Masalah kota, masalah kita – rusuh kota, rusuh kita

Wednesday, 24 August 2011 Leave a comment Go to comments

Menanggapi kerusuhan di Inggris -yang juga melanda kota dimana kami tinggal di Manchester- saya menulis catatan di bawah ini sebagai reaksi atas berbagai analisis yang gencar muncul di media. Catatan ini saya kirim ke harian Kompas 11 Agustus dan, setelah diedit sana-sini, dimuat tanggal 22 Agustus 2011 (silakan baca di sini). Sebelumnya, juga saya ‘kicau’kan di Twitter, yang diarsip rekan saya mas Suryaden di blognya (di sini).

Selamat menikmati catatan (yang lebih lengkap) ini – semoga berguna.

Rusuh kota, rusuh kita

Yanuar Nugroho
Manchester

Hari-hari ini Inggris didera nestapa. Rusuh London yang dimulai akhir pekan lalu (6/8/11), dalam tiga hari sudah menyebar ke berbagaikota:Birmingham, Liverpool,Bristol, Nottingham,Manchester, dan banyak lainnya. Keluasan kerusuhan ini mencengangkan tak hanya bagi Inggris dan Eropa; tapi juga warga dunia lainnya termasuk kita, yang sudah akrab dengan rusuhmassa.

Inggris adalah satu simbol kemajuan dan peradaban dunia. Rusuhmassadi negeri itu seolah mengirim pesan: bahkan dalam pembangunan peradaban yang maju, sesuatu sedang berjalan keliru. Di antara banyak tanda tanya, ada tiga yang mungkin paling mengemuka: mengapa ini terjadi? Mengapa kini? Dan mengapa seperti ini?

Jawabnya memang tak pernah sederhana, apalagi sesederhana menuduh BlackBerry Messenger atau Twitter, atau juga gagalnya multikulturalisme, dalam analisis yang kita baca di media-media yang lebih suka mengangkat hal-hal bombastis ketimbang berpikir kritis.

Yang saya haturkan di sini hanyalah satu dari banyak kemungkinan memahami perkara.

***

10-12 April 1981,Londonrusuh. Di Brixton,limaribu warga yang kebanyakan berkulit hitam mengamuk, tak tahan dengan tekanan sosial ekonomi. 299 polisi terluka, lebih dari 100 mobil dan 28 bangunan dibakar, 150 gedung rusak. Dalam laporannya, Lord Scarman (1981) menulis, kerusuhan ini terjadi karena “faktor politik, sosial, dan ekonomi yang rumit, yang menyebabkan terjadinya kekerasan.” Laporan Scarman menggarisbawahi problem rasial yang terkait erat dengan prasarana sosial-ekonomi yang tersedia bagi mereka. Dia memperingatkan, jika hal ini tidak diatasi, maka persoalan serupa akan menjadi “endemik, dan menjadi penyakit tak tersembuhkan yang mengancam hidup bersama kita”.

Nampaknya peringatan Scarman tiga puluh tahun yang lalu kini jadi kenyataan.

Inggris dikenal sebagai salah satu negara berwajah paling jamak secara budaya di Eropa Barat.Adabanyak pendatang dari Timur Tengah,Asia, Afrika, dan Oseania, khususnya setelah PDII berakhir. Jumlah para pendatang ini meningkat pesat di dekade 1950-1960an dan datang sebagai pekerja yang ingin memperbaiki nasib. Awalnya, mereka terkonsentrasi di sentra-sentra industri sepertiLondon,Birmingham, danManchester. Tetapi seiring perkembangan industrialisasi, hampir seluruhkotabesar di Inggris menjadi tujuan mereka. Lantas, dalam dekade-dekade berikutnya, Inggris menjadi makin multi-budaya.

Namun dibalik jamaknya wajah budaya ini ternyata tersimpan sekam persoalan sosial yang beragam. Salah satunya: eksklusi sosial dan kesenjangan yang mendera mereka, khususnya para pekerja, tak peduli lagi mereka berasal dari ras apa. Eksklusi sosial terjadi lewat proses-proses yang menghalagi individu atau kelompok dari hak, kesempatan dan sumberdaya (misalnya perumahan, pekerjaan, kesehatan, keterlibatan masyarakat, partisipasi demokratis, dll.) yang seharusnya wajar tersedia untuk semua dan menjadi kunci integrasi sosial.

Inilah satu persoalan sosial terbesar di UKdan bahkan di Uni Eropa, khususnya di kota-kota besar dan pusat-pusat urban dimana eksklusi sosial paling jelas terlihat. Memang di negara-kesejahteraan (welfare-state) ada sistem penjaminan sosial: upah kerja minimum, asuransi kesehatan masyarakat, pendidikan gratis, bahkan tunjangan untuk orang miskin dan penganggur, dll. Tetapi, laju kemajuan dan akumulasi kapital dikota membuat kontras ketimpangan tetap makin jelas – dan tegangan sosial makin kencang. Rusuh Brixton,London 1981, menjadi satu bukti nyata.

Karena itu inklusi sosial lantas menjadi programatik di lingkungan Uni Eropa, mulai dari kebijakan pembangunan, hingga riset, khususnya sejak akhir 1980an dan pertengahan 1990an. Di Inggris, sejak jaman post-Thatcher, inklusi sosial menjadi program sosial utama, lewat pembangunan daerah-daerah miskin seputar kota, penyediaan pemukiman murah, prasarana kesehatan dan pendidikan, tempat-tempat sosialisasi dan ruang-ruang publik seperti perpustakaan-perpustakaan lokal dan social club, dan lain-lain.

Maka, antara 1990-2000an, banyak wajah kumuh di sekitar kota-kota besar di Inggris berubah relatif sedikit lebih cerah. Namun itu tak lama.

11 September 2001, menara kembar WTC dihajar, dan isu terorisme dengan segera menyebar. Sejak itu, isu eksklusi sosial dan ketimpangan di negara maju terkubur oleh isu terorisme – termasuk di Inggris. Apalagi ditambah bom London 7 Juli 2005. Jelaslah, terorisme bukanlah isu palsu atau semu, namun keluasan isu itu, disadari atau tidak, menyingkirkan perhatian pengambil kebijakan pada isu eksklusi sosial dan kesenjangan yang sebenarnya kian butuh tanggapan.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi tak hanya menggemukkan pundi-pundi kapital kaum berada, tapi membuat jurang yang memisahkan mereka dari kaum miskin dan kelas pekerja makin menganga. Ini terlihat utamanya di kota-kota. Sudah jamak pemandangan pekerja kantoran bergaji £50-100 ribu per tahun minum kopi di café dengan pelayan yang diupah £6-7 per jam. Rumah berharga ratusan ribu poundsterling ada di daerah yang bersanding dengan kampung perumahan sederhana milik kotapraja. Sementara kelas pekerja harus puas dengan jasa kesehatan dan pendidikan gratis yang kualitasnya makin buruk, orang-orang kaya mengirim anaknya ke sekolah swasta dan berobat ke klinik dengan asuransi pribadi. Toko elektronik dan baju mewah di mal-mal dan pusat-pusatkotakian jadi obsesi. Sadar atau tidak, pelan tapi pasti, eksklusi sosial dan kesenjangan makin meluas dan laten. Tak terlihat dan tak teramati langsung, tapi ada dan terasa – dan makin menyesakkan.

Krisis ekonomi yang mendera dunia 2008-2009 juga membawa derita bagi kota-kota besar negara ini. Ditambah lagi serbuan migran dari Eropa Timur karena kebijakan perluasan Eropa. Di Inggris, angka pengangguran melejit, berbagai pos dana publik dipangkas, kebijakan mengetatkan ikat pinggang muncul di segala sektor. Dan bisa diduga mereka yang ada di dasar piramida sosial ini kembali jadi korban. Jika beruntung tidak dipecat, para orang tua terpaksa mencari pekerjaan kasar tambahan dan tak ada waktu bersama anak-anaknya di rumah; para guru juga terpaksa bekerja keras karena pemangkasan anggaran berarti pengurangan pekerja sementara murid tidak berkurang; para dokter dan perawat didera pekerjaan yang makin berat. Akibatnya, kualitas pelayanan publik makin rendah. Ditambah lagi ditutupnya ruang-ruang publik seperti perpustakaan dan klub-klub sosial.

Segera terasa bagi mereka yang peka, ketimpangan dan eksklusi sosial ini akan mengakibatkan sesuatu, yang persisnya belum mereka tahu. Rusuh Perancis 2005 yang bersumber dari kesenjangan dan eksklusi sosial yang sama memberi sinyal kuat: sesuatu yang mirip rusuh Brixton 1981 barangkali akan segera terjadi. Namun catatan penting ini berhenti sebagai rekomendasi di kertas kerja para pengambil kebijakan dan peneliti, bukan jadi rencana tindakan antisipasi. Sayang sekali.

***

Maka ketika di London Utara terjadi insiden penembakan dalam Operasi Trident yang mengakibatkan terbunuhnya Mark Duggan (Kamis, 4/8/11), seorang warga biasa kelas pekerja berkulit hitam yang diduga terlibat dalam penggunaan senjata api tak resmi, tegangan warga lokal langsung meninggi. Mereka melakukan protes damai atas insiden ini di hari berikutnya (Jumat, 5/8/11), namun tak juga ditanggapi. Protes di hari berikutnya, yang awalnya juga damai, hanya dalam hitungan jam lantas berubah jadi kekerasan dan kerusuhan.

Rusuh di London itu bak percikan api ke minyak tanah yang bernama eksklusi sosial dan ketimpangan urban yang sudah lama menggenang. Maka api segera merembet dan menjalar kemana minyak itu tergenang. Tegangan sosial yang sudah lama terpendam meletup. Dari satu tempat ke tempat lain. Susul menyusul, dengan modus operandi yang mirip satu sama lain. Tindakan copycat ini tak akan bisa dijelaskan kalau tak ada denominator yang sama, yakni eksklusi dan ketimpangan sosial tadi. Selain itu, rasa sepenanggungan dan identitas kelompok tereksklusi juga mempengaruhi. Satu grup tak akan terima dianggap ‘pengecut’ kalau diam saja sementara grup lainnya sudah bergerak. Ini menjelaskan mengapa rembetan rusuh ke daerah-daerah dan kota-kota lain di luarLondon ini terjadi dalam hitungan hari, bukan jam. Maka kerusuhan Inggris ini sebenarnya menjalar alami, tanpa orkestrasi. Sangat berbeda dengan kerusuhanJakarta di bulan Mei 1998 yang dalam hitungan jam secara sistematis menyebar kemana-mana, yang menimbulkan duga dan tanya akan adanya rekayasa.

Jadi jelaslah, mengkambinghitamkan media sosial seperti Twitter ataupun BlackBerry Messenger dalam rusuh Inggris bukan hanya menunjukkan kedangkalan analisis, melainkan ketakmampuan membaca perkara tapi ingin terlihat bombastis. Media sosial jelas bukanlah soalnya. Benar ia digunakan untuk mengkoordinir beberapa kerusuhan. Tetapi ia juga digunakan para warga yang bergandengan tangan membersihkan sisa-puing kerusuhan. Polisi juga menggunakan Facebook untuk mengajak warga mengunggah foto dan video para perusuh untuk mengejar tanggungjawab hukum mereka. Singkatnya, media sosial hanyalah ‘bumbu’ dalam seluruh cerita ini.

Demikian juga halnya dengan multikulturalisme. Mencap rusuh Inggris sebagai akibat multikulturalisme yang gagal hanya menunjukkan ketidakmampuan nalar menangkap perbedaan antara keniscayaan logis dan kontingensi historis. Multikulturalisme adalah imperatif gerak jaman dalam kemajuan; hidup dalam keragaman adalah takdir dinamika peradaban. Pergesekan, timbul-tenggelamnya tradisi, ritual atau budaya adalah bagian dari keniscayaan itu. Juga konflik. Konflik yang muncul dari dinamika interaksi multi-budaya tidaklah berarti gagalnya seluruh faham multi-budaya ini. Menghentikan pendekatan kebijakan dan praktik multikulturalisme di jaman modern ini bak berjalan mundur ke masa lalu.

Kini, pelajaran apa yang bisa kita petik dari rusuh kota-kota di Inggris ini? Pesan pertama dan utama: jangan pernah mengabaikan eksklusi sosial dan ketimpangan di perkotaan. Mereka bak api dalam sekam – atau genangan minyak yang siap dibakar. Renungkan Jakarta, misalnya. Eksklusi sosial dan ketimpangan harus ditangani dengan kerja keras, bukan pencitraan atau menjadikannya komoditas politik-pemilu. Ini butuh tak hanya wacana, tetapi kebijakan dan praktik pembangunankota. Program-program inklusi sosial harus direncanakan dengan sengaja, bukan dibiarkan dengan harapan akan terjadi dengan sendirinya.

Kedua, jangan abaikan politik kaum pinggiran. Kerusuhan adalah sebentuk praktik politik kuasa (exercise of political power) kaum tersingkir. Di kantor Scotland Yard, dua bulan sebelum rusuh, 2.000 orang kulit hitam mendemo kelakuan kasar dan diskriminatif aparat kepolisian pada mereka. Demo itu tak diliput media, protes mereka tak didengarkan penguasa. Padahal, orang rusuh karena tak didengarkan, karena selama ini hanya diminta mendengarkan. Maka, hanya kini, setelah rusuh, mereka didengarkan dan diperhatikan.

Ketiga, kepastian penegakan hukum. Perusuh dan penjarah tetaplah harus menghadapi hukum. PM Cameron tidak menyatakan keprihatinan melihat kerusuhan, melainkan tegas menuntut diberlakukannya hukum dan dikembalikannya tata dan aturan. Hukum yang tegas tapi manusiawi inilah yang memungkinkan orang tua menyerahkan anak-anaknya dan keluarganya yang masih belia pada polisi diBirmingham,Londondan kota-kota lainnya karena mereka ikut menjarah toko dan pusat-pusat belanja. Tanpa ketegasan, dan bukannya pencitraan, tata hidup bersama kita tak akan pernah ada.

***

 Rusuh Inggris 2011 adalah peringatan dan pelajaran. Dan pelajaran yang berguna hanya bisa dipetik jika perkaranya sungguh ditelisik walaupun pelik. Dan itu berarti sejenak berjarak dari yang bombastis dan mencoba menjadi kritis. Mengapa? Implikasinya telak berkebalikan. Bayangkan, jika pelajaran yang dipetik dari kisruh ini adalah gagalnya multikulturalisme dan peran media sosial dalam memicu rusuh: imajinasikan seperti apa implikasi kebijakan dan praktik untuk antisipasinya. Kecuali, ada udang di balik batu.

Di jaman yang makin modern,kotamakin menjadi sentra dinamika sosial, ekonomi dan budaya kita.Adaungkapan, “kotaadalah kita”. Masalahkotaadalah masalah kita, rusuhkotaadalah rusuh kita. Dan dalam terang perkara ini, jarak London-Jakarta tidaklah sejauh yang selama ini kita duga (*).

  1. Wednesday, 24 August 2011 at 6:49 am

    Persaingan dan kompetisi selama ini diyakini sebagai metode positif, namun tetap saja dengan hal itu lebih banyak orang yang tersisih daripada yang bisa mencapai tujuan dan impiannya. Memang kerja keras akan dialami siapa saja dalam berbagai kelas sosial yang berbeda dan mendapatkan ganti sesuai kepatutan.

    Semakin banyak luka hati yang tersimpan meskipun itu dari hal salah, tidak pas dan kadang diluar nalar. Memanggil orang-orang yang memiliki kesadaran tertentu untuk dapat terjun mengurai permasalahan yang bagaikan benang kusut, karena memiliki pola dan irisan di sana sini.

    Masalah harga bahan pokok yang tinggi, dan masalah pajak yang ternyata terpisah baik dalam distribusi maupun post pemasukan.Masih bisa dirasakan getaran ketika dari kawasan yang terekslusi akan muncul kekacauan dan perlawanan. Namun ketidak adilan yang diterima kalangan yang membeli barang mahal dengan pajak tinggi sebagaimana pajak yang mulai mencekik di Indonesia.

    Apa yang menjadi pemicu dan jenis kemarahan sosial di tiap negara mungkin berbeda. Seperti di Indonesia dimana orang hanya akan menjadi malah apathis ketika diperlakukan tidak adil dan menyakitkan. Bagaimana dapat melihat jenis-jenis perlawanan yang dilakukan warga dan mencegah hal yang terapuh dalam masyarakat agar tidak mudah dipermainkan, diadu, dimainkan emosinya, oleh kalangan yang bisa melakukannya sebagai sarana katarsis mencegah mendekati akar permasalahan.

  2. Thursday, 25 August 2011 at 12:25 am

    mas Yan,
    Dengan kata lain Jakarta sebenarnya adalah bom waktu? kesenjangan di Jakarta menurut saya jauh lebih timpang dibandingkan di UK. semakin jauh dibandingkan beberapa dekade dahulu. Ditambah lagi tontonan ketidakadilan sehari-hari di media. Makin gatal kepala ini rasanya. Ngeri juga. Semoga pesan mas Yan ditangkap om-om diatas sana:

    “Eksklusi sosial dan ketimpangan harus ditangani dengan kerja keras, bukan pencitraan atau menjadikannya komoditas politik-pemilu”.

    Sayangnya, kita masih saja selalu sial mendapat profil pemimpin yang selalu mengejar itu. entah siapa dulu yang pertama kali mengajarkan, dan sekarang terlanjur menjadi trend. Sigh.

    Domine, dirige nos.

  3. Sunday, 11 September 2011 at 1:54 pm

    Kalimat terakhir ….London – Jakarta tidaklah sejauh yang selama ini kita duga… Memiliki makna pesan peringatan. Jika di London 30 thn sejak 1981 terulang di 2011, tentu kita tdk berharap “tercopy-paste” kembali di bumi pertiwi ini.

    Hanya seekor keledai yang jatuh lagi di lubang yang sama. Saya rindu dengan situasi bahwa ibukota RI bukanlah Jakarta, walau pihak yang akan kebakaran jenggot pasti bereaksi sampai nafas tak dikandung badan.

  4. Sunday, 11 September 2011 at 3:31 pm

    Yaaa.. semua masalah pasti ada sebabnya. Seperti inggris.. kotakota besar lainnya yg termasuk juga di indonesia selalu menuimpan api didalam sekam.. api hanya menunggu hembusan angin yg menerpanya untuk kemudian membesar dan menghancurkan..

  5. Tuesday, 27 September 2011 at 2:42 pm

    Nyuwun sewu, kulo badhe matur urun rembug, menawi wonten lepat nyuwun pangapunten… :
    Saya rasa, ada lagi pelajaran yg masih bisa diambil setelah pelajaran ketiga menegakkan kepastian hukum, yaitu menegakkan kepastian kebudayaan. Tentu saja, itu bukan lantas sekedar berarti “menjaga benda2/bangunan2 peninggalan budaya” atau tarian/seni tradisional tetapi lebih dari itu, mempertahankan nilai-nilai dasar alias core value masyarakat. Bila memang menginjak suatu kelompok di strata sosial tertentu bukanlah kebudayaan GB, maka ya ditinggalkan saja itu sistem, atau direformasi. Bila memang menerima uang tanpa bekerja bukanlah nilai dasar yg sesuai, maka kebijakan subsidi bagi para pemalas sebaiknya direformasi juga. Nuwun. (Ari – Jogja)

  1. Sunday, 11 September 2011 at 10:28 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 38 other followers

%d bloggers like this: