Presiden Baru, Zaman Baru?

Wednesday, 29 August 2001 Leave a comment Go to comments

Opini Kompas, Rabu, 29 Agustus 2001

oleh Yanuar Nugroho dan Bambang Warih Koesoema


NAIKNYA Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Ke-5 RI membawa optimisme sekaligus skeptisme. Yang optimis merasa, proses ini menyelamatkan negara dari ambang kehancuran. Yang skeptis melihat sebaliknya, “Reformasi diambang kematian, proses politik yang berlangsung kini tidak memiliki wibawa dan tidak berdasarkan aspirasi rakyat”. Dalam perdebatan ini, menarik untuk bertanya secara kritis, sejauh mana pemerintah baru memiliki kapasitas membawa Indonesia ke zaman baru?

Dok. Kompas/Agus Susanto

Tidak bisa disangkal, perkembangan sosial-politik akhir-akhir ini menunjukkan gejala mengkhawatirkan bagi seluruh proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita bisa menengok rentetan peristiwa sebelum jatuhnya Abdurrahman Wahid dan naiknya Megawati. Pada hemat kami, ketidaksepahaman antar-elite saat itu-dan bisa jadi akan terus berlanjut di masa datang-tidak lagi dapat dikatakan ada pada tahap yang sehat. Mereka saling menghancurkan satu sama lain.

Dalam proses yang carut-marut seperti ini, rakyatlah yang menjadi korban. Peledakan tiga bom di Jakarta, upaya menebar keresahan di Jawa Barat, Jawa Timur, atau di berbagai daerah lain (termasuk Aceh dan Irian Jaya), adalah contoh dari upaya mendapatkan legitimasi semu dari rakyat bahwa pertikaian elite saat ini adalah “sah”.

Namun, yang jauh lebih penting untuk dilihat adalah, segala keresahan ini dibayar rakyat dengan air mata, keringat, dan darah. Mereka, yang selama ini sudah menjadi korban krisis berkepanjangan, termasuk lebih dari 130 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan 30 juta di antaranya anak-anak kekurangan gizi, kini harus diabaikan lagi untuk suatu pertikaian murah kekuasaan.

***

MELIHAT naiknya Megawati sebagai taken for granted adalah sama naifnya dengan terus mencecar kapasitas legal pemerintah baru ini untuk membangun. Mengapa? Karena bukan di situ inti masalahnya. Lihat saja fakta bursa pemilihan wakil presiden lalu. Atau, kita bisa melihat penyusunan kabinet yang penuh “dagang-sapi”. Kedua fakta ini menunjukkan, untuk kepentingan melengserkan Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan, semua partai bisa sepakat. Sedangkan untuk kepentingan yang lain? Nanti dulu.

Di situ tampak jelas, ada yang tidak beres dalam interaksi antar-elite politik. Bila kita lihat lagi saat Abdurrahman Wahid masih berkuasa, maka jelas konflik lembaga Presiden melawan DPR yang diselesaikan dengan cara-cara yang saling menghancurkan satu sama lain, tidak pernah menjadi bagian dari mandat yang diberikan rakyat kepada mereka.

Kini setelah naiknya Megawati pun, tetap ada indikasi jelas, baik lembaga legislatif maupun eksekutif telah kehilangan kapasitas mengelola hidup bersama bangsa. Mengapa? Terutama karena geraknya sudah dipengaruhi tiga kekuatan besar, kelompok otokrasi militer, kelompok bisnis/pemodal yang punya kepentingan pendek dan sempit, kelompok fundamentalis agama. Di jantung pertikaian legislatif dan eksekutif saat ini adalah pertikaian kepentingan itu.

Ada dugaan kuat, mayoritas anggota DPR kini inkompeten dalam urusan manajemen politik kenegaraan (minimnya prestasi pembuatan undang-undang). Mayoritas DPR juga diduga amat terlibat korupsi dan kolusi secara sistemik dalam skala besar, terutama yang melibatkan kepentingan sempit bisnis dan usaha mempertahankan budaya kuasa lama yang korup.

Mereka persisnya terlibat proses perebutan “harta karun tak bertuan” Orde Baru. Dengan sendirinya hal ini membuat DPR kehilangan semangat dan legitimasinya sebagai wakil rakyat, meski mereka dipilih melalui pemilu yang mereka katakan “demokratis dan adil”. Lalu, cara-cara MPR mengangkat Wakil Presiden Megawati menjadi Presiden atas “ongkos” Presiden Abdurrahman Wahid adalah proses tidak terpuji. MPR seolah menutup mata terjadinya keresahan masyarakat yang pada gilirannya justru akan memperparah keadaan dan mengembangkan ketidakstabilan baru, baik keamanan maupun ekonomi-politik negeri ini.

Dengan kata lain, seluruh proses politik kini lebih berbau merawat kelangsungan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan membantu reinkarnasi (penjelmaan kembali) Orde Baru. Sedangkan penyelesaian masalah pertarungan kekuasaan menunjukkan saratnya berbagai manuver yang penuh agenda terselubung yang memperbesar “dinamit sosial” yang bisa meledak sewaktu-waktu. Ledakan dinamit ini, akan dibayar mahal bangsa Indonesia.

***

KEKHAWATIRAN ini bukan hal tak terelakkan. Untuk menghindarinya juga bukannya tanpa syarat. Hemat kami, pemerintahan Megawati setidaknya perlu mempunyai tiga agenda pokok politik guna menyembuhkan Indonesia dari penyakit politik yang sudah demikian akut, sekaligus menyiapkannya menuju era yang lebih beradab.

Pertama, keharusan menarik garis tegas antara kepentingan negara dan berbagai kepentingan bisnis yang self-serving dan self-seeking. Selain orang-orang lama Orde Baru yang gemar KKN, juga termasuk di sini kepentingan bisnis keluarga Presiden sendiri.

Mengapa? Karena negara punya kepentingan menjaga kepentingan umum yang lebih sering bertabrakan dengan self-seeking interests bisnis. Jika pemerintahan Megawati tak mampu menarik garis tegas dalam hal ini, atau malah menjadi hamba kepentingan bisnis, maka kapasitas negara melindungi warganya (terutama kelompok-kelompok telantar), akan menjadi tawanan kepentingan bisnis. Manajemen kepentingan bersama lalu diidentikkan dengan kinerja kepentingan bisnis. Inilah agenda yang dikenal dengan istilah “neo-liberal” itu.

Kedua, pemerintahan Presiden Megawati perlu menyiapkan konstitusi yang baru. UUD 1945 perlu diperbarui. Dalam bangun UUD yang baru, berbagai persoalan mendasar bangsa perlu mendapat ruang wacana memadai. Misalnya, mengenai format atau bentuk negara. Al-ternatif bentuk Negara Kesatuan selama ini perlu disempurnakan kembali. Mungkin format Indonesia sebagai Negara Kesatuan Kepulauan (The United Archipelago of Indonesia) dengan Quasi Federal (Otonomi Luas) bisa menjadi alternatif. Demikian pula dengan pemikiran, dalam konstitusi baru itu Presiden tidak dapat dijatuhkan DPR atau MPR, kecuali melalui referendum atau pemilu.

Tentu tidak hanya format negara atau relasi kekuatan-kekuatan politik yang perlu digagas. Merujuk B Herry Priyono, “… setiap konstitusi adalah cita-cita. Karena itu, “masa depan” harus menjadi variabel sentral dalam bangun ekonomi-politik.” (Kompas, 5/7/2001)

Pada hemat kami, dalam variabel sentral itu terletak perimbangan antara tiga poros kekuatan dalam civil society, yaitu komunitas, pasar, dan kapasitas negara sebagai public agency. Konstitusi yang mengagungkan salah satu dengan mengorbankan dua lainnya dari tiga matrik perimbangan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan baik secara konseptual maupun operasional.

Beberapa contoh. Ketika negara atau public agency menjadi dominan, yang akan muncul adalah sosok Otoritarianisme (Stalinisme). Jika komunalisme primordial meraja, yang kita dapatkan adalah situasi konflik komunal seperti di Etiopia, Siera Leone, dan perang etnik tak berkesudahan di berbagai kawasan. Pemujaan mekanisme pasar dalam seluruh aspek hidup bersama akan melahirkan kebrutalan neo-liberal dan kedangkalan kultur konsumeristik model atomic capitalism (Thatcherism atau Reaganism).

***

DEWASA ini, apa yang jarang dilihat dalam kencangnya gejala globalisasi adalah kekuasaan yang tak terkontrol dari kepentingan bisnis. Dan ia dengan mudah meremuk berbagai aspek dari kapasitas legitim pemerintah dan perkembangan berbagai komunitas civic.

Atas nama hari esok bangsa ini dan anak cucu, sebaiknya sudah menyiapkan dengan dasar UUD yang lahir dari visi yang jauh tentang masa depan, tata dunia baru, termasuk di dalamnya keharusan memasukkan pokok-pokok pelestarian alam dan lingkungan hidup dalam salah satu sila Pancasila, sebagai bagian kecintaan kita pada hidup dari berbagai generasi mendatang. Pokok ini sentral, dan mungkin dilupakan para Bapak Bangsa, karena konteks ruang dan waktu yang berbeda.

Ketiga, pemerintahan Megawati sebagai pemerintahan transisi demokrasi dituntut mampu mengantar rakyat ke Pemilu 2004 yang lebih demokratis. Tidak ada rumus baku tentang apa itu “pemilu yang demokratis”. Namun, beberapa hal berikut bisa menjadi panduan. Misalnya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket, dilakukan secara langsung oleh rakyat. Sementara, anggota DPR bisa dipilih dengan beberapa cara, misalnya secara campuran antara sistem proporsional dan distrik melalui partai-partai politik yang ada.

Dalam sistem otonomi luas, anggota DPR dari parpol dan utusan daerah adalah MPR yang bertugas membuat GBHN lima tahunan dan menetapkan kebijakan hubungan daerah-pusat dalam jangka menengah lima tahunan. Anggota DPR dari parpol bekerja sama dengan pemerintah melaksanakan program-program implementasi dari kebijakan MPR. Jika terjadi perbedaan mendasar antara presiden dan DPR, antara presiden dan wakil presiden, atau pemerintah pusat dan daerah, maka untuk mencegah pemberontakan dan pemisahan dapat diputuskan lewat pemungutan suara di MPR.

Atau bila terjadi kekuatan yang berimbang dalam pemungutan suara di MPR, lembaga MPR dapat mengadakan referendum atau pemilu baru untuk masalah yang disengketakan. Terobosan baru ini mungkin juga perlu dipikirkan. Misalnya, mengingat kondisi geografi, etnis, masyarakat yang heterogen, dimungkinkan adanya wakil presiden lebih dari satu.

Bila presiden berhalangan tetap dalam masa jabatan, presiden dapat dipilih dari wakil presiden yang ada melalui pemungutan suara di MPR sampai masa sisa jabatan yang dimaksud selesai. Ini semua, hanya beberapa contoh tentang masa depan itu dan ide bagaimana bangun Indonesia Baru itu disusun.

***

AKHIRNYA, kita mungkin bisa sepakat, ketiga agenda itu merupakan proses politik yang dilakukan dalam rangka menyiapkan format Indonesia Baru yang merupakan sinergi keseimbangan (baru) rasional nation, rasional demokrasi, dan rasional ekonomi dalam semangat memelihara komitmen bersama untuk berbagi hidup dengan kurang lebih 50 juta pecies lainnya di bumi ini (komitment terhadap pelestarian alam dan lingkungan hidup) dan tetap mengacu pada cara-cara beradab, manusiawi, penuh rasa keadilan lewat proses pencerahan pemikiran masyarakat (societal enlightenment). Dan proses itu menuntut berbagai gerakan yang secara aktif menghindari cara-cara primordial, sektarian, biadab dan kekerasan.

Hanya dengan itu, pemerintahan Megawati akan mampu membawa bangsa Indonesia ke zaman baru. Dan dia akan dikenang sebagai sosok yang meneruskan perjuangan sang ayah, Soekarno, yang sudah meletakkan dasar bangunan cita-cita bernama Indonesia.

Tentu, pada sebuah zaman yang dikepung kedangkalan, visi seperti itu kedengaran sebagai kemewahan. Namun, inilah sebuah periode sejarah, di mana masa lalu bertemu harapan kita. Ketiga pokok Political Actions itu diakukan sebagai pintu gerbang menuju Indonesia masa depan.

* Bambang Warih Koesoema dan Yanuar Nugroho, masing-masing Ketua Presidium dan Sekretaris Jenderal Uni Sosial Demokrat.

  1. rizuuchan noru
    Wednesday, 5 September 2007 at 12:47 pm

    Jatuhnya Masa Orde Baru secara Kronologis
    ▪ Selasa, 12 Mei 1998
    Pada pukul 11.00 WIB, ribuan mahasiswa mengadakan aksi keprihatinan di pelataran kampus trisakti Jakarta yang diikuti oleh dosen,pegawai dan alumni. Setelah itu mereka mulai menuju gedung DPR dan meminta pertanggungjawaban Soeharto atas terjadinya krisis ekonomi. Setelah itu tejadi kesepakatan antara mahasiswa dengan petugas keamanan untuk menyudahi aksi ini. Namun pada pukul 17.20 WIB, terdengar rentetan senjata dan aksi penembakan. Ditemukan empat mahasiswa tewas akibat peristiwa itu.
    ▪ Rabu, 13 Mei 1998
    Pada pukul 06.00 WIB, kabar tewasnya mahasiswa-mahasiswa tersebut mulai menyebar dan membangkitkan amarah rakyat. Massa pun mulai turun ke jalan, lalu mencabut dan merusak rambu-rambu lalu lintas dan pagar pembatas jalan. Kerusuhan pun mulai meluas dari jalan Sudirman sampai ke Batuceper(Tangerang). Pukul 23.00 WIB pemerintah menyatakan rasa prihatin atas musibah yang terjadi. Sementara di Kairo,Mesir, Soeharto menyatakan kalau memang rakyat tidak lagi menghendaki dirinya sebagai presiden, ia siap mundur.
    ▪ Kamis, 14 Mei 1998
    Pukul 17.40 WIB Presiden Soeharto berangkat dari Kairo menuju Indonesia dan mempersingkat kunjungannya ke Mesir.
    ▪ Jumat, 15 Mei 1998
    Pukul 07.41 WIB Presiden Soeharto mendarat di Halim Perdana Kusuma dan meminta perkembangan terakhir laporan dalam negeri.
    ▪ Sabtu, 16 Mei 1998
    Pukul 09.00 WIB, rombongan guru besar UI menyampaikan aspirasi masyarakat yang menginginkan agar Soeharto mundur. Setelah itu Presiden Soeharto pun menyatakan jika dirinya siap lengser. Lalu ia mengadakan pertemuan konsultasi dengan pimpinan DPR.
    ▪ Minggu, 17 Mei 1998
    Presiden Soeharto menerima laporan kerugian atas kerusuhan yang melanda beberapa kota di Indonesia.
    ▪ Senin, 18 Mei 1998
    Ribuan mahasiswa mendatangi gedung DPR/MPR. Lalu pada pukul 10.00 WIB pimpinan DPR mengadakan rapat untuk membahas perkembangan terakhir. Lalu pada pukul 19.50 WIB DPR mengeluarkan pendapat agar presiden Soeharto mundur .
    ▪ Selasa, 19 Mei 1998
    Pukul 09.00-11.30 WIB Presiden Soeharto bertemu dengan 9 tokoh masyarakat. Sementara itu mahasiswa dari puluhan perguruan tinggi Jabotabek mulai memasuki gedung DPR/MPR. Soeharto di Istana Merdeka pun membaca pernyataan tertulis bahwa akan mengadakan pemilu secepatnya berdasarkan UU pemilu baru, tidak bersedia lagi menjadi presiden; akan membentuk komite reformasi dan mereshuffle kabinet pembangunan VII menjadi kabinet reformasi. Sementara itu jumlah mahasiswa makin bertambah dan pimpinan DPR/MPR meminta waktu untuk berkonsultasi dengan presiden.
    ▪ Rabu, 20 Mei 1998
    Pukul 01.15 WIB Amien Rais menyusun konsep pidato pembatalan apel akbar. Lalu ia datanag ke gedung MPR/DPR sambil menyatakan bahwa Presdien Soeharto telah kehilangan legitimasinya karena rakyat sudah tidak lagi percaya kepadanya. Sebanyak 14 dari 16 menteri yang berada di bawah koordinasi Menko Ekuin rapat di Bappenas; mereka menyatakan tidak bersedia lagi menjadi menteri dalam kabinet yang akan direshuffle nanti. Setelah Soeharto membaca surat pernyataan menteri-menteri yang akan mengundurkan diri tersebut, ia pun memerintahkan agar segera dipersiapkan pengunduran dirinya sesuai konstitusi. Pada pukul 22.30-23.30 WIB Yusril I.M menyiapkan naskah pengunduran diri Presiden Soeharto.
    ▪ Kamis, 21 Mei 1998
    Pukul 04.00 WIB, teks pidato presiden selesai disusun. Judulnya ‘Pernyataan berhenti sebagai Presiden RI’. Maka berlangsunglah konsultasi antara pimpinan DPR dengan presiden Soeharto tentang permintaan pimpinan DPR agar presiden Soeharto mengundurkan diri dengan bijak. Setelah itu, Soeharto pun menyatakan berhenti dari jabatanny dan digantikan dengan B.J Habibie. Para mahasiswa meluapkan kegembiraan di gedung DPR/MPR.

  2. Saturday, 10 November 2007 at 1:23 am

    rizuuchan, terima kasih banyak atas kronologinya!
    salam,
    y

  3. amelia68
    Monday, 26 July 2010 at 2:00 pm

    Terima kasih atas ulasannya…
    sangat bermanfaat untuk tugas saya…

  4. iqbal
    Monday, 14 March 2011 at 4:13 am

    sngat mmberisa inspirasi

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: