Secara serampangan kita suka bilang bahwa kerusakan ekologis di Indonesia adalah akibat dari dominasi negara. Paling banter klaim seperti itu hanya separoh dari cerita. Sedang separoh lainnya berasal dari praktik kekuasaan bisnis yang tak terkontrol. Di Kalimantan Barat saja, misalnya, kehancuran hutan diikuti oleh kerugian revenue negara sebesar Rp 5,35 miliar per hari (Rp 160,5 miliar per bulan). Siapa yang melakukan? Penduduk lokal didorong dan dimodali untuk menebang kayu oleh berbagai kelompok bisnis (Kompas, 1 Agustus 2001).

Kepentingan jangka pendek dari berbagai kelompok bisnis seperti itu telah menjadi penunggang-bebas (free rider) pada sumber-daya yang menyangga hidup bersama kita. Pola itu juga yang terjadi dalam gejala pelarian modal. Celakanya, inilah praktik-praktik kekuasaan yang dipuja oleh suatu isme ekonomi bernama neo-liberalisme.

Res Publica

Tetapi, bukankah kegiatan bisnis adalah kawasan privat (res privata) yang bertumpu pada kebebasan (liberty), dan bukan kawasan publik (res publica) yang terkena kontrol demokratis? Karena sifatnya privat, bebas dong untuk apa saja! Klaim ini kedengaran manawan, namun berdiri di atas sebuah kerancuan. Marilah kita periksa klaim itu dengan bukti sederhana, dan tidak perlu memakai logika ketat dulu.

Apakah aktivitas dan praktik bisnis yang menyangkut deposito masyarakat, hutan penyangga ekologi kita, pengadaan sandang-pangan-kesehatan kita bisa disebut privat? Kegiatan-praktik bisnis adalah kawasan publik, dan karena itu kriteria akuntabilitas demokratis juga tidak-bisa-tidak diterapkan padanya, seperti yang selama ini selalu kita terapkan pada aparatur negara. Tetapi, kecuali BUMN, bukankah proses dan praktik bisnis berdasar pada hak milik pribadi atas modal?

Argumen tersebut tangkas, namun bengkok dalam implikasinya. Kalaupun hak milik pribadi adalah hal yang perlu, sejak ia masuk ke arena aktivitas dan praktik yang punya konsekuensi pada hidup masyarakat luas, ia juga terkena kriteria kontrol demokrasi. Itulah mengapa ekonom seperti Charles Lindblom (1984) bilang bahwa private enterprise berarti private, no; enterprise, yes. Dan filsuf kebebasan seperti John Stuart Mill (1859) dengan lugas melihat bahwa prinsip free trade tidak bisa didasarkan pada hak milik pribadi: aktivitas bisnis adalah tindakan sosial, … yang kinerjanya kena kriteria akuntabilitas terhadap masyarakat sekelilingnya.

Pokok terakhir ini nampaknya sentral untuk dikenali. Selama kriteria demokrasi tidak juga diterapkan pada praktik kekuasaan bisnis, hidup bersama kita akan menjadi bulan-bulanan mobilitas modal yang datang dan pergi sesukanya. Dan lalu apa yang dikejar oleh kepentingan bisnis pada umumnya kehilangan kaitan langsung dengan proses survival hidup bersama kita, baik lokal maupun nasional. Kalaupun ada hidup bersama, tata itu lebih dikenal sebagai kumpulan konsumen ketimbang komunitas warga negara ataupun komunitas warga dunia.

Apa yang mau dikatakan dengan pokok-pokok di atas bukanlah sikap anti bisnis, anti kekuasaan, atau semacamnya. Bisnis adalah proses pengorganisasian produksi barang/jasa yang legitim dalam masyarakat. Demikian pula proses transaksi berdasar pasar. Masalahnya bukan juga terletak pada adanya kekuasaan. Kekuasaan merupakan realita hidup masyarakat, bisa legitim, bisa juga tidak.

Lalu apa masalahnya? Jantung masalah terletak dalam ciri tidak akuntabel dari berbagai praktik kekuasaan, entah kekuasaan itu berupa kekuasaan bisnis, militer, atau fundamentalisme agama. Dan itu pula target setiap gerakan demokrasi dan civil society. Ya, tapi akuntabel terhadap apa?

Tiga Poros

Kalau civil society di zaman baru bukanlah lawan negara, lalu harus dikatakan apa? Sebagai kondisi, civil society adalah matrik perimbangan kinerja komunitas, pasar, dan public agency (seperti pemerintah, LSM, organisasi pemantau, dsb). Sebagai tindakan, civil society merupakan gerakan untuk mengusahakan matrik perimbangan tiga poros kekuatan itu. Demokrasi menuntut akuntabilitas dari berbagai praktik kekuasaan terhadap matrik perimbangan tersebut.

Dominasi salah satu dari ketiganya akan membawa malapetaka. Misalnya, dominasi poros pemerintah yang meremuk komunitas dan pasar akan melahirkan Stalinisme. Dominasi primordialisme komunal yang merusak kinerja pemerintah dan pasar menghasilkan konflik tribal primordial yang tak berkesudahan. Sedang dominasi pasar yang meremuk hidup komunitas dan kapasitas pemerintah membiakkan kedangkalan konsumeristik la Thacherisme dan Reaganisme. Globalisasi yang lolos dari kontrol demokrasi persis telah melahirkan gejala terakhir ini.

Globalisasi memang wajah kondisi historis zaman ini. Kita bisa suka, kita bisa juga menolaknya. Tetapi barangkali menerima ataupun menolak bukanlah perkara intinya. Intinya terletak dalam urgensi untuk merevisi gagasan dan
gerakan kita ke arah demokratisasi terhadap sentra kekuasaan baru. Seperti apa kekuasaan baru itu?

Selama Maret sampai Juli 2001, di berbagai kota besar dunia terpampang sebuah iklan dari Association of Investment Trusts yang berbunyi: Love is pointless. Love will not make you money (Cinta itu omongan kosong. Cinta tidak akan menghasilkan uang). Di tangan kekuasaan yang tidak akuntabel, globalisasi memang akan melahirkan musim gugur yang brutal.

Penulis adalah kandidat PhD pada London School of Economics (LSE), Inggris; dan Sekretaris Jenderal Uni Sosial Demokrat, Jakarta/ mahasiswa program Magister pada University of Manchester Institute of Science & Technology (UMIST), Inggris.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: