Home > 0 ALL, 0 bahasa indonesia, political economy, politics > Paradigma Negara Kesatuan

Paradigma Negara Kesatuan

TEROPONG – Mingguan Hidup, Agustus 2003

oleh Yanuar Nugroho

Belum lewat kemeriahan HUT Kemerdekaan RI ke-58 yang baru lalu. Bendera umbul-umbul dan lampion merah-putih yang menghiasi gang-gang belum juga dilepas. Namun peringatan kemerdekaan itu tinggalah peringatan. Paling banter ia akan ditemani dengan pentas musik dangdut atau panjat pinang atau lomba makan kerupuk atau tarik tambang di kampung-kampung atau sekolah-sekolah. Ia kian menjadi ritus – kian jauh dari upaya mendalami maknanya.

Seorang kawan yang baru pulang dari Aceh mengatakan pada saya, “Masalah utama di Aceh bukanlah semata persoalan politik. Masalah di sanalebih berkaitan dengan distribusi keadilan atas pengelolaan sumber daya alam, yang direduksi menjadi persoalan separatisme.” Saya mengiyakan pernyataannya. Meski hanya sesaat, saya mendapat ‘rahmat’ pernah berada di daerah-daerah konflik – Aceh, Papua Barat (saat itu Irian Jaya), Timor-Leste (saat itu Timor Timur) dan Ambon. Dan dari apa yang saya pahami, memang demikianlah adanya – keinginan merdeka itu dari akarnya bukanlah disebabkan persoalan politik, melainkan konflik kepentingan ekonomi sumber daya alam. Keberadaan Exxon Mobil di Aceh atau Freeport di Papua hanyalah sebuah contoh bagaimana kepentingan ekonomi-politik harus dilihat di balik munculnya gerakan-gerakan separatis tersebut.

Limapuluh delapan tahun belumlah apa-apa untuk sebuah negara. Tapi nampaknya Indonesia adalah negara yang sudah tua dalam usia yang masih muda. Ia kian lelah bertumpu pada dirinya sendiri untuk hidup. Makin hari, makin banyaknya daerah/kelompok yang tidak puas atas pengelolaan negeri ini. Bahkan, menuntut kemerdekaannya, minta lepas dari Indonesia. Dan nampaknya, semua tuntutan ini selalu diselesaikan dengan paradigma lama yang usang: paradigma Negara Kesatuan –yang dogmatis dan anti-dialog.

Kini saatnya kita menggeser cara pandang dalam melihat negara ini. Indonesia tidak bisa ‘diselamatkan lagi’ dengan menggunakan jargon-jargon lama seperti Pancasila, Wawasan Nusantara, Negara Kesatuan, bahkan Saptamarga dan Sumpah Prajurit. Jargon ini akan segera ‘lapuk’. Keinginan merdeka Aceh, Papua, Maluku atau daerah lainnya di Indonesia misalnya, jelas tidak mungkin dihentikan dengan indoktrinasi yang bertumpu pada jargon-jargon ini. Demikian pula perkembangan yang demikian cepat dari dinamika ekonomi-politik globalisasi yang melanda dunia ini, sulit dijelaskan oleh jargon-jargon ini yang makin kehilangan maknanya.

Indonesia di mana kita hidup saat ini berbeda dengan ‘Indonesia’ yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta 58 tahun yang lalu. ‘Indonesia’ Soekarno-Hatta hanyalah seluas 1,9 juta km2. Saat ini, Hukum Laut Internasional mengakui total luas wilayah Indonesia dengan 18.108 pulau adalah 8,1 juta km2, lebih dari empat kali lipat luas Indonesia sebelumnya.

Mengapa?

Penambahan luas ini didapat dari luasan laut yang dihitung dalam lingkar pulau-pulau terluar yang dihubungkan dengan garis batas 12 mil laut, hasil dari diplomasi Internasional saat Mochtar Kusumaatmadja menjadi Menlu. Dalam lingkaran ini, Indonesia mendapatkan penambahan luas wilayah laut yang signifikan. Bahkan jika Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dari pulau-pulau terluar wilayah Indonesia dihitung, secara ekonomi rentang kendali luas daratan dibanding laut bisa mencapai 12% (daratan) terhadap 88% (laut). Apa implikasinya?

Pertama, cara pandang mengenai ‘Negara Kesatuan’. NKRI dari perspektif ini adalah NKKRI – Negara Kesatuan Kepulauan Republik Indonesia, atau The United Archipelago of Indonesia. Kata ‘kepulauan’ menjadi penting karena laut adalah konstitusi terbesar dari wilayah negara kita. Secara bersama-sama, semua daerah di Indonesia dari Sabang hingga Merauke memiliki tambahan kekayaan laut yang ada di wilayahnya.

Kedua, karena itu pemisahan setiap bagian/daerah dari Indonesia memiliki konsekuensi membuka celah dalam batas hubungan 12 mil laut tersebut. Jika Ambon merdeka, misalnya, maka yang kehilangan laut adalah orang Jawa, Sumatera, Kalimantan, dll. Mengapa? Karena celah yang terbuka tersebut akan membawa konsekuensi besar: laut antara Jawa dan Kalimantan, atau antara Kalimantan dan Sumatera, akan menjadi laut/wilayah internasional. Penambahan luas wilayah laut yang tadinya dinikmati Jawa, Kalimantan, Sumatera, tidak bisa diperhitungkan lagi. Kapal-kapal asing akan bersliweran di laut-laut lepas yang dulunya adalah laut kita. Pemisahan seperti ini, akan menghilangkan eksistensi Indonesia secara keseluruhan.

Ketiga, yang paling mendasar: cara pengelolaan negara ini pun harus diubah. Perlu ditemukan dan dibangun daerah pertumbuhan ekonomi baru yang berpusat pandang pada kontribusi positif (surplus) pengelolaan sumber daya oleh daerah –bukan semata mengikuti eforia otonomi daerah.

Jadi, apakah keinginan Aceh, Maluku, Papua dll itu salah? Jawabnya jelas: tidak. Kalau kita ada pada posisi mereka yang setiap hari harus menderita karena ditembaki, kehilangan suami, istri, anak dan ditekan terus-menerus serta diperlakukan tidak adil, apakah kita mau tetap hidup seperti itu? Maka, keinginan merdeka itu tidak salah. Namun, pilihan merdeka bukalah jalan keluar terbaik bersama-sama sebagai bangsa dengan luas wilayah 8.1 juta km2. itu. Merdekanya Maluku, misalnya, harus direferendum tidak hanya oleh rakyat Maluku, melainkan juga dengan rakyat di pulau lain yang akan kehilangan luas lautnya.

Ada United States (negara bagian bersatu), ada United Kingdom (kerajaan bersatu), maka mengapa tidak ada United Archipelago (kepulauan/nusantara bersatu)? Mengapa pengelolaan negara kita harus selalu merujuk pada negara kontinen (benua/daratan) padahal kita adalah kepulauan?

Kita butuh paradigma baru, kita butuh visi baru. Dirgahayu RI! (*)

Penulis adalah bagian dari Gerakan Masyarakat Merdeka. Ia juga Direktur The Business Watch Indonesia (BWI), Sekretaris Jenderal pada Uni Sosial Demokrat (Unisosdem) Jakarta.

  1. Saturday, 12 May 2007 at 1:18 pm | #1

    gw rs itu smua bener,mungkin gw jg bakalan nglakuin hal yang sama “INGIN MERDEKA” yaa jelas aja maluku,aceh,timor2,dll mlakukan hal itu karna mereka tidak ingin satu2 keluarga yang mreka sayangi mati dengan sia2!!namun jika bangsa kita butuh paradigma baru apakah pemerintah yakin akan sebaik dari paradigma saat ini??kaupun pemerintah dapat menyimpulkan demkian apakah nanti masyarakat dipulau2 terpencil akan lebih dapat mengetahuinya??

  2. Saturday, 12 May 2007 at 10:34 pm | #2

    tak akan ada yang bisa menjamin, saya kira. tetapi setidaknya, kita butuh pemerintah yang punya visi ke arah tersebut. salam, y.

  3. Friday, 24 January 2014 at 8:56 pm | #3

    Normally I would not understand document for weblogs, having said that i would like to express that this particular write-up incredibly required us to take a peek in and do it! Your own writing style have been astonished me. Thank you so much, excellent article.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 36 other followers

%d bloggers like this: